Uben Yunara: Ekonomi Para Buruh Semakin Terpuruk

Editor Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yunara./visi.news/istimewa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Dampak pandemi Covid-19 yang berimbas pada terpuruknya sektor ekonomi, khususnya sektor industri mengakibatkan ribuan buruh terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan setiap hari ada saja para buruh yang menjadi korban PHK dari tempat kerjanya.

“Saat ini saja sudah ada 13.000 buruh yang memberikan kuasa kepada kita untuk mengurus nasib mereka dalam hubungan ketenagakerjaan. Hal inilah yang membuat kita harus berjuang, berpikir, dan bekerja keras untuk membantu para buruh,” kata Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung H.Uben Yunara kepada wartawan VISI.NEWS di salah satu kafe di Bandung, Minggu (19/7) malam.

Uben Yunara mengatakan, kondisi keterpurukan ekonomi yang dialami ribuan buruh Kabupaten Bandung itu, sudah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung.

“Dengan harapan ada audiensi untuk membahas penyelesaian persoalan keterpurukan ekonomi yang dialami para buruh tersebut,” ungkapnya.

Ia juga mengamati di lapangan, dalam kondisi saat ini masih banyak perusahaan yang membayar upah kerja sebesar 25 persen dari besaran upah minimum Kabupaten Bandung sebesar Rp 3.140.000 per bulan.

“Bahkan masih banyak perusahaan yang belum operasional. Paling tidak saat ini antara 25-50 persen perusahaan yang sudah kembali operasional,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi demikian sangat dirasakan oleh para buruh. Adapun perusahaan yang mem-PHK para buruhnya, pemberian hak-hak normatifnya pun belum jelas. Di antaranya pemberian uang pesangon.

“Termasuk para pekerja yang dirumahkan, sampai saat ini belum jelas kapan mereka kembali dipekerjakan,” ucapnya.

Ia juga mengaku prihatin manakala ada perusahaan yang nekat mem-PHK atau merumahkan karyawannya dengan tidak memberikan hak-hak normatif.

Baca Juga :  Aksi Cepat Bupati Saat Kabupaten Bandung Masuk Zona Merah

“Kami pun khawatir pada bulan depan menimbulkan resistensi di kalangan para buruh dan menimbulkan terjadinya gejolak. Organisasi buruh juga tidak bisa menahan gojalak di kalangan masyarakat buruh,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan terjadinya kericuhan di kalangan buruh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya antisipasinya, Uben meminta Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung memanggil para pengusaha melalui Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) atau yang mewakili perusahaan.

“Dengan harapan bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dialami para buruh. Soalnya, tidak bisa diselesaikan dengan cara yang satu menyerang dan satunya lagi melawan. Ini harus dilajukan duduk bersama sebagai anak bangsa,” tuturnya.

Uben Yunara pun mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan perburuhan tidak bisa lagi meminta bantuan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja RI.

“Karena ini menyangkut persoalan lokal atau di daerah, yaitu antara pengusaha dan pekerja,” katanya.

Dalam kondisi saat ini, imbuhnya, perusahaan dihadapkan pada persoalan sulit. Para pekerja pun sama dan jauh lebih sulit lagi.

“Perhatian pemerintah sampai saat ini belum menyentuh kepada buruh. Pemerintah lebih memikirkan rancangan peraturan omnibus law, sebenarnya tidak ada artinya dengan kondisi dan situasi yang dirasakan para buruh,” katanya.

Dalam kondisi saat ini, ia pun melihat kondisi ekonomi perusahaan semakin parah, begitu juga yang dialami para buruh semakin merana nasib ekonominya.

Lebih lanjut Uben Yunara menyikapi dengan adanya rencana pengesahan peraturan omnibus law. Dengan adanya rencana itu, katanya, para aktivis buruh berpikir apakah ini sebuah hukuman atau teguran. Pasalnya, para buruh tidak masuk atau ikut dalam politik praktis.

“Kalaupun ikut, para aktivis buruh itu ada di Partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Demokrat dan partai lainnya. Akibatnya, kekuatan buruh tercerai berai. Yang seharusnya, misalnya dapat satu kursi di daerah pemilihan, akhirnya tidak dapat sama sekali,” sebutnya.

Baca Juga :  tara-indepay Luncurkan "One-click Checkout" Pertama di Asia Tenggara Lewat Kolaborasi dengan Domino's Pizza

Menghadapi situasi demikian, ia pun berencana melakukan konsolidasi dengan organisasi buruh lainnya. Hal itu untuk melakukan deklarasi guna masuk ke salah satu partai politik.

“Nanti kita akan jajaki partai mana yang siap mengakomodir suara atau aspirasi para buruh,” katanya.

Misalnya, kata dia, di Kabupaten Bandung itu ada tujuh daerah pemilihan. Minimal dengan adanya tujuh daerah pemilihan itu ada aktivis buruh yang menjadi dewan atau duduk di DPRD Kabupaten Bandung, DPRD Jawa Barat dan DPR RI.

“Namun dengan catatan tidak ada buruh yang masuk partai lain, dan tetap dalam satu partai untuk meloloskan perwakilan buruh di kursi parlemen,” ungkapnya. @bud

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bandara Kertajati Gelar Lelang Bangun Hotel

Sen Jul 20 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) menggelar lelang pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, seperti hotel bintang tiga dan empat, serta fasilitas ruang pertemuan (MICE), yang berada dalam satu kawasan terpadu atau kampung kargo. Direktur Utama BIJB Salahudin Rafi menyebut bahwa sejalan dengan percepatan penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu yang rencananya beroperasi […]