UPT BP2MI Wilayah NTB Fasilitasi Kepulangan 4 CPMI Korban Penempatan Nonprosedural

Editor UPT BP2MI Wilayah NTB Fasilitasi Kepulangan 4 CPMI Korban Penempatan Nonprosedural./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | MATARAM – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memfasilitasi kepulangan 4 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menuju ke daerah asalnya di Mataram, Selasa (22/3/2022).

Keempat CPMI yang semuanya adalah perempuan, berinisial E (34) asal Bima, serta SS (37), SH (40), dan NW (34) asal Sumbawa. Mereka telah diselamatkan dari inspeksi mendadak yang dilakukan di Jakarta Timur, Jumat (11/3/2022) lalu.

Pada awalnya, 4 CPMI ditawari pekerjaan oleh calo, masing-masing dari mereka mendapat uang fee sebanyak 4-7 juta. Calo mengaku mendapat informasi peluang kerja dari istrinya yg saat ini bekerja di Timur Tengah. Keempat CPMI rencananya akan diberangkatkan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Qatar dan Uni Emirat Arab secara nonprosedural.

Dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, mereka difasilitasi menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, NTB.

Kepala UPT BP2MI Wilayah NTB, Abri Danar Prabawa, menjelaskan bahwa kebijakan moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah sejak 2015 untuk sektor PLRT belum dicabut. Oleh karena itu, CPMI diharapkan dapat memanfaatkan peluang kerja lainnya. Masih terdapat peluang kerja selain PLRT yaitu Lifeguard, Kitchenhand, Plumber, Carpenter, Welder, dan lain sebagainya.

“Jika CPMI ingin bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar, maka CPMI beresiko tinggi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Negara tidak pernah mempersulit warganya untuk bekerja ke luar negeri. Namun bekerjalah melalui prosedur yang benar,” ujarnya.

Lanjut Abri Danar menghimbau, bahwa banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang melarikan diri dari tempat kerja mereka karena perlakuan tidak manusiawi, contohnya seperti tidak mendapatkan gaji hingga 10 tahun, dilarang berkomunikasi dengan keluarga mereka, dan lain sebagainya.

Baca Juga :  MAUNG BANDUNG: Robert Alberts Kembali Soroti Penyelesaian Akhir

Dalam memfasilitasi pemulangan 4 CPMI menuju daerah asalnya tersebut, UPT BP2MI Wilayah NTB bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

“Pencegahan CPMI nonprosedural merupakan bentuk implementasi Program Prioritas BP2MI. Sikat Sindikat adalah slogan yang selalu digaungkan oleh BP2MI. Nomor satu dari 9 Prioritas Program BP2MI adalah pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI,” tutupnya. @alfa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

BP2MI Banyuwangi dan Stakeholder Berikan Pelayanan Mudah, Murah, Cepat dan Aman Untuk PMI

Kam Mar 24 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang warganya terbiasa bermigrasi dalam jangka waktu yang lama. Banyuwangi menempati posisi ke Lima dari sepuluh besar wilayah Kabupaten/Kota yang terbanyak jumlah pekerja migrannya. Bahkan pada 2021, banyuwangi menduduki peringkat ke-4 setelah Ponorogo, Blitar, dan Malang […]