VISI.NEWS | VIETNAM – Pemerintah Vietnam memperkenalkan kebijakan baru untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Mulai Januari 2025, warga yang melaporkan pelanggaran lalu lintas dengan bukti valid dapat menerima hadiah hingga 5 juta VND (sekitar Rp 3,2 juta). Sistem ini hadir karena keterbatasan jumlah polisi dan kamera pengawas di jalan raya, seperti dilansir Vietnamnet (7/1/2025).

Warga dapat merekam pelanggaran, seperti kebut-kebutan, menerobos lampu merah, melawan arus, atau aksi berbahaya lainnya, lalu mengunggah bukti tersebut melalui aplikasi VNeTraffic. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi jumlah pelanggaran di Vietnam.

Namun, para ahli menilai kebijakan serupa belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Menurut praktisi keselamatan berkendara, Sony Susmana, penegakan hukum lalu lintas di Indonesia memerlukan optimalisasi perangkat dan sistem yang sudah ada.

“Kaitan dengan kebijakan pelanggaran lalu lintas menurut saya ini bukti penegak hukum dan perangkat yang dimiliki tidak mampu diandalkan dan tidak bekerja maksimal,” tutur Sony.

“Sehingga penegakan hukum tidak membuat efek jera. Bahkan banyak pelanggar lalu lintas yang terang-terangan berani melakukan itu di depan polisi. Jadi aturan dan sistemnya yang ada dan sudah baik itu dulu yang dimaksimalin,” ucapnya.

Ia khawatir jika kebijakan serupa diterapkan, justru berpotensi memunculkan penyalahgunaan, seperti merekayasa pelanggaran demi keuntungan pribadi.

“Jika dibuat seperti Vietnam, masyarakat kita sudah pintar, akan ada pemikiran dalam pertimbangan untung-ruginya, mana yang menghasilkan cuan lebih besar antara biaya tilang dengan hadiahnya. Dan itu akan bisa direkayasa dengan membuat drama pelanggaran lalu lintas, padahal teman-temannya sendiri,” ungkap Sony.

Sementara itu, banyak warganet berharap langkah progresif seperti ini juga dapat dicoba di Indonesia untuk mengatasi tingginya angka pelanggaran lalu lintas. @ffr