Unpad Serukan Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat

Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Civitas akademika dan alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) mengeluarkan Seruan Padjadjaran “Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat” pada Sabtu (3/2/2024). Seruan ini disampaikan di depan kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, dengan dihadiri oleh puluhan guru besar dan ribuan mahasiswa dan alumni.

Seruan ini merupakan respons atas peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi belakangan ini, yang menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah indeks persepsi korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyusunan omnibus law yang jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etika lainnya.

“Kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan bernegara justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan sosial dan budaya. Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara,” demikian salah satu bagian dari Seruan Padjadjaran.

Seruan ini juga mengutip pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah mencapai kemerdekaan, kebersatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Namun, peristiwa politik belakangan ini mengganggu kelima cita-cita tersebut. Terfokusnya kekuasaan secara elitis membuat kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat Indonesia.

Sementara itu, hukum sebagai pengatur, pembatas, dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan lainnya yang bermasalah. Hal ini tidak lain karena adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat. “Adalah kenyataan hari ini, hukum hanya ditempatkan sebagai slogan normatif tanpa jiwa dan moralitas,” ujar Seruan Padjadjaran.

Baca Juga :  Penjelasan BMKG soal Penyebab Cuaca Panas Akhir-akhir Ini

Berdasarkan kenyataan dan pemikiran di atas, civitas akademika dan alumni Unpad yang menjunjung pola ilmiah pokok (PIP) “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres, dan para elit politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam “Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat”.

Seruan ini juga memuat lima poin tuntutan, yaitu:

  1. Pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.
  2. Presiden dan elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
  3. Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
  4. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.
  5. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu
    2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil
    penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai
    perwujudan kedaulatan rakyat.
  6. Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi
    maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan
    pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan
    aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif
    bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam
    memberikan suara.
  7. Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi
    selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi
    terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada
    pemerintah.
Baca Juga :  Rafael Alun Trisambodo Memilih Mundur Dari ASN

Seruan Padjadjaran ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari beberapa universitas lain di Indonesia. Menurut Ketua Dewan Profesor Unpad, Prof. Arief Anshori Yusuf, seruan ini adalah bentuk tanggung jawab kaum intelektual terhadap kondisi bangsa. “Kami berharap seruan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memperbaiki demokrasi dan hukum di Indonesia,” katanya.

@mpa

 

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ibu Iis (61), "Pak Jokowi tolong anak saya pak. Tolong pak..."

Sab Feb 3 , 2024
Silahkan bagikan Ibu Iis (61) di Ngamprah ini minta Presiden Jokowi menolong anaknya yang lebih setahun diduga disekap di Myanmar. VISI.NEWS | BANDUNG – Seorang ibu berusia 61 tahun di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Provinsi Jawa Barat, memohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan anaknya yang diduga menjadi […]