Terkait Kasus Pembangunan Buper, Tempuh Kasasi, JPU Kejari Garut Tunggu Putusan MA

Kasipidum Kejari Garut, Dapot Dariarma memberikan keterangan pada awak media terkait pembangunan buper./visi.news/zaahwan aries.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Merasa putusan banding yang dikeluarkan pihak Pengadilan Tinggi (PT) Bandung atas kasus pembangunan bumi perkemahan (buper) tak sesuai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Garut pada akhirnya menempuh upaya hukum kasasi. Hingga saat ini, JPU masih menunggu hasil putusan MA.

“Saat ini kami masih menunggu putusan dari MA atas upaya hukum yang kami ajukan atas kasus pembangunan buper di kawasan Gunung Guntur. Kasus ini melibatkan Kadispora Garut sebagai terdakwa,” ujar Kasipidum Kejari Garut, Dapot Dariarma, di Kantor Kejari, Minggu (28/6).

Dikatakan Dapot, sebelumnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Garut telah memutus bahwa Kadispora Garut, Kuswendi terbukti bersalah atas kasus pembangunan buper di kawasan Gunung Guntur, Kecamatan Tarogongkaler, Kabupaten Garut, JawaBarat.

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kurungan 1,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 4 bulan penjara.

Atas putusan itu, tutur Dapot, pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya melakukan banding ke PT Bandung. Di PT Bandung, majelis hakim tetap memutuskan terdakwa Kuswendi bersalah, tetapi putusannya hukuman 1 tahun penjara, dengan masa percobaan hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar subsider hukuman 1 bulan.

Dapot menyampaikan, atas putusan PT Bandung tersebut, pihaknya kemudian menempuh upaya hukum kasasi ke MA. Hingga saat ini, JPU masih menunggu hasil putusan MA yang diharapkan terdakwa Kuswendi menjalani hukuman kurungan sesuai dengan putusan dari PN Garut dan membayar denda Rp 1milyar subsider kurungan 4 bulan penjara.

Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, dalam sidang putusan kasus dugaan penyalahgunaan pembangunan buper di kawasan Gunung Guntur, Kamis (21/11/2019) lalu, Majelis Hakim PN Garut menyatakan Kadispora Garut, Kuswendi terbukti bersalah.

Majelis hakim yang diketuai Hasanuddin menyatakan bahwa, Kuswendi dinyatakan melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 109 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 109 berbunyi, ‘Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)’.

Selain hukuman 1 tahun penjara, dalam persidangan juga hakim memutuskan Kuswendi harus membayar denda Rp 1 milyar subsider empat bulan penjara.@zhr

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Hj. Yena: Jadi Kepala Daerah Itu Panggilan Hati

Ming Jun 28 , 2020
Jangan Lupa BagikanHj. Yena: Menjadi Kepala Daerah Itu Panggilan Hati VISI.NEWS –Bakal Calon Bupati (Bacabup) Bandung, Hj. Yena Iskandar Masoem, mengatakan, baginya menjadi Kepala Daerah itu, merupakan panggilan hati, untuk membangun Kabupaten Bandung dengan meningkatkan potensi-potensi yang yang ada, berikut sumber daya anusianya. Salah satu yang ia soroti di daerah […]