• Berbeda dengan masa ketika Amerika Serikat memegang kekuasaan unipolar, kini situasi telah berubah seiring dengan Tiongkok dan negara-negara BRICS yang mulai membentuk dunia multipolar tanpa pendekatan militer.

Oleh Anuradha Chenoy (Universitas Global O.P. Jindal, Sonipat)

UNTUK pertama kalinya dalam sejarah modernnya, Amerika Serikat menghadapi pesaing tangguh — Tiongkok yang dengan cepat melampauinya.

Selama bertahun-tahun, AS telah melampaui produksi dan inovasi pesaingnya seperti Jerman, Jepang (sebelum Perang Dunia II), dan Uni Soviet selama Perang Dingin.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991, AS muncul sebagai satu-satunya superpower. Tak mengherankan jika sistem global saat itu disebut sebagai unipolar (berkutub tunggal).

Namun kini, hal itu sudah tidak berlaku lagi.

Para pembuat kebijakan di AS terbagi mengenai bagaimana cara mengembalikan dominasi yang hilang. Kebijakan AS saat ini di bawah pemerintahan Trump 2.0 membingungkan baik sekutu maupun lawan, sembari secara tak langsung mempercepat restrukturisasi hubungan internasional.

Tiongkok masuk ke panggung — ada cukup banyak data yang mendukung label “pacing threat” yang diberikan AS kepadanya.

Meski Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika masih lebih tinggi dibanding Tiongkok, menurut proyeksi IMF untuk tahun 2025, kekuatan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) Tiongkok mencapai 1,33 kali dari AS. Walaupun PDB-nya secara nominal lebih rendah, tingkat pertumbuhan tahunan Tiongkok jauh melampaui AS.

Output manufaktur Tiongkok pada 2024 mencapai 27,7 persen dari total global — jauh di atas AS yang hanya 17,3 persen. Menurut Federal Reserve AS, dalam dua dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi kekuatan manufaktur dunia. Volume perdagangan globalnya telah melampaui AS, memiliki surplus perdagangan terbesar, dan merupakan mitra dagang utama untuk lebih dari 100 negara.

Restrukturisasi Multipolar

Namun, bukan hanya dari sisi ekonomi.

Menurut Departemen Pertahanan AS, angkatan laut Tiongkok adalah yang terbesar di dunia dengan lebih dari 370 kapal perang — kapal ranjau, kapal induk, dan kapal bantu armadanya melampaui milik AS. Angkatan Udara dan sistem udara tak berawak Tiongkok juga dikatakan setara dengan Angkatan Udara AS.

Tiongkok unggul dalam 37 dari 44 bidang teknologi utama, dan bahkan memonopoli beberapa bidang tertentu.

Kemitraan strategisnya dengan Rusia dipandang AS sebagai ancaman besar. Pemerintahan Trump 2.0 melihat forum multilateral seperti BRICS sebagai tantangan terhadap dominasi AS.

Elit strategis dan pembuat kebijakan AS kini terpecah mengenai cara merespons kondisi ini, yang menghasilkan banyak pernyataan dan kebijakan kontradiktif. Kekacauan ini memicu respons dari negara-negara lain yang tampaknya lebih condong ke arah Tiongkok, Rusia, dan restrukturisasi multipolar yang tengah berlangsung.

AS yang Kelebihan Beban

Sebagian pembuat kebijakan AS berpendapat bahwa militer AS kelebihan beban secara global dengan terlalu banyak komitmen dan peperangan. Mereka merasa AS menanggung beban terlalu besar dalam perang Ukraina, dan saatnya berbagi tanggung jawab. Pendekatan ini mendorong kebijakan isolationism (mengasingkan diri). Pendukungnya termasuk Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, kelompok America First/MAGA, basis pendukung Partai Republik, serta lainnya yang menentang intervensi militer AS di luar negeri.

Di sisi lain, kubu yang berseberangan — neokonservatif (neo-cons) — pernah mempengaruhi kebijakan mantan Presiden Joe Biden terkait Tiongkok dan multipolaritas. Beberapa pejabat dalam kabinet Trump saat ini juga berasal dari kelompok ini, seperti Marco Rubio dan Elbridge Colby. Think tank seperti Heritage Foundation, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, dan Atlantic Council juga mendukung pendekatan ini.

Mereka menyerukan untuk memperkuat NATO, meningkatkan aliansi di kawasan Indo-Pasifik, melanjutkan dukungan terhadap perang di Ukraina, menerapkan tekanan ekonomi terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan strategis AS, serta menentang negara-negara otoriter. Intinya, ini adalah strategi pembendungan Tiongkok, mendukung Ukraina, dan membatasi BRICS serta forum anti-Barat lainnya.

Target yang Terus Berubah

Presiden Trump tampaknya menggunakan kedua strategi secara bersamaan, bergantian satu sama lain.

Ia menerapkan tarif terhadap lebih dari 100 negara, yang dipandang oleh sebagian sebagai tekanan ekonomi bermusuhan. Negara-negara tersebut saat ini sedang diversifikasi rantai pasokan dan perdagangan mereka untuk melindungi diri dari kebijakan AS yang tidak menentu.

Trump dan Vance memperingatkan negara-negara NATO di Eropa bahwa mereka harus meningkatkan pengeluaran pertahanan, serta membeli senjata dari AS untuk menopang perang Ukraina karena AS secara bertahap akan menarik diri. Presiden AS telah berdialog langsung dengan Presiden Putin di Alaska, dan Steve Witcoff, rekan dekat Trump, melakukan negosiasi dengan Rusia. Namun, mereka juga menjanjikan pengiriman lebih banyak rudal ke Ukraina.

Dukungan AS terhadap kebijakan genosida Israel, pengeboman fasilitas nuklir Iran, dan dukungan terhadap serangan Israel di Doha, Qatar (yang merupakan sekutu utama AS dan menjadi lokasi salah satu pangkalan udara terbesar AS di kawasan tersebut), menunjukkan bahwa AS tidak benar-benar beralih ke isolasionisme.

Pada saat yang sama, sekutu AS di Timur Tengah dan Asia Barat kini menyadari ketidakkonsistenan AS — terutama dukungannya terhadap ekspansi wilayah Israel, upaya menguasai wilayah udara Asia Barat, dan ambisinya menjadi hegemon kawasan. Sekutu-sekutu ini kemungkinan akan mencari alternatif jangka panjang di masa mendatang.

Kesepakatan yang dinegosiasikan Trump dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Uni Eropa membuat negara-negara ini harus melakukan investasi besar di AS. Korea Selatan, misalnya, akan membangun kembali industri perkapalan AS. Negara-negara Eropa akan membeli gas alam AS dan membantu industrialisasi AS — dengan biaya ditanggung mereka sendiri.

Imperialisme AS yang Direstrukturisasi?

Semua ini terdengar seperti bentuk imperialisme AS yang direstrukturisasi, di mana AS mengekstrak surplus dari kliennya sebagai imbalan atas perlindungan. Namun, klien-klien ini kini mulai mempertanyakan “investasi paksa” tersebut yang terdengar seperti upeti wajib.

Dan berbeda dengan masa lalu ketika AS memegang kekuasaan unipolar, zaman telah berubah — opsi lain kini tersedia.

Pilihan itu adalah Tiongkok dan negara-negara BRICS, yang tengah membangun dunia multipolar tanpa pendekatan militer. Mereka mendorong perdagangan global yang adil tanpa tekanan maupun embargo.

• Anuradha Chenoy adalah Profesor Tamu di Universitas Global O. P. Jindal, Sonipat, Haryana, India.
• Artikel ini pertama kali diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™.