Tolak Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Fortusis : Lebih Baik Tingkatkan Mutu Pendidikan

Editor Ketua Fortusis Dwi Subawanto. /visi.news/gustav viktorizal
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG -Koordinator Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawabarat, Dwi Soebawanto tidak setuju dengan program makan siang gratis.

Dwi menyebutkan, dengan adanya berita dari berbagai media yang mengabarkan tentang simulasi makan siang gratis yang akan dilakukan oleh Dedi Mulyadi Kader dari Partai Gerindra dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kami membantah bahwa (Fortusis) tidak terlibat dan tidak bertanggung Jawab atas kegiatan simulasi yang telah diselenggarakan,” kata Dwi, Kamis (7/3/2024).

Terlebih sikap organisasi Fortusis, lanjut Dwi, tidak setuju program makan siang gratis bagi para peserta didik yang akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Karena dana bos yang sedang berlangsung masih kurang untuk kebutuhan rutin khususnya memenuhi 8 standar pendidikan yang menjadikan acuan pemerintah melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan,”ucapnya.

Dwi mempertanyakan, Apakah nantinya itu akan diambil dari BOS Reguler atau BOS Afirmasi atau mungkin yang lain-lainnya. Pihaknya berpendapat kalau pemerintah masih bisa mengalokasikan tambahan dana pendidikan, lebih baik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

“Jadi apakah dengan kurikulum merdeka yang baru diterapkan sekolah-sekolah sudah terkonsolidasi ? Sementara 8 standar pendidikan masih jauh terpenuhi,”tandasnya.

@gvr

Baca Juga :  Agen Perjalanan Rekomendasikan Jemaah Tunda Berangkat Umrah

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers Mendorong Pembentukan Komite Publisher Rights yang Berintegritas

Kam Mar 7 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers yang terdiri dari LBH Pers, SEJUK, AMSI, PPMN, Yayasan Tifa, SAFEnet, FPMJ, ICW, IDA dan Internews mendorong Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk membentuk Komite Publisher Rights secara […]