VISI.NEWS | BANDUNG — Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Tehran pada Rabu (28/1/2026). Trump mendesak Iran untuk segera kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan soal program nuklir, atau menghadapi “serangan yang jauh lebih parah” dari AS.
Dalam unggahan di media sosial, Trump menulis, “Semoga Iran cepat ‘Datang ke Meja’ dan menegosiasikan kesepakatan yang adil dan setara — tanpa senjata nuklir — satu yang baik bagi semua pihak. Waktu terus berjalan, ini benar-benar penting!” Pernyataan ini dikeluarkan di tengah kumpulan pasukan AS yang bergerak ke wilayah Timur Tengah sebagai sinyal kekuatan.
Trump juga mengingatkan bahwa peringatan sebelumnya diikuti dengan serangan militer pada Juni lalu. “Serangan berikutnya akan jauh lebih parah! Jangan biarkan itu terjadi lagi,” tegasnya, sekaligus mengulang bahwa armada Angkatan Laut AS sedang menuju Iran.
Respons keras datang dari Iran. Ali Shamkhani, penasihat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan bahwa setiap tindakan militer dari AS akan direspons oleh Iran dengan sasaran AS, Israel, dan negara-negara pendukungnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan di media sosial bahwa angkatan bersenjata Iran “siap — dengan jari di pelatuk — untuk segera dan dengan kuat merespons setiap agresi.”
Namun dia juga menegaskan bahwa Iran tetap membuka pintu untuk perjanjian nuklir yang saling menguntungkan, adil, dan tanpa paksaan atau ancaman, serta memastikan hak Iran atas teknologi nuklir damai, dengan jaminan tidak ada senjata nuklir.
“Ayatollah Khamenei telah menekankan bahwa Iran siap berdialog, tetapi negosiasi harus terjadi secara setara dan tanpa intimidasi,” ujar Araqchi, seperti dilaporkan media pemerintah Iran.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada kontak baru dengan utusan khusus AS atau permintaan negosiasi dari Washington.
Di tengah ancaman alat perang dan pernyataan keras kedua belah pihak, publik internasional juga mencermati pergerakan armada kapal induk AS USS Abraham Lincoln yang dikabarkan telah tiba di kawasan Timur Tengah, setelah berangkat dari wilayah Asia-Pasifik pekan lalu seiring meningkatnya ketegangan.
Ketegangan ini tidak hanya soal kekuatan militer semata, tetapi juga terkait dinamika politik di dalam negeri Iran. Baru-baru ini, Iran mengalami gelombang demonstrasi terkait kondisi ekonomi dan pembatasan kebebasan, yang meskipun mereda, menurut Sekretaris Negara AS Marco Rubio, masih menyisakan potensi lonjakan protes baru.
“Pemerintah Iran mungkin lebih lemah dari sebelumnya dan ekonominya berada di ambang collapse,” ungkap Rubio di depan sebuah komite kongres AS.
Namun, menurut beberapa laporan intelijen AS, meskipun kondisi ekonomi tetap berat, struktur pemerintahan tingkat atas Iran masih bertahan kuat tanpa perpecahan besar.
Sementara itu, di luar retorika militer dan peringatan, hubungan dengan Uni Eropa juga menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri dari negara-negara Uni Eropa dijadwalkan bertemu di Brussels pada Kamis untuk menyetujui paket sanksi baru terhadap Iran, termasuk kemungkinan memasukkan Korps Pengawal Revolusi Iran ke daftar organisasi teroris, menyusul dukungan dari Prancis.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, diplomasi kembali berada di persimpangan jalan antara ancaman konflik dan upaya mencari solusi damai yang bisa diterima oleh semua pihak. @kanaya
