Oleh Aep S Abdullah
HIDUP di Indonesia semakin terasa berat bagi banyak masyarakat. Dengan pendapatan per kapita sekitar USD 4.920 per tahun (sekitar Rp 77 juta), daya beli masyarakat terus melemah. Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, angka ini masih lebih rendah dari Malaysia (USD 12.090) dan Thailand (USD 7.340), tetapi lebih tinggi dari Filipina (USD 3.910) dan Vietnam (USD 4.320). Namun, apakah ini berarti hidup di Indonesia murah atau mahal?
Faktanya, biaya hidup di Indonesia memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Berdasarkan indeks biaya hidup global, Indonesia mendapat skor 32,20, yang lebih rendah dari Thailand (38,62) dan Malaysia (34,41). Namun, rendahnya biaya hidup ini tidak serta-merta menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Banyak kebutuhan dasar yang terus mengalami kenaikan harga. Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula terus melonjak tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang sebanding. Selain itu, harga BBM di Indonesia termasuk tinggi dibandingkan Malaysia yang memiliki subsidi lebih besar.
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah industri ritel. Banyak toko tutup akibat sepinya pembeli, sementara pusat perbelanjaan mulai kehilangan pelanggan tetapnya. Banyak masyarakat yang kini lebih memilih berhemat dan hanya membeli barang yang benar-benar diperlukan.
Di sektor properti, harga rumah dan tanah terus meningkat, membuat banyak anak muda semakin sulit memiliki rumah sendiri. Kontrakan toko banyak yang kosong karena pengusaha kecil kesulitan bertahan di tengah daya beli yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun biaya hidup di Indonesia relatif rendah, akses terhadap kebutuhan primer tetap menjadi tantangan.
Dari sisi transportasi, biaya di Indonesia juga cukup tinggi. Harga BBM yang terus naik berdampak langsung pada tarif transportasi umum. Di sisi lain, infrastruktur transportasi di beberapa kota masih belum optimal, membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk mobilitas.
Di bidang pendidikan, biaya sekolah dan kuliah juga semakin mahal. Meskipun ada sekolah negeri yang mendapatkan subsidi, biaya tambahan seperti seragam, buku, dan uang pembangunan tetap menjadi beban berat bagi banyak keluarga. Di perguruan tinggi, biaya kuliah terus meningkat, membuat akses terhadap pendidikan tinggi semakin sulit bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Layanan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun BPJS Kesehatan sudah membantu banyak masyarakat, pelayanan di rumah sakit masih sering dikeluhkan. Banyak pasien yang harus menunggu lama untuk mendapatkan layanan, sementara fasilitas kesehatan swasta memiliki biaya yang cukup mahal.
Pemerintah seharusnya mengambil langkah strategis untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Subsidi yang lebih tepat sasaran, kebijakan fiskal yang mendukung usaha kecil dan menengah, serta pengendalian harga bahan pokok bisa menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat.
Di sisi lain, praktik korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi oleh oknum pejabat. Hukuman bagi koruptor juga dinilai terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera.
Sikap pemerintah yang belum tegas terhadap para koruptor membuat masyarakat semakin pesimis. Jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura yang memiliki sistem hukum ketat, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.
Banyak pejabat masih beranggapan bahwa kemacetan di jalanan dan ramainya pusat perbelanjaan menunjukkan daya beli masyarakat masih kuat. Namun, kenyataannya, banyak orang hanya sekadar jalan-jalan tanpa benar-benar berbelanja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih selektif dalam mengeluarkan uang.
Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, situasi ekonomi masyarakat bisa semakin memburuk. PHK massal di berbagai sektor industri semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa banyak perusahaan kesulitan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah perlu menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Investasi di sektor produktif, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta kontrol harga kebutuhan pokok bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki daya beli masyarakat.
Pada akhirnya, hidup di Indonesia bisa terasa murah atau mahal tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, biaya hidup yang rendah tidak akan memberikan manfaat jika masyarakat tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Pemerintah harus lebih fokus dalam pemberantasan korupsi terutama untuk lebih menggairahkan lagi ekonomi. Disamping tentunya pemerintah juga banyak mengeluarkan kebijakan yang lebih mendorong gairah berusaha baik skala besar, menengah, kecil sampai usaha-usaha mikro yang menjadikan produk atau jasa para pengusaha bisa lebih kompetitif minimal untuk diserap oleh pasar domestik. ***
- Sumber data: Kata Data, Numbeo.com, wealthygorilla.com
