Oleh Nuslih Jamiat

PESANTREN sekarang berada di persimpangan peluang dan tantangan yang besar. Menurut data Kementerian Agama semester ganjil 2023/2024, jumlah pesantren yang tercatat mencapai 39.551 lembaga dengan sekitar 4,9 juta santri secara nasional. Kementerian Agama Di antara jumlah itu, program Kemandirian Pesantren telah menjangkau sekitar 3.600 pesantren sebagai penerima program, sementara target awal pemerintah adalah menjangkau 5.000 pesantren. Kementerian Agama Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak pesantren yang belum menikmati akses nyata ke pemberdayaan ekonomi, sekaligus memberikan ruang besar bagi perluasan program berbasis nilai.

Dalam lanskap kebutuhan saat ini, peluang untuk pengembangan ekonomi pesantren sangat luas. Kebutuhan masyarakat terhadap produk halal, gaya hidup islami, dan konsumsi yang beretika makin meningkat—ini membuka ruang agar pesantren tidak hanya menjadi konsumen produk syariah, tetapi juga produsen dan distributor. Di sisi lain, pesantren memiliki aset sosial dan jaringan komunitas yang kuat, modal budaya yang sulit ditiru, dan kedekatan dengan akar masyarakat, yang bisa menjadi landasan bagi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, tantangan nyata juga tak sedikit. Banyak pesantren belum memiliki kapasitas manajemen keuangan, sistem pencatatan bisnis, atau strategi akses pasar. Akses ke modal juga sering terhambat oleh persyaratan lembaga keuangan formal. Selain itu, transformasi digital masih terkendala infrastruktur dan tingkat literasi digital di banyak pesantren. Semua itu menghadirkan jurang yang perlu dijembatani dengan program pendampingan intensif dan sumber daya yang memadai.

Dalam konteks itu, CoE MSME Halal Telkom University hadir sebagai mediator sekaligus aktor pendukung. Dengan tenaga ahli yang menguasai aspek manajerial, digitalisasi, pemasaran halal, dan inovasi bisnis, CoE membuka pintu kolaborasi lintas stakeholder. Kami mengajak pemerintah daerah, perbankan syariah, lembaga CSR perusahaan, dan media untuk bersama-sama membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi pesantren di setiap kota dan kabupaten.

Beberapa inisiatif nyata sudah berjalan. Misalnya, BAZNAS RI meluncurkan program Zmart Pesantren di Magelang pada pertengahan 2025—dengan target 20 mini market di lingkungan pesantren, dan dukungan modal sebes ar Rp 500 juta. Beritabanten.com Di tingkat kebijakan, Menko Pangan pada September 2025 meminta agar pesantren ikut memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, khususnya di sektor pangan, pertanian, dan pangan lokal. ANTARA News Jawa Timur Ini memberi sinyal bahwa pintu dukungan kebijakan semakin terbuka.

Namun agar peluang itu tidak menjadi harapan kosong, kita harus menyusun strategi bersama. Pemilihan model usaha yang relevan dengan kontekstual lokal, pendampingan jangka panjang, kolaborasi dengan perbankan syariah agar produk pembiayaan mudah diakses, serta publikasi media secara massif agar keberhasilan pesantren diketahui publik—semua itu harus berjalan beriringan. Di sinilah peran CoE semakin krusial sebagai motor koordinasi, penjamin mutu pendampingan, dan pemersatu jejaring pemberdayaan.

Pemberdayaan ekonomi pesantren adalah panggilan moral untuk menyatukan potensi spiritual dan ekonomi dalam satu harmoni. Ketika kita membuka ruang kolaboratif yang nyata dan saling menguatkan, pesantren akan berubah dari lembaga yang “bertahan” menjadi lembaga yang tumbuh, mandiri, dan berkontribusi bagi kesejahteraan umat. Bersama, kita bisa mewujudkan pesantren sebagai pusat peradaban yang produktif dan bermakna.***

• Nuslih Jamiat, S.E., M.M., Dosen Telkom University. 
• Center of Excellence for MSME Halal, Telkom University.