Tim Advokasi “BEDAS” Laporkan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu ke Bawaslu

Editor Ketua Tim Advokasi Bedas Dadi Wardiman (kiri) didampingi Firman Budiawan sedang melaporkan dugaan terjadi pelanggaran pidana pemilu pada pelaksanaan Pilkada Bandung ke Bawaslu Kabupaten Bandung. di Soreang, Selasa (10/11/2020)./visi.news/budimantara.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Tim Advokasi “BEDAS” dari pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna dan H. Sahrul Gunawan melaporkan dugaan terjadi pelanggaran pidana pemilu pada pelaksanaan Pilkada Bandung yang dilakukan salah seorang kepala desa di Kabupaten Bandung ke Bawaslu Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (10/11/2020).

Ketua Tim Advokasi BEDAS Dadi Wardiman didampingi Tim Advokasi BEDAS lainnya, Firman Budiawan mengatakan, pada laporan kesembilan ini terkait pelanggaran pidana pemilu yang diduga dilakukan salah seorang kepala desa, selain pelanggaran yang dilakukan pengelola Bumdes dan KPPS di sebuah desa.

Selain itu mendapatkan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan sejumlah anggota BPD, dengan melakukan hal serupa.

“Seharusnya mereka netral, tiba-tiba di gambar itu mengacungkan jari atau telunjuk ke salah satu paslon dan itu melanggar Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020,” kata Dadi kepada VISI.NEWS di kantor Bawaslu Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (10/11/2020) siang.

Dadi mengatakan, laporan pertama hingga kedelapan, sampai saat ini statusnya dihentikan.

“Beberapa laporan dari kita sudah ditindaklanjuti, di antaranya tentang alat peraga kampanye (APK) dan baliho citra diri. Pihak Bawaslu langsung memberikan rekomendasi lewat surat ke Satpol PP untuk segera menurunkan APK atau baliho citra diri yang masih terpasang di kantor pemerintahan. Laporan ke Bawaslu itu, terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu,” katanya.

Dikatakan Dadi, dari delapan laporan yang sudah masuk, lima laporan di antaranya statusnya dihentikan karena kesulitan saksi ketika akan ditindaklanjuti dari dugaan temuan pelanggaran itu. Tapi tiga laporan lainnya, di antaranya terkait APK dan baliho citra diri tadi sudah ditindaklanjuti Bawaslu.

“Ada beberapa dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan, sulit ditindaklanjuti karena saksi tak mau memberikan kesaksian. Sementara dalam temuan dugaan pelanggaran itu, harus ada dua alat bukti dan dua saksi untuk ditindaklanjuti. Kita kesulitan cari saksi, dan bukan tak ada saksi karena setiap dugaan pelanggaran itu ada saksi. Walaupun yang akan dijadikan saksi itu dijamin dan didampingi, rata-rata mereka tidak mau,” ujarnya.

Baca Juga :  Hari Pertama Pencarian, Kapendam V/Brawijaya Sebut Tim Temukan Empat Korban

Dadi mengatakan, pihaknya sebagai tim advokasi BEDAS akan lebih inten dan serius dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Kita akan dukung Bawaslu, kalau Bawaslu masih bersifat netral,” katanya.

Di tempat sama, Tim Advokasi BEDAS lainnya, Firman Budiawan mengatakan, laporan yang ia kantongi itu diterima dari tim pemenangan yang ada di jaringan kordes.

“Tapi laporan dan aduan dari tim pemenangan itu, kita pun melakukan pemilahan yang menjadi prioritas untuk bisa dilaporkan ke Bawaslu. Laporan itu untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Soalnya banyak pihak yang beranggapan, yang tidak boleh ikut kampanye itu hanya kepala desa dan perangkat desa lainnya. Bumdes dan lembaga desa lainnya yang didanai dari APBD, seperti PKK, LPMD, Karang Taruna juga tak boleh melakukan kampanye. Di lapangan masif ada mobilisasi perangkat desa memberikan dukungan pada paslon tertentu,” katanya.

Lebih lanjut Firman mengatakan, di era digital ini, dalam penanganan laporan sangat gampang untuk menemukan bukti pelanggaran.

Misalnya, di saat salah seorang kepala desa diduga melakukan pelanggaran pemilu bisa ditelusuri baik dari identitas maupun bukti pelanggarannya.

“Sampai saat ini belum ada jaminan dari Bawaslu untuk melindungi pelapor atau saksi. Sebenarnya, saksi itu banyak. Namun ketika mereka akan dijadikan saksi tak mau sehingga di saat membuat laporan ke Bawaslu tak memenuhi unsur karena saksi tidak mau menjadi saksi saat hendak ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Tim Advokasi BEDAS pun sempat menyikapi viralnya 150 paket sembako yang terjadi di Kertasari beberapa hari lalu. Terkait hal itu, katanya, Bawaslu masih melakukan penelusuran pendistribusian paket sembako tersebut yang di dalamnya diduga ada isi stiker paslon tertentu.
“Kita sudah menemukan pemberi, saksi, orangnya ada. Butuh klarifikasi dari Bawaslu, terkait temuan di lapangan. Sampai saat ini belum ada putusan yang menjadi efek jera. Ketika terjadi pelanggaran, dikhawatirkan kesalahan menjadi hal yang biasa,” katanya.

Baca Juga :  Begini Cara Tim DVI Identifikasi Korban Gempa Cianjur

Ia pun turut menyikapi adanya pihak yang melaporkan ada dugaan money politik yang dilakukan Anggota DPR RI saat reses di sebuah tempat.

“Kami merespons bahwa reses itu resmi. Saat reses diberi sembako dan transport itu sudah lumrah karena dianggarkan negara. Sembako itu disalurkan kepada anak yatim,” katanya.

Ia mengatakan, di dalam paket sembako itu tak ada alat kampanye atau stiker Paslon no 3 (Dadang-Sahrul). Hanya ditemukan lambang partai, jadi tidak ada stiker Paslon. Kalau itu disebut money politik, kita menyangkal dan tak benar karena tidak ada stiker pasangan calon nomor 3,” ungkapnya.

Sementara itu, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia ketika diminta konfirmasi terkait laporan Tim Advokasi BEDAS itu, berbagai pihak masih melakukan klarifikasi pertama terhadap laporan yang disampaikan tim advokasi tersebut.

“Ini ‘kan baru klarifikasi pertama dan saya pikir prosesnya masih panjang. Baik pelapor maupun terlapor kemudian para saksi. Nanti diminta keterangan dari pendapat ahli, apakah foto yang dilaporkan (Tim Advokasi Bedas, red) itu dianggap tindakan pelanggaran kampanye. Unsur dugaan ke arah kampanyenya harus komulatif,” kata Hedi kepada wartawan di Bawaslu Kabupaten Bandung.

Ia mengatakan, terkait dengan adanya laporan Tim Advokasi BEDAS terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu itu, prosesnya masih panjang.

“Apa pun laporan itu, kami melihat secara positif,” ungkapnya.

Hedi mengatakan, untuk menciptakan pelaksanaan proses demokrasi yang sehat setiap pihak menggunakan hak politiknya.

“Selama ditempuh sesuai mekanisme dan ada regulasinya sangat baik dalam pendewasaan politik. Kita dari Bawaslu
punya cara pandang apakah itu pelanggaran atau tidak. Salah satu pihak menilai bahwa itu pelanggaran, belum tentu bahwa itu pelanggaran menurut regulasi.
Perlu pemahaman yang sama, antara peserta pemilu dan penyelengga pemilu,” pungkasnya. @bud

Baca Juga :  Zakat yang Tertolak

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Armenia, Azerbaijan, dan Rusia Tanda Tangani Perjanjian Akhiri Konflik

Sel Nov 10 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Armenia, Azerbaijan , dan Rusia menandatangani perjanjian untuk mengakhiri konflik militer atas wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Perdana Menteri (PM) Armenia , Nikol Pashinyan, menyebut kesepakatan itu “sangat menyakitkan bagi saya dan rakyat kami”. Perjanjian itu disepakati setelah enam minggu pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia. Wilayah itu diakui […]