VISI.NEWS — Ditundanya anggaran perubahan tahun 2020, dikatakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kab. Bandung, Toni Permana, itu sebenarnya bukan merupakan sebuah penolakan. Alasannya masih perlu dilakukan pembahasan beberapa item yang dianggapnya masih kurang pas.
Dikemukakan Toni, sebetulnya kalau Ketua Pimpinan DPRD memberikan keleluasaan waktu, selanjutnya dilakukan pembahasan dengan kurun 2 jam, masalah penundaan itu tidak akan terjadi. Dan semuanya akan berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan koalisi sama sekali karena kami hanya membahas anggaran yang menurut kami tidak jelas,” katanya diruang fraksi, Kamis (17/9/2020).
Toni menyesalkan permasalahan penundaan anggaran perubahan tersebut, disampaikan ke tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, seolah 4 fraksi sengaja menjegal pengesahan perubahan anggaran. Sehingga dampaknya harus dirasakan semua pihak.
Melalui visi.news dia melakukan klarifikasi, kalau tuduhan itu tidak benar sama sekali. Tidak ada niatan bagi dirinya termasuk 3 fraksi lainnya menjegal perubahan anggaran tahun 2020. Itu jelas perlu diluruskan agar tidak mempengaruhi laju pelayanan kepada masyarakat.
“Wajar kalau kami meminta penjelasan dan pembahasan ulang dari beberapa item yang peruntukkannya masih kurang jelas. Apalagi anggaran tersebut berkaitan dengan kepentingan pelayanan publik,” ujarnya.
Toni mengharapkan kepada masyarakat agar tidak salah persepsi perihal itu. Sebab setiap keputusan yang akan diberikan harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar ditanda tangani begitu saja.
Intinya, lanjut Toni, dia tidak menolak anggaran perubahan, melainkan berharap ada waktu untuk dilakukan pembahasan agar tidak menimbulkan kerancuan. @qia.
