Oleh Drajat

• Guru
• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis
• Mindshaper Nusantara
• APKS PGRI Prov. Jabar

SEMAKIN hari negeri ini kian menarik untuk disikapi—bukan karena prestasi yang membanggakan, melainkan karena ragam perilaku para pemimpinnya yang sering kali menggelengkan kepala. Di tengah duka yang melanda negeri, bencana alam yang datang bertubi-tubi, serta kegelisahan rakyat yang belum juga usai, justru muncul tontonan yang sulit diterima akal sehat: kehilangan kendali para pejabat publik.

Alih-alih menghadirkan ketenangan dan keteladanan, yang muncul justru pembenaran, klarifikasi setengah hati, bahkan perilaku yang terasa semakin jauh dari nalar etik. Di sinilah ungkapan lama kembali relevan: jeruk makan jeruk—sebuah metafora tentang kekuasaan yang memakan dirinya sendiri, etika yang dikorbankan demi pembelaan, dan akal sehat yang tersingkir oleh kepentingan.

Pernyataan bahwa sawit adalah “pohon hutan” mungkin akan tercatat sebagai salah satu contoh paling telanjang tentang bagaimana fakta bisa dipelintir di ruang publik. Bukan sekadar salah ucap, tetapi menunjukkan cara berpikir yang berbahaya: ketika kepentingan ekonomi dibungkus dengan narasi ekologis palsu.

Ironisnya, pernyataan semacam ini tidak disambut dengan koreksi serius, melainkan dengan tepuk tangan. Tepuk tangan bukan karena kebenaran, melainkan karena kekuasaan. Di titik ini, logika publik dikalahkan oleh loyalitas struktural. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi dibenarkan, selama keluar dari mulut pemimpin.
Dunia pendidikan tentu mencatat ini sebagai luka. Bagaimana guru menjelaskan kejujuran, berpikir kritis, dan literasi lingkungan kepada peserta didik, jika contoh paling atas justru mempertontonkan kebalikannya?

Bantuan Ditolak, Empati Terkunci

Dalam situasi bencana, solidaritas seharusnya menjadi bahasa universal. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bantuan dipersoalkan, niat baik dicurigai, bahkan tidak jarang dihambat dengan alasan prosedural. Anak-anak muda yang bergerak cepat disebut mencari panggung, relawan dicurigai, dan bantuan asing ditolak tanpa komunikasi empatik yang memadai.

Negara seakan lupa bahwa bencana tidak menunggu birokrasi. Air bah tidak paham regulasi, longsor tidak menunggu klarifikasi, dan korban tidak bisa menunda lapar demi prosedur. Ketika empati dikunci oleh ego kekuasaan, maka jeruk benar-benar sedang memakan jeruknya sendiri: negara melukai warganya atas nama kewibawaan.
Fenomena lain yang tak kalah memprihatinkan adalah budaya klarifikasi tanpa substansi. Ketika publik mengkritik, yang muncul bukan evaluasi, melainkan pembelaan diri. Kata “tidak seperti itu maksudnya” menjadi mantra yang diulang-ulang, meski fakta di lapangan berkata sebaliknya.

Klarifikasi berubah fungsi: bukan untuk meluruskan, tetapi untuk menormalisasi kekeliruan. Akibatnya, publik dibuat lelah. Lelah mendengar, lelah menunggu, dan akhirnya apatis. Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Sebab bangsa yang terbiasa dengan klarifikasi kosong akan kehilangan kepekaan terhadap kebenaran.

Belakangan, keganjilan juga muncul di dunia olahraga. Atlet berprestasi kebingungan tentang penghargaan yang dijanjikan. Hadiah terlambat, mekanisme tidak jelas, dan tanggung jawab saling dilempar. Ironisnya, di saat yang sama, ada pejabat yang justru meminta penghargaan dari rakyatnya sendiri.

Di sinilah satire itu menemukan bentuk paling telanjangnya. Penghargaan yang sejatinya lahir dari prestasi dan pengabdian, berubah menjadi ajang pencitraan. Bahkan ada kejadian di daerah, penyelenggara penghargaan justru menjadi penerimanya sendiri. Tepuk tangan mengalir—entah untuk siapa, entah untuk apa. Jeruk benar-benar memakan jeruk.

Sertifikat dari Rumah Sendiri

Sebuah kalimat polos dari seorang anak menjadi cermin paling jujur dari realitas ini. “Yah, kalau mau sertifikat penghargaan, sama adik juga bisa dibuatkan.” Kalimat sederhana, namun menghantam kesadaran kita semua.

Apa bedanya sertifikat buatan anak-anak dengan penghargaan yang dibuat, diselenggarakan, dan diberikan oleh orang yang sama? Bedanya hanya pada kemasan. Esensinya tetap: penghargaan yang kehilangan makna.

Ketika pengakuan diri lebih penting daripada pengakuan publik yang tulus, maka kita sedang menyaksikan degradasi nilai secara sistemik.
Perilaku di tingkat pusat tidak pernah berhenti di sana. Ia menetes ke daerah, lalu ke tingkat paling bawah. Ketika pemimpin memberi contoh buruk, bawahan menirunya. Ketika etika dilanggar di atas, ia menjadi pembenaran di bawah.

Inilah bahaya paling sunyi dari jeruk makan jeruk: pembusukan nilai secara struktural. Yang salah dianggap lumrah, yang benar dianggap merepotkan. Dunia pendidikan kembali menjadi pihak yang paling terpukul. Guru diminta menanamkan integritas, sementara realitas sosial justru memamerkan kebalikannya.

Ya, negeri ini memang semakin “asyik”—asyik diperdebatkan, asyik dikomentari, asyik ditertawakan. Namun di balik keasyikan itu, ada kegelisahan mendalam. Sebab bangsa besar tidak runtuh karena serangan luar, melainkan karena kehilangan rasa malu dan kemampuan bercermin.

Ketika pemimpin tak lagi merasa perlu dikoreksi, ketika kekuasaan lebih sibuk membela diri daripada melayani, dan ketika penghargaan menjadi alat legitimasi diri, maka jeruk tidak hanya memakan jeruk—ia menghabiskan kebunnya sendiri.

Opini ini tidak ditulis untuk mencaci, melainkan untuk mengingatkan. Bahwa dalam kepemimpinan, ada satu nilai yang kini terasa langka: rasa malu. Malu ketika salah, malu ketika lalai, dan berani mundur selangkah untuk memperbaiki.

Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan pemimpin yang mau bercermin. Tidak kekurangan regulasi, tetapi kekurangan keteladanan.
Jika jeruk terus memakan jeruk, maka yang tersisa hanyalah kulit dan ampas. Namun jika masih ada keberanian untuk berhenti, mengoreksi, dan kembali pada akal sehat, negeri ini masih punya harapan. Sebab sejatinya, kekuasaan bukan tentang siapa yang paling sering dipuji, tetapi siapa yang paling siap dikritik—dan berubah.***