Oleh Aep S Abdullah
SEJARAH mencatat, 17 Agustus 1945 adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak menyatakan dirinya merdeka. Namun, delapan dekade kemudian, masih ada tanda-tanda bahwa kemerdekaan itu belum sepenuhnya diterima oleh bekas penjajah. Tidak hanya soal pengakuan hukum internasional yang tak pernah tuntas, tapi juga bayang-bayang pengaruh yang menyusup hingga ke pusat kekuasaan.
Bayang itu semakin jelas ketika kita menelusuri bagaimana Presiden Soekarno dijatuhkan. Arsip-arsip yang kini mulai terbuka menunjukkan, operasi tersebut adalah salah satu misi intelijen paling sukses Amerika Serikat. Saking suksesnya, model ini dipakai lagi di negara-negara lain, dari Asia hingga Amerika Latin. Indonesia dijadikan contoh “kudeta sempurna”.
Metodenya? Sangat sederhana sekaligus licik. Ciptakan krisis, arahkan kebijakan yang tampak logis, lalu kendalikan hasil akhirnya. Kini, bentuknya bukan lagi kudeta berdarah, tetapi regulasi ekonomi yang memukul rakyat, sembari membuka pintu lebar-lebar untuk utang luar negeri.
Tak jarang, pernyataan pejabat tinggi menjadi bahan gosip politik. Seorang Menteri Keuangan misalnya, kerap disebut “berhaluan IMF” oleh publik. Orang mulai bertanya-tanya: apakah kebijakan fiskal kita murni demi kemandirian bangsa, atau sekadar memelihara ketergantungan kepada kreditur asing?
Hubungan dengan Belanda pun menyimpan cerita getir. Pernah, di era Presiden SBY, intelijen menyarankan agar beliau membatalkan kunjungan resmi ke Belanda. Alasannya, ada risiko penghinaan diplomatik: kemungkinan tidak diterima secara resmi oleh pemerintah mereka.
Lalu tahun 2006, di peringatan 70 tahun Perjanjian Linggarjati, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda melontarkan pernyataan yang mengguncang: proklamasi 17 Agustus 1945 dianggap tidak sah tanpa persetujuan Belanda. Seolah kemerdekaan yang kita perjuangkan dengan darah, harus terlebih dahulu mendapat tanda tangan bekas penjajah.
Kadang pelecehan itu datang lewat hal yang tampak remeh. Misalnya, timnas Belanda yang menolak mengenakan kostum nomor dua timnas Indonesia sesuai aturan FIFA saat bertanding di sini. Bagi yang paham protokol olahraga, ini bukan sekadar urusan baju, tetapi pesan: “Kami tidak memandang kalian setara.”
Bung Karno jauh-jauh hari sudah memperingatkan: di masa depan, musuh yang kita hadapi adalah bangsa kita sendiri yang menjadi alat penjajah. Kuda troya itu kini bisa berupa pejabat, pengusaha, atau figur publik yang diam-diam menyandarkan nasibnya pada kekuatan asing.
Sejak Konferensi Meja Bundar, perang senjata memang berhenti. Namun perang intelijen dimulai. Belanda tidak sendirian — Inggris, Australia, dan Amerika Serikat ikut serta. Misinya: memastikan Indonesia tidak pernah terlalu mandiri secara politik maupun ekonomi.
Kita tidak bisa lupa pertempuran Surabaya 10 November 1945. Satu batalion tentara reguler, dibantu ribuan santri pesantren yang tergerak oleh Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari, melawan 200.000 pasukan sekutu. Mereka bahkan berhasil menewaskan Brigjen Mallaby, komandan pasukan Inggris di Surabaya.
Namun, betapa ironisnya ketika kontribusi ulama dan santri itu dihapus dari narasi resmi sejarah. Buku pelajaran lebih banyak memuja tokoh sekuler dan mengaburkan peran Islam dalam kemerdekaan. Generasi sekarang nyaris tak pernah mendengar nama-nama santri pejuang itu.
Belanda paham betul, pesantren adalah benteng yang sulit ditembus. Maka mereka membangun sekolah-sekolah umum. Alasannya bukan hanya untuk “mencerdaskan” bangsa, tetapi untuk mengalihkan anak muda dari tradisi perlawanan santri.
Tahun 2005, sebuah gerakan bernama Komite Utang Kehormatan Belanda lahir. Tujuannya: menuntut pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure. Tapi, seperti biasa, lawan terbesarnya bukan hanya di luar negeri, melainkan di dalam negeri sendiri — orang-orang yang memilih diam atau bahkan melemahkan perjuangan itu.
Di dunia penelitian sejarah, permainan ini juga terjadi. Banyak penulis Indonesia dibiayai oleh Belanda untuk meneliti suatu peristiwa. Lalu hasil riset itu “disunting” di sana sebelum kembali dibawa ke sini sebagai “kebenaran ilmiah”.
Akibatnya, generasi muda dijejali versi sejarah yang meremehkan pahlawannya sendiri. Perang Diponegoro misalnya, dikisahkan sekadar karena tanah sang pangeran diambil Belanda — padahal faktanya, perlawanan itu membuat Belanda nyaris bangkrut.
Tak hanya itu, banyak arsip penting tersimpan di Leiden. Dari naskah Wali Songo, catatan teknologi logam, hingga dokumen kerajaan Nusantara. Semua tersandera di luar negeri, membuat kita kehilangan jejak kemampuan teknis dan intelektual masa lalu.
Strategi adu domba pun terus dimainkan. Kisah perang Bubat, naskah Darmogandul, hingga Babad Kediri — sebagian diyakini sengaja dipoles untuk memecah belah Sunda dan Jawa. Hasilnya, sentimen antar etnis masih terasa hingga sekarang.
Sementara itu, kita larut dalam konflik internal. Di balik layar, bekas penjajah mempertahankan pengaruhnya melalui jalur ekonomi, pendidikan, media, dan politik. Banyak kebijakan strategis nasional yang diam-diam seirama dengan kepentingan mereka.
Jadi, apakah mereka sudah ikhlas melepas Indonesia? Jawabannya, indikasi di lapangan berkata: tidak. Mereka tak lagi membawa kapal perang, tapi datang dengan beasiswa, kontrak dagang, dan pinjaman luar negeri yang mengikat. Senjatanya bukan peluru, melainkan regulasi.
Kemerdekaan sejati adalah ketika arah bangsa ini kita tentukan sendiri. Selama sejarah kita ditulis orang lain, kebijakan kita diarahkan pihak lain, dan identitas kita diukur dengan standar orang lain, maka kita hanyalah bangsa merdeka di atas kertas.***
