Oleh Drajat
BELAKANGAN ini publik dikejutkan oleh pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebut dosen dan guru sebagai “beban negara.” Sebuah ungkapan yang menimbulkan luka batin, terutama bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Guru dan dosen, yang seharusnya ditempatkan pada posisi terhormat sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia, justru dicitrakan sebagai beban fiskal.
Sungguh ironis. Di saat bangsa ini masih tertatih-tatih mencari jalan keluar dari problem rendahnya mutu pendidikan, justru guru dan dosen dikerdilkan melalui narasi yang menyakitkan. Pernyataan semacam itu tidak hanya menyakiti hati, tetapi juga berpotensi melemahkan spirit kolektif para pendidik. Padahal, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan negara berkewajiban membiayainya.
Maju mundurnya suatu bangsa selalu ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Nelson Mandela pernah berkata, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Senjata itu tentu dipegang oleh guru. Bagaimana mungkin mereka yang memegang senjata perubahan justru dianggap beban?
Sejarah dunia memberi kita pelajaran berharga. Jepang, pasca bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, porak-poranda dan hampir lumpuh. Kaisar Hirohito kala itu menanyakan satu hal sederhana namun monumental: “Ada berapa guru yang masih hidup?” Pertanyaan ini mencerminkan keyakinan mendalam bahwa guru adalah fondasi utama membangun kembali negeri yang hancur.
Kini, lihatlah Jepang. Negara itu bangkit menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, bukan semata karena sumber daya alam, melainkan karena investasi serius dalam pendidikan. Kontras dengan realitas kita hari ini: guru masih diperbincangkan sebagai beban, bukan sebagai aset.
Setiap tahun, 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk sektor pendidikan. Angka ini seolah besar, namun faktanya masih banyak guru honorer bergaji di bawah UMR, sarana prasarana sekolah yang memprihatinkan, serta kesenjangan pendidikan antara kota dan desa yang makin melebar.
Di sinilah paradoksnya: dana pendidikan besar, tetapi kesejahteraan guru justru masih jauh dari layak. Sementara itu, ketika bicara efisiensi anggaran, jari telunjuk diarahkan ke guru dan dosen. Padahal, seharusnya yang dikoreksi adalah distribusi anggaran yang tidak merata, kebocoran program, hingga proyek-proyek pendidikan yang lebih banyak menguntungkan vendor daripada murid.
Bagaimana bisa guru disebut beban, sementara mereka tetap setia mengajar di ruang-ruang kelas berdinding bambu, dengan gaji pas-pasan, bahkan kadang terlambat dibayar? Bukankah justru mereka yang menanggung beban negara ini dengan dedikasi dan pengorbanannya?
Kualitas sebuah bangsa dapat diukur dari bagaimana ia memperlakukan gurunya. Finlandia, misalnya, menaruh guru pada posisi yang sangat tinggi dalam hierarki sosial. Seorang guru dipandang sejajar dengan dokter dan insinyur. Tak heran, Finlandia menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.
Sebaliknya, di Indonesia, masih ada sebagian elit yang memandang guru sebagai beban. Pernyataan semacam ini menggambarkan betapa dangkalnya cara pandang terhadap profesi pendidik. Jika guru terus dicitrakan sebagai beban, jangan heran jika generasi muda enggan menekuni profesi ini.
Meski kerap tersakiti oleh kebijakan yang tidak berpihak, guru tetap berdiri tegak. Mereka hadir setiap pagi di kelas, menyambut anak-anak dengan senyum, meski dalam hati ada getir. Mereka terus menyalakan pelita pengetahuan, meski pelita itu kadang hampir padam karena keterbatasan.
Guru tidak berhenti di ruang kelas. Mereka hadir dalam kehidupan sosial, menjadi teladan, motivator, bahkan problem solver di tengah masyarakat. Guru adalah ujung tombak literasi, garda terdepan membangun karakter, dan agen perubahan di akar rumput.
Jika ada yang pantas disebut beban, maka bukanlah guru, melainkan mereka yang gagal mengelola anggaran, mereka yang korupsi dana pendidikan, dan mereka yang menjadikan pendidikan sebagai proyek politik.
Pernyataan bahwa guru adalah beban negara seharusnya menjadi refleksi bersama, bukan sekadar memicu polemik. Refleksi itu mengajak kita bertanya: sudahkah bangsa ini benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas? Sudahkah negara hadir dengan kebijakan yang memuliakan guru?
Bangsa yang besar tidak pernah menganggap gurunya sebagai beban. Bangsa yang besar justru menempatkan guru di singgasana kehormatan. Karena di tangan merekalah nasib generasi ditentukan.
Maka, izinkan saya menutup opini ini dengan sebuah seruan: Guru bukan beban negara, guru adalah penopang bangsa. Bila guru direndahkan, jangan harap bangsa ini akan terangkat.***
- Doktor Ilmu Pendidikan, Wasekjen Komnasdik, dan Hipnoterapis
