Tenaga Medis Perawat Pasien Covid 19 Perlu UU Perlindungan Hukum

Editor :
Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, bersama Dirut RS UNS, Prof. Dr. dr. Hartono, dalam diskusi "Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19" yang digelar Pusdemtanas UNS./visi.news/tok suwarto.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Direktur Rumah Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. dr. Hartono, mengungkapkan, tenaga medis yang langsung menangani pasien Covid-19 memerlukan perlindungan hukum yang setara dengan undang-undang atau setidaknya berdasarkan peraturan pemerintah.

Hal itu disebabkan para tenaga medis di lapangan sering berhadapan dengan stigma dari masyarakat, bahkan harus berhadapan dengan hukum menghadapi pengaduan keluarga pasien.

“Idealnya ada peraturan setingkat UU, minimal peraturan pemerintah untuk perlindungan hukum bagi tenaga medis. Hal itu mengingat di lapangan tenaga medis berhadapan dengan stigma masyarakat. Belum lagi, beberapa kali terjadi kasus, tenaga medis harus berhadapan dengan hukum lantaran laporan keluarga pasien,” ujar Prof. Hartono, dalam diskusi “Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19” yang digelar Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Rabu (9/6/2021).

RS UNS sebagai Laboratorium Pemeriksa Covid-19 dan ditunjuk sebagai RS rujukan lini kedua Covid-19 di Jawa Tengah, menurut Dirut RS UNS, tenaga medis dalam melayani pasien Covid-19 dibekali Alat Pelindung Diri (APD) dan khusus tenaga medis yang langsung menangani pasien Covid-19, penugasan secara shift dengan pergantian tiap 4 jam sekali.

Namun diakuinya, dalam berhadapan dengan hukum jika ada laporan dari keluarga pasien Covid-19 belum ada peraturan setara UU.

“Kita (RS UNS) pernah dilaporkan keluarga pasien. Ada pasien meninggal, namun hasil swab belum keluar. Sesuai UU, jenazah harus dimakamkan sesuai protokol Covid-19. Namun setelah hasil keluar, ternyata hasil negatif. Pihak keluarga tidak terima dan menggugat. Selain itu masih ada kasus lain lagi,” kata Prof. Hartono lagi.

Dia menambahkan, RS UNS menyiapkan tim bantuan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan hukum. Dia berharap, melalui bantuan tim para tenaga medis dapat bekerja sesuai prosedur dan bisa tenang.

Baca Juga :  Pandemi, Pawai Ta'aruf dan Pameran MTQ Nasional Ditiadakan

Dalam diskusi secara luring dan daring itu, Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, sebagai pakar hukum dan ketua tim peneliti Pusdemtanas UNS, menyatakan, dalam kasus pasien Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat, membuat para tenaga medis sebagai garda terdepan harus bekerja keras menangani pasien.

“Dampaknya, banyak tenaga medis yang diasingkan, ada kekerasan terhadap tenaga medis, tenaga medis tidak dihargai, tenaga medis tidak boleh pulang ke rumah karena dianggap membawa virus, serta stigma negatif lainnya dari masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang melaporkan rumah sakit karena dituduh ‘meng-covid-kan’ pasien,” tutur Prof. Jamal.

Dalam kaitan itu, Rektor UNS memandang perlu ada perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan pasien Covid-19.

Perlindungan dilakukan supaya tenaga medis tenang dalam menjalankan profesi yang sangat berisiko karena berhadapan langsung dengan pasien. @tok

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

BPKH Bantah Penarikan Dana Pelunasan Haji Hilangkan Antrean

Kam Jun 10 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Anggota Dewan Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) Hurriyah El Islamy membantah kabar bahwa orang yang menarik dana haji bakal kehilangan antrean. Dalam informasi yang beredar, pernyataan risiko hilangnya antrean itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. Hurriyah menyebut informasi tersebut hoaks. […]