Terkait Izin Investasi Miras, Ini yang Dikatakan Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI

Editor :
Ketua Komisi Hukum dan Ham MUI yang juga Ketua STAI Al-Jawami DR. H. Deding Ishak /visi.news/Istimewa.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI). H. Deding Ishak berharap kepada Presiden mendengar dan memperhatikan pandangan, pendapat dan sikap serta aspirasi yang berkembang di masyarakat, terkait penolakan izin investasi Minuman Keras (Miras).

“Pimpinan ormas baik sebagai pendapat pribadi maupun organisasi yang terang benderang dengan tegas menolak izin investasi miras,” ujar Deding Ishak kepada VISI.NEWS melalui pesan whatsapp, Senin (1/3/21)

Dikatakan Ketua STAI Al Jawami Bandung ini, meski di beberapa provinsi seperti tercantum dalam lampiran Perpres No 10 tahun 2021, miras itu lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya.

“Secara ekonomi, menurut ahli manfaat ekonomi belum tentu. Tetapi kerusakan bahaya yang ditimbulkan atau dampaknya sangat nyata merusak terutama bagi generasi muda kita,” tandas Kang Deding Ishak yang biasa akrab disapa KDI.

Dengan adanya penyalahgunaan miras itu, imbuhnya, tingkat kriminalitas dan kejahatan akan lebih meningkat dari biasanya.”Penegakkan hukum dari Polri dan kerja BNN akan mubazir dan sia-sia yang menjadi beban berat bagi semua untuk mencegahnya. Miras itu akan menambah beban untuk perbaikan moral dan kesehatan anak bangsa dimasa depannya,” tuturnya.

Ia menyebutkan, bahkan ini paradoksal dengan komitmen Presiden Jokowi dalam periode kedua ini yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM, aspek kesehatan badan,mental dan moral ini menjadi mutlak.

“Sejatinya negara atau pemerintahan itu melindungi segenap bangsa sebagaimana pembukaan UUD 1945. Melindungi badan dan jiwa dari ancaman yang dapat merusaknya. Miras dan narkoba jelas faktanya sudah menghancurkan karena banyak yang menjadi korban mati secara sia-sia karena miras,” ungkap Deding Ishak.

Menurutnya, dalam persfektif hukum tentu sebuah aturan itu selain bukan sekedar bertujuan ada kepastian hukum.Tetapi mengabaikan aspek kemanfaatan, seperti aspek hukum. Hal ini bertentangan dengan nilai agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

“Saya tegaskan, investasi miras hanya menguntungkan segelintir orang. Tapi mudharatnya banyak, bahkan bisa merusak generasi. Bukankah pemerintah, DPR dan semua komponen bangsa sudah bertekad dan berkomitmen memerangi narkoba,” ucapnya.

Termasuk mengendalikan peredaran miras, imbuhnya, dalam upaya tidak terjerumus ke narkoba dan mengurangi angka kejahatan di masyarakat karena salah satu faktornya perkosaan, pencurian, pembunuhan di antara pelakunya adalah pengguna miras.

“Pada periode lalu DPR dan pemerintah membahas RUU tentang miras, meskipun gagal dituntaskan. Tapi jelas semangatnya adalah bagaimana mengendalikan atau mengatur miras sehingga dampak peredarannya bisa menimbulkan korban yang dari tahun ke tahun terus meningkat,” paparnya.

Deding Ishaq mengungkapkan, fungsi utama agama dan hukum atau aturan itu adalah melindungi anak bangsa, mencegah kemungkaran, kejahatan dan kerusakan.

“Jadi kalau ada tradisi dari komunitas yang biasa minum miras disinilah hukum berusaha mengubah kebiasaan itu agar masyarakat terjaga, terlindungi fisik dan jiwanya. Bukankah hukum adalah sarana alat rekayasa sosial (law as tool social engginering),” ungkapnya.

“Kita minta bapak presiden merevisi lampiran 3 terkait no 31, 32 dan 33 dicabut/dicoret. Jadi bukan perpresnya yang dicabut, cukup menegaskan bahwa miras adalah masuk dalam negatif investastasi alias tidak boleh investasi miras di seluruh wilayah NKRI. Saya kira masih banyak investasi yang halal dan mampu menyerap tenaga kerja selain miras,” imbuhnya.

Sebaiknya,ujar Kang Deding Ishak, semua pihak harus sangat hati-hati dalam menerima keinginan atau tawaran investasi.

“Jangan karena hal ini membuat mudharat dan mendatangkan azab Allah Tuhan YME karena pembangunan yang kita jalankan alih alih mendapat berkah,tapi malah membuat murka Allah. Kita ingin pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin khusnul khotimah mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya baldatun thoyyibatun warrabbun ghafur,” pungkasnya. @bud

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

MUI Soal Pencabutan Lampiran Perpres Miras: Investasi Harus Untuk Kemaslahatan Umat

Sel Mar 2 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang izin investasi minuman keras atau miras di empat wilayah. Jokowi membatalkan Perpres tersebut setelah menerima masukan dari beberapa kelompok masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Pusat Cholil Nafis mengatakan, tugas […]