Search
Close this search box.

Terkait Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat, Pemdes Minta Dilibatkan

Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, H. Sukamto Widjaya, ./visi.news/yusup supriatna

Bagikan :

VISI.NEWS – Terkait penyaluran beberapa bantuan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari dinas maupun luar dinas pemerintah Kabupaten Bandung, diharapkan pemerintah desa untuk dilibatkan atau minimal ada tembusan.

Hal tersebut ditegaskan Kades Mekar Sari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Jawa Barat H. Sukamto Wijaya. Kata ia, beberapa bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, seharusnya pemdes untuk dilibatkan.

Keinginan nya ini menurut Sukamto, agar tidak ada miss komunikasi antara warga yang menerima bantuan dengan pemerintah desa.

“Di khawatirkan di masyarakat, jangan sampai terjadinya benturan atau miss komunikasi. Masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut, pasti datangnya ke desa bukannya ke dinas,” keluh Sukamto saat diwawancara VISI.NEWS diruang kerjanya, Jumat (9/7/2020).

Menurut Sukamto, salah satu bantuan yang ditanyakan kepada pemerintah desa, adalah bantuan untuk kelompok tani dari Dinas Pertanian yakni pupuk.

Kata dia, bantuan ini datangnya enam bulan sekali. Ketika warga atau kelompok tani mendapat bantuan, pihak pemdes jarang dilibatkan dan tidak mengetahu hal tersebut.

Pihaknya sudah menyampaikan keinginan nya ini kepada dinas terkait. Alhasil, kondisinya sama seperti ini alias tidak digubris.

“Saya sering mendatangi dinas tersebut, namun ketika ditegur jawab nya hanya minta maaf dan maaf. Namun kesalahan nya tersebut terulang kembali,” tuturnya.

Sukamto menambahkan, pengajuan tersebut, segala pengajuan dari masyarakat selalu ditanda tangani olehnya selaku kepala desa. Namun yang terjadi dilapangan sambung Sukamto, ketika mendapat bantuan pemdes tidak diberi tahu alias tidak dilibatkan

“Keinginan warga yang mengajukan tersebut, menurut saya simple. kalau ada bantuan tersebut perlu dibeli, ya kita beli,” tegasnya.

Lanjut Sukamto, jangan sampai seperti ini, kelompok yg lain mendapat bagian, sebagian kelompok lagi tidak. “Kalau kondisi ini terus dibiarkan, di khawatirkan akan muncul persoalan di masyarakat . Jangan sampai masyarakat punya pemikiran yang negatif alias suudzon kepada pemdes,” pungkasnya.@yus

Baca Berita Menarik Lainnya :