Oleh Aep S Abdullah
BUMI Pasundan, khususnya Kabupaten Bandung, kini bukan sekadar panggung politik, tapi juga laboratorium kebijakan fiskal yang memukau. Di tengah guncangan ekonomi dan ancaman defisit daerah, Bupati HM Dadang Supriatna justru menunjukkan kepiawaiannya. Beliau bukan hanya piawai berlayar di tengah badai anggaran, tapi bahkan berhasil “membajak” kapal besar bernama Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.
Meredam Badai Fiskal dengan Suntikan Rp 5 Triliun
Kabupaten Bandung menghadapi situasi fiskal yang sulit di APBD 2026. Anggaran lebih dari Rp 7 triliun, tapi tiba-tiba hampir Rp 1 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menguap karena efisiensi anggaran pusat, di tengah PAD yang menciut kurang lebih Rp 600 miliar akibat kondisi ekonomi yang kurang baik. Di timpa lagi dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima hanya Rp 193 miliar—jauh dari perkiraan. Angka-angka ini adalah resep sempurna untuk perlambatan pembangunan.
Sebetulnya, bukan hanya Kabupaten Bandung hampir semua daerah mengalami kondisi yang sama. Bahkan APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun akibat penurunan dana transfer pusat ini. DBH turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, DAU dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan DAK fisik senilai Rp276 miliar. DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Kabupaten Bandung juga kena dampak.
Namun, di sinilah kecerdasan Bupati Dadang Supriatna diuji. Ia berlari lebih kencang memanfaatkan kebijakan fiskal besar-besaran, salah satunya MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN), dan berpotensi menarik dana lebih dari Rp 5 triliun dari APBN. Dana ini datang sebagai penyelamat, mengubah ancaman defisit menjadi surplus peluang. Ini bukan sekadar meminta bantuan, tapi sebuah strategi rekayasa fiskal yang brilian.
Dana Rp 5 triliun ini menjadi katalisator penguatan ekonomi yang luar biasa. Program MBG yang berjalan di Kabupaten Bandung berfungsi sebagai demand creator raksasa. Anggaran pusat tidak hanya “mampir”, tapi langsung disalurkan ke masyarakat, menggerakkan roda ekonomi mikro dan mendorong terciptanya sirkular ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.
MBG: Mesin Pencetak Lapangan Kerja dan IPC
Bukan cuma soal gizi, tapi soal hajat hidup orang banyak. Berdasarkan data, program MBG di Kabupaten Bandung berpotensi menciptakan lebih dari 15.000 lapangan pekerjaan baru setiap tahun! Bayangkan, 15.000 keluarga baru mendapatkan penghidupan, meningkatkan Pendapatan Per Kapita (IPC) secara signifikan. Angka ini adalah denyut nadi greget ekonomi kerakyatan yang tercipta dari kebijakan fiskal yang cerdas.
Keberanian Bupati bahkan merambah ke sektor unggulan. Beliau secara tegas, dari satu sektor ini saja bisa menjadikan Kabupaten Bandung sebagai daerah Budidaya Ikan. Mengapa? Karena kebutuhan ikan untuk program MBG saja mencapai 1 juta kg! Pasar yang diciptakan ini sungguh masif dan berkesinambungan. Belum kebutuhan lainnya.
Strategi ini sungguh konkret: untuk memenuhi kebutuhan 1 juta kg ikan, kita harus menciptakan 1.000 pembudidaya ikan baru. Melalui Dispakan, pengembangan usaha perikanan difokuskan, bahkan dengan dorongan penggunaan teknologi bioflok. Ini adalah visi penguatan ekonomi yang terstruktur: program pusat menciptakan permintaan (MBG), Pemkab Bandung menyediakan pasokan (budidaya ikan lokal), hasilnya adalah lapangan kerja dan peningkatan wirausaha muda.
Data nyata berbicara: Kecamatan Majalaya, misalnya, sudah menghasilkan 1.654,18 ton ikan lele pada tahun 2024. Desa Padaulun dan Desa Wangisagara sudah dicanangkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan keahlian lokal sudah *siap* menyambut dana APBN triliunan rupiah itu.
Mengamankan Hak Fiskal Daerah
Di tengah kesibukan menjalankan program, Bupati Dadang Supriatna tetap tajam dalam urusan keuangan daerah. Beliau jeli menyoroti pentingnya kepastian hukum mengenai rumus DBH. Ini menunjukkan sikap tegas untuk memperjuangkan hak fiskal Kabupaten Bandung.
Jika formula perhitungan DBH yang lama masih berlaku, Kabupaten Bandung berpotensi mendapatkan cadangan fiskal lebih dari Rp 400 miliar. Angka ini adalah bantalan yang sangat penting. Dengan kepiawaian ini, beliau memastikan daerah tidak hanya menerima “bantuan”, tetapi juga mendapatkan haknya secara penuh untuk digunakan dalam pembangunan lebih lanjut.
Langkah ini diperkuat dengan responsifnya Pemkab Bandung terhadap program pusat lainnya, seperti Bedas Ngaleuweung untuk ekosistem karbon. Kabupaten Bandung membuktikan bahwa mereka bukan hanya cakap dalam urusan perut (MBG), tetapi juga urusan planet (lingkungan).
Memastikan Keamanan dan Keberlanjutan
Tentu, tantangan selalu ada. Isu kasus keracunan MBG yang sempat menjadi sorotan nasional harus menjadi perhatian serius, meskipun secara nasional persentase kasusnya relatif kecil (6.452 korban dari 29.884.459 penerima manfaat) atau sekira 0, 0002 persen. Keberhasilan penyerapan dana dan penciptaan ekonomi harus diimbangi dengan pengawasan kualitas yang ketat di dapur-dapur SPPG.
Pada akhirnya, apa yang dilakukan Bupati Dadang Supriatna di Kabupaten Bandung adalah pelajaran berharga. Beliau mengubah defisit menjadi strategi penarikan modal, mengintegrasikan program nasional menjadi motor sirkular ekonomi mikro, dan secara nyata menciptakan puluhan ribu peluang kerja baru. Kabupaten Bandung kini menjadi benchmark bagi daerah lain: bagaimana kepala daerah harus berpikir strategis, bukan sekadar reaktif.
Kini, pertanyaan besar yang harus dijawab adalah: sejauh mana keberanian dan strategi Bupati ini mampu menciptakan legacy ekonomi sirkular yang benar-benar mandiri, sehingga ketergantungan pada dana APBN Rp 5 triliun itu bisa dialihkan menjadi pertumbuhan yang organik dan berkelanjutan?
@uli
