Oleh Drajat

• Guru
• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis Transformasi Indonesia
• Mindshaper Nusantara
• APKS PGRI Prov. Jabar

TAHUN 2045 disebut-sebut sebagai Tahun Emas. Seratus tahun Indonesia merdeka. Sebuah tonggak sejarah yang dibingkai dengan optimisme besar: Indonesia Emas, Generasi Emas, lompatan kemajuan, transformasi peradaban.

Kita membayangkan anak-anak yang hari ini belajar di ruang-ruang kelas akan tumbuh menjadi pemimpin, inovator, ilmuwan, penggerak ekonomi, dan penjaga moral bangsa. Mereka diharapkan lebih cerdas, lebih berintegritas, lebih visioner daripada generasi sebelumnya.

Sebuah mimpi yang membanggakan. Namun pertanyaan yang lebih jujur perlu diajukan: apakah kita sedang menyiapkan Generasi Emas atau justru mewariskan sistem yang rapuh?

Setiap tahun ribuan bahkan jutaan anak bangsa menyelesaikan pendidikan tinggi. Mereka menggenggam ijazah dengan mata berbinar. Orang tua meneteskan air mata haru. Keluarga berharap kehidupan akan berubah menjadi lebih baik. Tetapi di luar pagar kampus, kenyataan sering tidak seindah harapan. Lowongan pekerjaan menyempit. Rekrutmen instansi banyak yang tertutup. Gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai sektor. Sarjana-sarjana muda limbung. Ada yang beralih profesi jauh dari bidangnya. Ada yang bekerja sekadar untuk bertahan. Ada yang menunggu tanpa kepastian.

Kita berbicara tentang Generasi Emas, tetapi sebagian dari mereka tumbuh dalam kecemasan ekonomi. Pertanyaannya bukan sekadar tentang lapangan kerja. Pertanyaannya lebih dalam: sistem seperti apa yang sedang kita wariskan?

Amnesia Kekuasaan

Ada satu fenomena yang terasa semakin mengkhawatirkan: amnesia kekuasaan. Amnesia dalam dunia medis adalah hilangnya ingatan. Dalam politik dan kepemimpinan, amnesia adalah hilangnya kesadaran atas janji, nilai, dan tujuan awal ketika hendak berkuasa.

Sebelum menjabat, suara para calon pemimpin begitu nyaring. Janji kesejahteraan digaungkan. Komitmen antikorupsi ditegaskan. Rakyat disebut sebagai prioritas utama. Pidato mereka penuh empati. Narasi mereka menyentuh hati. Slogan mereka membangkitkan harapan.  Namun setelah kursi kekuasaan diduduki, seolah terjadi pengaburan memori. Janji perlahan menghilang. Komitmen melemah. Prioritas bergeser. Yang dulu berbicara tentang pengabdian, kini sibuk mengamankan posisi. Yang dulu mengaku berpihak pada rakyat kecil, kini lebih akrab dengan lingkaran elite.

Amnesia ini bukan terjadi dalam hitungan detik. Ia berlangsung perlahan. Ia dimulai dari kompromi kecil. Dari pembenaran demi pembenaran. Hingga akhirnya, lupa menjadi kebiasaan.

Korupsi yang berulang bukan sekadar pelanggaran hukum; ia adalah cermin mentalitas. Ketika praktik tersebut terus terjadi di berbagai level, publik tidak lagi terkejut. Yang muncul adalah kelelahan kolektif. Lebih memprihatinkan lagi ketika hukum terasa tidak berjalan seimbang. Rakyat kecil cepat diproses. Pejabat besar sering kali panjang prosedurnya. Ketidakadilan seperti ini bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan.

Dan kepercayaan adalah fondasi utama sebuah bangsa. Anak-anak muda menyaksikan semuanya. Mereka belajar bahwa teori dan praktik sering berbeda. Bahwa idealisme dan realitas kerap bertolak belakang. Jika ini terus berlangsung, kita sedang menanam benih sinisme.

Krisis Keteladanan

Pendidikan karakter sering digaungkan. Kurikulum diperbarui. Program diperbanyak. Tetapi ada satu hal yang tak bisa digantikan oleh buku teks: keteladanan. Karakter bukan sekadar diajarkan; ia dicontohkan. Jika pemimpin hidup sederhana, rakyat akan menghormati. Jika pemimpin jujur, rakyat akan percaya. Jika pemimpin konsisten, generasi muda akan meneladani. Namun ketika yang dipertontonkan justru gaya hidup berlebihan, konflik kepentingan, dan praktik-praktik yang mencederai etika, pesan moral menjadi kehilangan makna.

Bagaimana mungkin kita menuntut generasi muda berintegritas jika mereka menyaksikan inkonsistensi di puncak kekuasaan?

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah proyek peradaban. Ia menuntut konsistensi kebijakan, keberanian menegakkan hukum, serta komitmen terhadap keadilan sosial. Tetapi visi sebesar itu tidak akan tercapai jika amnesia kekuasaan terus berulang setiap periode.

Kita tidak kekurangan sumber daya manusia. Kita tidak kekurangan potensi. Yang sering kurang adalah konsistensi moral. Emas tidak terbentuk dari logam yang rapuh. Ia terbentuk melalui proses panjang, tekanan, dan kemurnian. Begitu pula bangsa.

Kepemimpinan sejatinya adalah amanah. Ia bukan hadiah. Ia bukan kesempatan memperkaya diri. Ia adalah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan—secara hukum, secara moral, dan secara sejarah. Seorang pemimpin seharusnya memiliki ingatan yang kuat terhadap: Janji yang pernah diucapkan, harapan yang pernah dititipkan rakyat., serta sumpah yang pernah dilafalkan dengan khidmat.

Amnesia kekuasaan terjadi ketika jabatan lebih penting daripada amanah. Ketika citra lebih utama daripada substansi. Dan di titik itulah kepercayaan publik mulai tergerus.

Tidak ada penyakit yang tak bisa diobati jika ada kemauan. Pertama, transparansi yang nyata dan terbuka. Kedua, penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu. Ketiga, sistem pengawasan yang kuat dan independen. Keempat, partisipasi masyarakat yang kritis namun konstruktif.

Demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga mengingatkan. Rakyat berhak menagih janji. Rakyat berhak mengkritik kebijakan. Rakyat berhak mengawasi kekuasaan. Karena kekuasaan yang tidak diawasi cenderung lupa diri.

Amnesia kekuasaan adalah ancaman serius bagi cita-cita Indonesia Emas. Ia menggerogoti dari dalam. Ia merusak perlahan. Tahun 2045 masih di depan. Masih ada waktu untuk memperbaiki arah. Masih ada kesempatan untuk membangun sistem yang adil dan berintegritas.

Namun itu hanya mungkin jika para pemimpin memilih untuk mengingat. Mengingat bahwa kekuasaan adalah titipan. Mengingat bahwa janji adalah utang moral. Mengingat bahwa sejarah tidak pernah lupa.

Generasi Emas tidak lahir dari retorika. Ia lahir dari keteladanan. Ia lahir dari integritas.
Ia lahir dari pemimpin yang tidak mengalami amnesia saat memegang amanah. Jika ingatan itu dijaga, maka 2045 bukan sekadar perayaan seratus tahun kemerdekaan. Ia akan menjadi perayaan kematangan bangsa.**