Tolak RUU HIP, Ratusan Massa Aliansi Ulama dan Tokoh Masyarakat Datangi DPRD KBB

Para tokoh menandatangani delapan tuntutan yang diajukan ke DPRD KBB, Kamis (25/6)./visi.news/apih igun.
Jangan Lupa Bagikan

VISINEWS – Ratusan massa dari aliansi masyarakat dan tokoh ulama mendatangi Gedung DPRD kabupaten Bandung Barat (KBB) Kamis (25/6).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi. Ada delapan tuntutan yang menjadi aspirasi aliansi terkiat penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Kami datang untuk menolak dan meminta DPR menbatalkan RUU HIP,” tegas Ade Saepudin Ketua Aliansi Ulama dan tokoh masyarakat, Kamis (25/6).

Berikut delapan tuntutan tersebut:

1. Menolak RUU HIP (Haluan Indonesia Pancasila) & menuntut penghentian pembahasannya.

2. Mendukung penuh Maklumat MUI tentang Penolakan RUU HIP

3. Mengusut dan memproses hukum para inisiator dan konseptor RUU HIP

4. Menerapkan KUHP pasal 7 terhadap para pelaku makar yang ingin mengubah Pancasila.

5. Menuntut pembubaran parpol yang terlibat menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP.

6. Mendorong MPR RI agar menggelar Sidang Istimewa untuk memberhentikan Jokowi apabila memberi peluang dan/ atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, serta membangun kerja sama (bidang politik) dengan Partai Komunis Cina.

7. Menolak kriminalisasi para ulama & tokoh yang kritis terhadap pemerintah/ penguasa.

8. Menyerukan semua elemen bangsa untuk berjuang bersama melawan kebangkitan neo PKI.

Ade Saepudin mendesak agar tuntutan mereka disampaikan oleh DPRD KBB ke DPR RI.

“Kita minta DPR RI menanggapi aspirasi kami untuk menghentikan RUU HIP itu,” katanya.

Apabila DPR RI mengabaikan aspirasinya, maka Aliansi KBB mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan.

“Kita akan lakukan aksi demo, seperti juga daerah-daerah lainnya juga ke DPR RI,” tegas Ade.

Ketua DPRD KBB Rismanto mengatakan, aspirasi yang disampaikan aliansi akan segera ditindaklanjutinya.

“Kami akan segera menyampaikan surat ke DPR RI dengan dilampiri aspirasi dari aliansi ini,” tutur Rismanto.

Menanggapi aspirasi tersebut politisi dari PKS tersebut mengatakan, sepengetahuannya, kondisi terakhir DPR juga meminta pembahasan ini dihentikan bahkan dicabut dari prolegnas.

“Setahu saya pemerintah juga sama. Karena ini inisiatif RUU DPR maka nanti harus dibahas dulu di pimpinan lalu Banmus, paripurna untuk mencabutnya,” pungkasnya. @pih

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

BLT-DD untuk Warga Desa Rancaekekkulon Telah Disalurkan

Kam Jun 25 , 2020
Jangan Lupa BagikanVÌSI.NEWS – Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) telah disalurkan di Desa Rancaekekkulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wawan Kusnawan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Rancaekekkulon, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat guna memferivikasi data siapa-siapa saja warga di daerahnya yang berhak menerima bantuan langsung […]