VISI | Caleg Megalomania

Silahkan bagikan

Oleh Aep S Abdullah

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Para calon legislatif (caleg) pun mulai mempersiapkan diri untuk bersaing memperebutkan kursi di parlemen. Namun, tidak semua caleg memiliki tujuan yang jelas dan mulia dalam mencalonkan diri. Ada juga caleg yang hanya terdorong oleh ambisi kekuasaan dan materi, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan negara.

Caleg seperti ini dapat dikategorikan sebagai caleg megalomania. Megalomania adalah suatu kondisi psikologis yang ditandai oleh delusi akan kebesaran, kekuasaan, atau kemampuan diri sendiri. Caleg megalomania biasanya memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, merasa superior dari orang lain, dan menganggap dirinya pantas mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Caleg megalomania juga cenderung tidak peduli dengan kritik, saran, atau masukan dari orang lain, bahkan dari partainya sendiri.

Caleg megalomania dapat berbahaya bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Caleg megalomania dapat melakukan berbagai hal yang merugikan, seperti korupsi, manipulasi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan etika. Caleg megalomania juga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di dalam partai maupun di antara partai-partai politik. Caleg megalomania tidak akan mampu menjalankan fungsi legislatif dengan baik, karena mereka tidak mewakili aspirasi dan kebutuhan rakyat, melainkan hanya mementingkan diri sendiri.

Menurut psikiater sekaligus Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional DR Dr Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, caleg megalomania rentan mengalami gangguan mental, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kekecewaan dalam kontestasi politik. Caleg megalomania dapat mengalami depresi, stres, atau bahkan bunuh diri, karena mereka tidak dapat menerima kenyataan. Nova menyarankan agar caleg megalomania segera mendapatkan bantuan profesional dari psikiater atau psikolog, agar dapat mengatasi masalahnya dengan sehat dan bijak.

Baca Juga :  Legislator Minta Maskapai Pilah Mana Pekerjaan Wajib dan Tambahan dalam Penerbangan Haji

Nova juga menganjurkan agar caleg yang mencalonkan diri memiliki tujuan yang jelas dan mulia, yaitu untuk berjuang demi kepentingan rakyat dan negara. Caleg yang memiliki tujuan seperti ini akan lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika politik, serta lebih mampu menjaga kesehatan mentalnya. Caleg yang memiliki tujuan seperti ini juga akan lebih dipercaya dan dihormati oleh rakyat, karena mereka menunjukkan integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi.

Untuk membantu masyarakat mengenal para caleg dengan baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia telah menyediakan portal resmi yang berisi informasi akurat dan sah mengenai Pemilu, termasuk daftar caleg dan profil mereka. Masyarakat dapat mengakses situs [infopemilu.kpu.go.id] dan memilih opsi DPD/DPR/DPRD sesuai dengan wilayah yang diinginkan. Selain itu, ada juga situs independen seperti [JariUngu.com] yang memberikan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber resmi, termasuk data dari KPU dan KPUD. Masyarakat dapat mengakses situs [jariungu.com] dan mencari caleg berdasarkan wilayah atau daerah.

Dalam Pemilu 2024, pemilih memiliki tanggung jawab untuk membuat pilihan yang cerdas dan berdasarkan informasi yang akurat. Mengenal para caleg adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Pemilih harus mampu membedakan antara caleg yang memiliki tujuan yang jelas dan mulia, dengan caleg yang hanya menderita megalomania. Pemilih harus memilih caleg yang benar-benar ingin berjuang untuk rakyat dan negara, bukan caleg yang hanya ingin berkuasa dan kaya.

***

 

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tahanan KPK, Lukas Enembe Meninggal Dunia di RSPAD

Sel Des 26 , 2023
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/12/2023) pukul 10.45 WIB. Lukas Enembe merupakan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersangkut kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Kepala […]