Oleh Drajat

• Doktor Ilmu Pendidikan,
• Wasekjen Komnasdik,
• Hipnoterapis,
• Mindshaper Idonesia,
• Guru SMP N 1 Cangkuang, Kab. Bandung.

BERKARAKTER adalah kata kunci bagi siapa pun yang ingin mencapai kesuksesan sejati. Dalam dunia pendidikan, kata ini bahkan menjadi “kitab wajib” yang seharusnya menjiwai setiap gerak dan keputusan. Namun, belakangan makna karakter semakin kabur. Banyak yang sukses secara tampilan, tapi hancur dalam nilai. Banyak yang pandai membuat pencitraan, namun kosong dalam keteladanan.

Fenomena ini tak hanya terjadi di kalangan individu, tapi juga pada lembaga dan para pemimpin — terutama pemimpin pendidikan dan pemerintahan daerah. Merekalah seharusnya menjadi panutan dalam membangun karakter bangsa, namun tak jarang justru terjebak dalam ilusi pencitraan yang memukau di luar, tapi rapuh di dalam.
Dalam bahasa ilmu sosial, fenomena ini dikenal sebagai Isomorphic Mimicry — istilah yang diperkenalkan oleh Lant Pritchett dan Michael Woolcock dari Harvard University. Secara sederhana, istilah ini menggambarkan perilaku lembaga atau individu yang “meniru bentuk” institusi atau praktik baik dari luar, tanpa benar-benar memahami atau menginternalisasi substansinya.

Bentuknya bisa sangat beragam. Bangunan sekolah megah berdiri di setiap sudut kota, tapi di dalamnya para guru kehilangan semangat dan peserta didik hanya mengejar nilai, bukan makna. Gedung dinas pendidikan tampil modern, tapi ruang rapatnya dipenuhi laporan formalitas. Para pejabat sibuk dengan jargon dan spanduk, tapi miskin sentuhan kemanusiaan.

Tak jarang, kepala daerah berlomba-lomba menghias wilayahnya dengan taman tematik, mural inspiratif, atau monumen pendidikan, seolah itu menjadi simbol kemajuan. Namun, di balik itu semua, masih ada sekolah yang kesulitan air bersih, laboratorium yang hanya menjadi gudang, dan siswa yang putus sekolah karena tak mampu membeli seragam.

Inilah bentuk nyata isomorphic mimicry: tampak berfungsi dari luar, tetapi kehilangan jiwa di dalam. Sistem yang seharusnya hidup untuk melayani manusia berubah menjadi panggung pencitraan.

Kepemimpinan pendidikan yang sejati tidak diukur dari seberapa sering wajahnya muncul di media, atau seberapa banyak baliho yang memuat fotonya. Pemimpin sejati adalah mereka yang bekerja dalam diam, tapi meninggalkan jejak dalam kehidupan orang lain.

Sayangnya, banyak pemimpin hari ini lebih sibuk mempercantik tampilan ketimbang memperdalam substansi. Mereka membangun brand, bukan membangun budaya. Mereka mengejar penghargaan, bukan perubahan. Mereka bangga disebut “daerah terbaik” karena memenuhi indikator administratif, bukan karena masyarakatnya berdaya dan bahagia.

Padahal, pendidikan sejati bukan tentang “apa yang tampak”, melainkan “apa yang hidup”. Ia tak bisa direduksi menjadi seremonial tahunan, piagam penghargaan, atau sekadar laporan keberhasilan. Ia adalah kerja panjang membangun manusia — kerja yang tak selalu terlihat mata, tapi dirasakan oleh hati.

Ketika isomorphic mimicry menjadi budaya, maka lahirlah sistem “Asal Bapak Senang” (ABS). Semua dilakukan untuk menyenangkan atasan, bukan untuk memperbaiki keadaan. Laporan disusun agar terlihat indah, angka disesuaikan agar tampak sukses, dan program dijalankan sekadar untuk formalitas.

Akibatnya, yang tumbuh bukan inovasi, melainkan kepura-puraan. Ruang refleksi tertutup oleh ketakutan. Kritik dianggap ancaman, bukan masukan. Dan perlahan, pendidikan kehilangan jiwa progresifnya.

Kondisi seperti ini membuat para guru, siswa, dan masyarakat menjadi korban diam. Mereka menjadi penonton dalam panggung besar pencitraan yang dikendalikan oleh kepentingan politik dan birokrasi.

Pemimpin Berkarakter

Pemimpin pendidikan yang berkarakter bukanlah mereka yang gemar meniru bentuk, tetapi yang berani mencipta nilai. Ia tidak hanya menyalin sistem yang terlihat berhasil di tempat lain, tetapi memahami konteks, kearifan lokal, dan kebutuhan nyata di lapangan.

Pemimpin berkarakter tahu bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri: dari kejujuran, kesadaran, dan ketulusan. Ia berani berkata “tidak” pada praktik manipulatif, meski itu berarti kehilangan dukungan. Ia bekerja bukan untuk dipuji, tetapi untuk memberi arti.

Dalam konteks ini, karakter menjadi benteng moral yang tak tergantikan. Ia menjadi pembeda antara pemimpin yang sekadar tampil dan pemimpin yang sungguh hadir. Sebab, bangunan boleh indah, laporan boleh rapi, tapi tanpa karakter, semuanya kosong.

Sudah saatnya kita berani menelanjangi praktik isomorphic mimicry yang kian mengakar di birokrasi pendidikan. Kita perlu berani menuntut transparansi, kejujuran, dan keberanian moral. Sekolah bukan tempat menipu data, melainkan ruang memerdekakan pikiran. Dinas bukan sekadar kantor administrasi, melainkan dapur ide perubahan.

Jika kepala daerah dan pemimpin pendidikan ingin dikenang, bukan karena baliho dan piagam, melainkan karena kerja nyata yang menumbuhkan manusia. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling sering tampil di media, melainkan siapa yang paling sungguh berbuat untuk kemanusiaan.

Kita tak butuh pemimpin yang pandai berpura-pura. Kita butuh pemimpin yang berani jujur — pada rakyat, pada dirinya sendiri, dan pada Tuhan. Dan di situlah letak makna sejati dari karakter: keutuhan antara kata dan laku, antara janji dan bukti, antara amanah dan tanggung jawab. Itulah lawan dari isomorphic mimicry — kepemimpinan yang hidup, bukan hanya tampak hidup.***