Tuntutan Kesejahteraan Guru Ngaji Memang Belum Terealisasikan

Editor :
Anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi PKS, H. Irwan Abubakar bersama masyarakat./visi.news/ki agus.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Keinginan guru ngaji madrasah yang mengharapkan kesejahteraan serta adanya kesetaraan dengan sekolah formal, diakui anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Irwan Abubakar, memang hingga saat ini belum terealisasikan oleh pemerintah.

Apalagi di masa Pandemi Covid-19, lanjut Irwan, para guru ngaji tidak bisa melakukan aktivitasnya tidak seperti guru-guru formal yang bisa mengajarkan siswanya melalui daring, karena terhalang penerapan protokol kesehatan. Berupa zona distancing, sosial distancing, dan physical distancing, sehingga menyebabkan pendapatannnya berkurang.

“Nasib guru ngajiĀ  madrasah selama ini masih dipandang sebelah mata. Mereka dinilai sebagai pengejar pahala sehingga tidak perlu diperhatikan kebutuhan materinya. Padahal, mereka sama seperti guru di sekolah-sekolah formal yang punya tanggungan keluarga dan membutuhkan kesejahteraan materi,” katanya di ruang Fraksi, Selasa (21/7/2020).

Ditambahkan Irwan, sebenarnya dalam undang-undang tentang pesantren yang disahkan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang keharusan negara untuk memperhatikan pengembangan pesantren, termasuk di dalamnya guru madrasah dan guru ngaji. Disinilah celah Pemkab untuk membuat Perda yang lebih detail dalam memperhatikan nasib guru ngaji ini.

Dia mengakui untuk sampai pada kondisi setara mungkin agak lama, karena banyak faktor yang harus di sesuaikan, termasuk leading sektor yang mendukung harus dikonsolidasikan, ini yang memerlukan waktu. Tapi sebagai anggota wakil rakyat, merupakan sebuah kewajaran bila mengusulkan ke Pemkab Bandung agar bisa mengalokasikan anggaran dari APBD untuk insentif guru ngaji madrasah.

“Kita sendiri harus bisa memaklumi kalau Eksekutif juga mungkin banyak agenda yang harus direalisasikan, khususnya bantuan sosial di masa pandemi covid-19 ini,” ujarnya.

Untuk tuntutan kesetaraan, diungkapkan Irwan, sebenarnya pemerintah bukan membedakan kedua hal tersebut, tapi masing-masing ada tahapan dan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan di tengah keterbatasan. Semoga usai pandemi Covid-19 ini, Pemkab bisa menjadikan masib guru ngaji madrasah bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kisruh di BPD Cimekar Cileunyi, Ombudsman Akhirnya "Turun Gunung"

Sel Jul 21 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Kisruh di tubuh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Cimekar, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akhirnya Ombudsman perwakilan Jabar “turun gunung” ke Cileunyi, Selasa (21/7). Lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik ini, turun gunung dengan melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak terkait di Aula […]