Oleh Drajat
BELAKANGAN ini, negeri yang sering dibanggakan karena kaya akan sumber daya alam justru semakin terlihat miskin dalam satu hal: sumber daya manusia yang berhati emas. Kekayaan alamnya melimpah, tapi hati nurani sebagian pemimpinnya seperti mengalami defisit berat.
Kita menyaksikan praktik-praktik yang membuat miris: kebijakan publik yang semena-mena, komentar pejabat yang seolah mempermainkan perasaan rakyat, bahkan tindakan yang jelas-jelas melukai keadilan publik. Dari tanah rakyat yang nyaris disita tanpa alasan jelas, sampai tabungan yang dibekukan dua bulan hanya untuk kemudian diakui “hanya candaan”. Belum lagi praktik korupsi yang terus saja menghiasi layar berita, seakan sudah menjadi rubrik rutin.
Yang lebih tragis, pelakunya masih bisa tersenyum, berpose di depan kamera, seakan-akan semua baik-baik saja. Bahkan, ada pemimpin daerah yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250% sambil menantang rakyatnya sendiri. Sungguh, negeri ini seperti sedang sakit berat.
Bagi seorang guru, semua fenomena ini bukan sekadar berita. Ia adalah bahan refleksi, cermin tentang pekerjaan rumah terbesar kita di dunia pendidikan: membentuk manusia dewasa yang bertanggung jawab pada diri, lingkungan, dan bangsanya.
Suatu hari penulis berbincang santai dengan murid-murid di kelas, membicarakan cita-cita. Lalu, seorang murid berkata dengan polos, “Pak, saya ingin jadi koruptor. Enak, kan? Bisa merampok uang rakyat triliunan, masih bisa ketawa, bahkan kekayaannya tidak disita.”
Ucapan itu membuat penulis terdiam. Bukan karena kaget bahwa murid bercita-cita buruk, tapi karena sadar: di balik candaannya, ada realitas yang ia lihat, ia dengar, dan ia yakini sebagai “logika dunia orang dewasa.” Dan di sinilah letak tantangan terbesar seorang guru.
Maka lahirlah ide ini: Indonesia butuh “Guru Koruptor.” Bukan guru yang mencuri uang sekolah atau memalsukan laporan, melainkan guru yang berani mengkorupsi hal-hal buruk di masyarakat dan menggantinya dengan nilai-nilai luhur.
Seorang “Guru Koruptor” versi ini adalah guru yang: Pertama, mengkorupsi kemalasan – mencuri waktu yang terbuang untuk hal sia-sia dan menggantinya dengan pembiasaan kerja keras. Mengkorupsi kebodohan – merebut ketidaktahuan murid dan menggantinya dengan pengetahuan, keterampilan, dan rasa ingin tahu.
Kedua, mengkorupsi mental serakah – mencabut sifat mementingkan diri sendiri, menanamkan rasa cukup, syukur, dan kepedulian sosial.
Ketiga, mengkorupsi apatisme – menghapus sikap “masa bodoh” dan menggantinya dengan rasa tanggung jawab pada negeri.
Keempat, mengkorupsi kebencian – mengambil racun prasangka lalu menukarnya dengan empati dan solidaritas.
Dengan kata lain, “Guru Koruptor” adalah guru yang secara sistematis mencuri sifat-sifat buruk yang mungkin tumbuh di hati anak didiknya, lalu menanamkan kebaikan di tempatnya.
Masalahnya, pendidikan kita sering kali memisahkan “pengetahuan” dari “karakter”. Murid diajarkan rumus, hafalan, teori—tetapi jarang diberikan contoh nyata bagaimana menjadi manusia yang berintegritas.
Tidak heran jika ketika mereka melihat tokoh publik berperilaku buruk tapi tetap sukses secara materi, mereka kebingungan: mana yang benar? Apa yang guru ajarkan di kelas, atau apa yang mereka lihat di dunia nyata?
Di sinilah peran “Guru Koruptor” menjadi krusial. Ia tidak cukup hanya mengajar mata pelajaran, tetapi harus mengintervensi pola pikir murid, menanamkan nilai, memberi teladan, dan mengajak mereka berpikir kritis.
Bagaimana strategi menjadi “Guru Koruptor?” Pertama, teladan pribadi yang konsisten. Nilai tidak bisa diajarkan hanya lewat kata-kata. Guru harus menjadi model hidup integritas, disiplin, dan kepedulian.
Kedua, dialog terbuka dengan murid. Jangan hanya memberi ceramah moral, tapi ajak murid berdiskusi tentang fenomena sosial—termasuk korupsi—dengan bahasa yang bisa mereka pahami.
Ketiga, pembelajaran berbasis proyek sosial. Misalnya, proyek kebersihan lingkungan, gerakan literasi, atau penggalangan bantuan untuk yang membutuhkan. Proses ini menanamkan rasa peduli dan tanggung jawab.
Keempat, mengangkat tokoh inspiratif. Tunjukkan bahwa masih banyak orang jujur yang sukses dan dihormati, meski mungkin tidak kaya raya.
Kelima, menumbuhkan rasa malu dan rasa bangga yang sehat. Malu untuk melakukan yang salah, bangga untuk melakukan yang benar.
Budaya korup tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari pembiaran pada hal-hal kecil: mencontek, memalsukan tanda tangan, mencari jalan pintas, hingga akhirnya menjadi “normal” di mata anak-anak.
Guru “koruptor” versi ini bertugas memutus rantai itu sedini mungkin. Mengambil “bibit” kebiasaan buruk dari pikiran murid sebelum tumbuh besar, lalu menanamkan “bibit” kebaikan.
Bayangkan jika setiap guru di negeri ini berperan demikian. Dalam satu dekade, kita tidak hanya akan memiliki generasi cerdas, tetapi juga generasi yang sulit disuap, enggan mencuri, dan merasa terhormat dengan kejujuran.
Negeri ini tidak butuh koruptor yang merampok uang rakyat. Negeri ini butuh Guru Koruptor—pencuri kemalasan, pencuri kebodohan, pencuri kebencian. Koruptor yang satu ini justru harus dilindungi, didukung, dan diperbanyak.
Karena setiap sifat buruk yang berhasil “dikuras” dari generasi muda, adalah investasi moral bagi masa depan bangsa. Dan ketika itu terjadi secara masif, kita tidak hanya akan menjadi negeri yang kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya sumber daya manusia yang berhati emas.**
*
- Doktor Ilmu Pendidikan, Wasekjen Komnasdik, dan Hipnoterapis
