Uus H Firdaus: Musim Pancaroba Tak Bisa Dihindari, Instansi Harus Bertanggungjawab atas Pekerjaan Sebelumnya

Editor Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Haerudin Firdaus. /visi.news/ki agus n fattah
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Musim pancaroba yang semestinya Juni 2021 ini musim kemarau menjadi musim penghujan, masyarakat dan pemerintah tidak bisa menghindarinya karena itu merupakan perubahan alam.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Haerudin Firdaus kepada VISI.NEWS, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, dampak dari musim pancaroba ini, intensitas air hujan begitu besar sehingga mengakibatkan terjadinya genangan-genangan air di beberapa wilayah di 31 kecamatan Kab. Bandung. Kondisi ini harus segera ditindak lanjuti agar permasalahan genangan air bisa terselesaikan.

“Juga masalah drainase yang sebelumnya sudah diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tapi harus dibongkar karena ada pengerjaan dari Perumda Air Minum Tirta Raharja. Apakah memang sudah baik? Tapi mengapa harus terjadi genangan air di beberapa ruas Jalan Al Fathu, Cingcin, dan Warunglobak, dan batas Kota Cibaduyut,” katanya di ruang fraksi.

Dia tak mengharapkan ada terjadi tumpang tindih kegiatan, sehingga bisa terjadi saling menyalahkan antar pihak. Sikap seperti itu hanya menambah permasalahan saja sebab seperti biasanya masing-masing instansi mempunyai argumentasi tersendiri.

Hal demikian tak diingikan Uus, karena instansi seperti DPUTR, Disperkimtan, dan Perumda Air Minum, mempunyai perwakilan di masing-masing wilayah berupa UPT. Untuk itu UPT tersebut bisa dimaksimalkan gerakannya sesuai dengan tupoksinya.

“Jangan sampai masyarakat yang sekarang terancam bahaya pandemi Covid-19, juga merasa ketakutan dengan musim pancaroba ini, yang jelas bisa mengarah pada terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Bandung,” tandanya.

Dari beberapa kejadian berupa longsor, banjir bandang, angin puting beliung, termasuk beberapa Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang ambruk, kata Uus, semestinya hal itu bisa menjadi evaluasi dinas atau badan agar segera melakukan gerakan signifikan.

Baca Juga :  Iduladha 1443 H Berpotensi Berbeda, MUI Imbau Masyarakat Tunggu Hasil Sidang Isbat

“Karena selama ini kami menilai kinerja instansi terkait belum maksimal implementasinya di lapangan,” ujar dia.

Intinya, dia menuturkan, jangan sampai dua fenomena tersebut membebani psikologis masyarakat dan merasa ketakutan berlebih hingga mengganggu aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Makanya, katanya, perlu dilakukan gerakan-gerakan sebagai antisipasi guna mencegah dari segala kemungkinan kejadian yang berdampak merugikan kepada masyarakat banyak. Karena setelah dilakukan kajian, 31 kecamatan di Kabupaten Bandung sudah masuk kategori daerah rawan bencana.

Dikemukakan dia, setiap pekerjaan atau pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap instansi jangan sampai merusak tatanan keseimbangan tata ruang, jangan sampai setelah dilakukan pembongkaran dilakukan pembenahan yang bersifat asal-asalan saja.

“Kalau memang harus dibongkar karena ada kegiatan lain seperti halnya pemasangan pipa oleh Perumda Air Minum, semestinya bisa dikembalikan lagi kondisinya seperti sebelumnya. Sebab itu adalah konsekuensi yang mesti ditempuh bagi instansi bersangkutan,” pungkas dia. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Endang Maria: Pembatalan Haji 2021 Dinilai Sudah Tepat, Akhiri Polemik!

Sel Jun 22 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H., menilai keputusan Pemerintah membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M adalah sudah tepat. Alasannya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memang tidak membuka ibadah haji untuk jamaah dari luar negeri, termasuk jamaah Indonesia. “Jadi menurut saya […]