Oleh Aep S. Abdullah
PERNAHKAH kita merasa, seorang tokoh besar bangsa ini justru “jatuh” di negeri sendiri, tetapi malah mendapat pengakuan yang tinggi di dunia internasional? Itulah gambaran yang kerap mengiringi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa waktu terakhir. Di dalam negeri, Jokowi menghadapi berbagai masalah pelik—dari kontroversi ijazah, skandal dugaan korupsi IKN, warisan masalah ekonomi, hingga proyek ambisius yang dianggap membebani ekonomi. Namun di sisi lain, secara mengejutkan, ia justru terpilih menjadi anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy Advisory Board 2025, sebuah forum elit ekonomi global yang beranggotakan tokoh-tokoh dunia kelas kakap.
Mari kita telusuri cerita ini dari dua sisi: masalah domestik yang menjadi batu sandungan, dan pengakuan internasional yang memberi ruang baru bagi Jokowi.
Di tanah air, perjalanan Jokowi dan keluarganya tidak lepas dari kontroversi yang menyita perhatian publik. Isu ijazah yang menyangkut dirinya dan putranya, Gibran Rakabuming, menjadi salah satu bahan perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan media. Meski ijazah bukan hal yang seharusnya menjadi tolok ukur mutlak, polemik ini berhasil menciptakan keraguan dan memunculkan tekanan politik yang tidak kecil terhadap reputasi Jokowi.
Kemudian ada dugaan korupsi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dibangun di Kalimantan Timur. Proyek ini sebenarnya adalah warisan kebijakan besar dari era kepemimpinannya, tapi kini menjadi sorotan tajam akibat adanya indikasi penyimpangan anggaran dan praktik korupsi yang menjerat sejumlah pejabat. Kasus ini membuat publik dan parlemen semakin skeptis terhadap kepemimpinan Jokowi dan warisan yang ia tinggalkan.
Belum lagi proyek kereta cepat Woosh yang dikritik sebagai proyek membebani ekonomi nasional. Selain soal pembengkakan biaya, ada kekhawatiran bahwa proyek infrastruktur ini hanya menguntungkan segelintir elit dan investor asing, sementara utang negara kian bertambah. Ekonom dan aktivis masyarakat sipil menganggapnya sebagai proyek yang kurang tepat sasaran dan merugikan rakyat kecil.
Belum lagi segudang masalah lain yang ikut menimpa pemerintahan Jokowi, mulai dari penanganan pandemi yang penuh kontroversi, hingga isu kebebasan berpendapat yang semakin sempit. Di tengah semua tekanan ini, popularitas Jokowi dalam negeri terlihat mengalami “downgrade” yang signifikan.
Namun, di belahan dunia lain, kisah Jokowi berbeda. Pada April 2025, pengumuman mengejutkan datang: Jokowi resmi menjadi anggota Bloomberg New Economy Advisory Board, sebuah forum global yang mengumpulkan pemimpin dunia, CEO perusahaan multinasional, dan tokoh intelektual terkemuka untuk membahas tantangan ekonomi masa depan. Bergabung dengan nama-nama besar seperti Michael Bloomberg, Mario Draghi, dan Gina Raimondo, Jokowi mendapatkan panggung internasional yang jauh dari hiruk-pikuk politik domestik.
Apa sebenarnya Bloomberg New Economy Advisory Board ini? Didirikan oleh Michael Bloomberg sejak 2018, lembaga ini bertujuan menjadi forum strategis global yang membahas transformasi ekonomi dunia, terutama di tengah perubahan iklim, revolusi teknologi, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Anggota dewan ini bukan hanya sekadar simbol, tapi diharapkan memberikan arahan dan kontribusi nyata dalam mengatasi masalah-masalah global yang kompleks.
Jokowi, dengan pengalamannya memimpin negara sebesar Indonesia selama dua periode, dianggap punya nilai strategis bagi forum ini, terutama dalam perspektif ekonomi negara berkembang. Keanggotaannya di lembaga bergengsi ini bukan hanya sebagai pengakuan pribadi, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi Indonesia ke dalam jaringan elit pengambil keputusan global.
Lalu, bagaimana bisa seorang yang menghadapi berbagai tekanan politik dan skandal dalam negeri justru mendapat “upgrade” di dunia internasional? Ada dua kemungkinan yang patut dicermati.
Pertama, ini adalah upaya dari aktor-aktor internasional dan domestik tertentu untuk “menyelamatkan” reputasi Jokowi agar tetap berpengaruh di kancah global. Memasukkan Jokowi ke dalam lembaga elit seperti Bloomberg New Economy Advisory Board bisa jadi merupakan bentuk strategi diplomasi “soft power”—membuka peluang bagi Jokowi tetap berperan aktif dan menjaga citra positif Indonesia di luar negeri.
Kedua, mungkin juga ada jaringan elit politik dan bisnis di dalam negeri yang melihat posisi Jokowi di lembaga internasional ini sebagai aset penting. Dengan jaringan internasional yang kuat, Jokowi dan pendukungnya bisa mendapatkan perlindungan dari tekanan politik domestik yang makin tajam, serta membuka akses bagi peluang ekonomi dan investasi baru bagi Indonesia.
Meski demikian, langkah ini juga memunculkan tantangan. Apakah keterlibatan Jokowi di kancah internasional ini benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan ekonomi Indonesia? Ataukah justru menjadi jalan untuk mengabaikan kritik domestik dan mempertahankan status quo elit yang ada?
Secara positif, kehadiran Jokowi di Dewan Penasihat Bloomberg bisa membuka peluang dialog langsung dengan pemimpin ekonomi dunia, membuka akses teknologi, investasi, dan kebijakan yang berpihak pada negara berkembang. Ini bisa memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi global yang kian kompetitif dan berubah cepat.
Namun, risiko destruktif juga nyata. Jika posisi ini digunakan hanya sebagai “tameng” untuk menutupi kegagalan pengelolaan ekonomi domestik, maka itu bisa memperlemah akuntabilitas pemerintahan dan mendorong ketimpangan semakin melebar. Dana publik yang sudah terbebani utang besar, jika tidak dikelola dengan transparan, malah berpotensi memperburuk kondisi ekonomi rakyat.
Kisah Jokowi adalah cermin dari paradoks Indonesia saat ini: di satu sisi, negara besar dengan potensi ekonomi luar biasa; di sisi lain, masih bergulat dengan persoalan tata kelola, korupsi, dan tekanan politik yang berat. Keanggotaan Jokowi di Bloomberg New Economy Advisory Board bisa menjadi jembatan penghubung yang membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik—jika benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
Tapi, jika hanya menjadi ajang pencitraan internasional tanpa menyelesaikan masalah dasar di dalam negeri, maka “upgrade” ini bisa jadi sekadar ilusi yang tidak berdampak nyata bagi rakyat banyak.
Cerita Jokowi yang “didowngrade” di dalam negeri, tetapi “diupgrade” di panggung dunia, mengingatkan kita pada pentingnya sinergi antara prestasi domestik dan pengakuan global. Karena tanpa fondasi kuat di dalam negeri, semua pengakuan di luar negeri hanyalah bunga di atas tanah yang retak.
Jokowi dan Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan. Pilihan ke depan adalah menjadikan keanggotaannya di forum internasional sebagai alat untuk memperbaiki tata kelola ekonomi dan sosial domestik, atau justru membiarkan jarak antara elit dan rakyat makin melebar.
Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah gelar baru di Bloomberg akan menjadi berkah bagi Indonesia, atau justru tanda lain dari kegagalan yang disembunyikan di balik gemerlap panggung dunia.***
