Oleh Daniel Angus

• Queensland University of Technology

KAUM muda di Australia berada di ambang perubahan besar dalam kehidupan digital mereka.

Undang-Undang Amandemen Keamanan Daring (Usia Minimum Media Sosial) 2024 (Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024) dipromosikan oleh pemerintah Australia sebagai solusi sederhana untuk berbagai persoalan yang kompleks. Kebijakan ini bertujuan mencegah anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial pada platform-platform yang ditetapkan.

Para pendukung larangan usia media sosial di Australia—banyak di antaranya memiliki keterkaitan kuat dengan organisasi media arus utama—berpendapat kebijakan ini akan melindungi anak-anak dari bahaya daring, mengurangi perundungan, dan membatasi paparan terhadap desain yang bersifat adiktif. Namun, riset yang menunjukkan bahwa larangan ini akan mencapai tujuan besar tersebut masih terbatas. Sebaliknya, banyak pihak justru mengemukakan kekhawatiran tentang eksklusi, migrasi ke platform yang tidak diatur, serta risiko privasi akibat kewajiban verifikasi usia.

Perdebatan publik mengenai isu ini berlangsung keras dan emosional. Namun, fakta-fakta kunci tentang bagaimana undang-undang ini bekerja sering kali luput dari perhatian. Penting untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh larangan ini, apa yang tidak dilakukannya, serta risiko apa yang mungkin muncul.

Inilah kesempatan untuk mencermati beberapa klaim yang umum beredar.

Siapa yang Terkena Dampak Undang-Undang Ini?

Undang-undang ini tidak melarang anak-anak berada di media sosial. Undang-undang ini tidak menjadikan kepemilikan akun oleh anak muda sebagai tindakan ilegal. Undang-undang ini tidak menjadikan orang tua sebagai penjahat jika mereka membantu anak-anaknya tetap terhubung secara daring. Undang-undang ini hanya berlaku bagi platform media sosial yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi. Tanggung jawabnya berada pada platform, bukan pada keluarga.

Poin ini sangat penting. Banyak komentar publik menyiratkan bahwa orang tua yang membantu remaja tetap online melakukan sesuatu yang menyimpang. Itu tidak benar. Mereka berada di wilayah abu-abu yang selama ini memang dijalani keluarga dalam kehidupan digital. Undang-undang ini merupakan beban kepatuhan bagi platform, bukan tindak pidana bagi pengguna.

Dalam praktiknya, platform diwajibkan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah siapa pun di bawah usia 16 tahun memiliki akun. Mereka diharapkan menggunakan berbagai metode pemeriksaan identitas yang baru, berpotensi invasif, dan tidak selalu akurat. Platform juga harus membuktikan bahwa mereka benar-benar berupaya mematuhi aturan. Hingga kini, belum jelas bagaimana sistem ini akan memperlakukan anak muda atau orang dewasa yang tidak memiliki dokumen identitas resmi, meskipun undang-undang melarang penggunaan dokumen tersebut sebagai satu-satunya mekanisme pembuktian usia.

Larangan Masuk Akun, Bukan Larangan Akses

Sementara perdebatan publik banyak menyoroti pilihan orang tua, isu sebenarnya adalah kepatuhan korporasi dan desain teknis platform.

Undang-undang ini dibangun atas asumsi bahwa bahaya yang dihadapi anak muda hanya terjadi ketika mereka masuk (logged in) ke akun. Ini mencerminkan keyakinan bahwa status masuk akun menentukan bagaimana konten disajikan kepada remaja. Memang benar sistem rekomendasi menargetkan pengguna saat mereka masuk akun. Akun juga membentuk apa yang dilihat remaja dan dengan siapa mereka berinteraksi. Namun, sebagian besar platform masih dapat diakses tanpa masuk akun (misalnya TikTok dan YouTube). Larangan ini tidak mencegah remaja mengunjungi situs-situs tersebut, melainkan hanya melarang mereka memiliki akun pribadi yang mengikuti mereka dari satu perangkat ke perangkat lain.

Hal ini menciptakan celah yang janggal. Setelah larangan berlaku, seorang remaja masih dapat menggulir linimasa, menonton video, atau mencari konten tanpa masuk akun. Pengalaman mereka mungkin menjadi kurang personal, tetapi juga bisa menjadi lebih acak dan berpotensi lebih berisiko. Akses tanpa akun dapat menampilkan campuran konten yang sangat luas. Sebaliknya, linimasa yang dipersonalisasi terkadang justru menyaring sebagian konten yang tidak diinginkan. Dengan demikian, menghapus akun tidak serta-merta menghapus paparan.

Namun, perbedaan ini jarang dibahas. Anak muda yang sebelumnya mengandalkan linimasa pribadi untuk menemukan sumber tepercaya kini bisa dibanjiri konten yang tidak relevan atau bahkan berbahaya. Mereka yang sebelumnya memiliki komunitas privat bisa terdorong ke lingkungan pencarian terbuka yang luas. Kebijakan ini berfokus pada penghapusan sistem personalisasi, tetapi tidak menyediakan ruang publik yang aman sebagai gantinya.

Dampak yang Berbeda bagi Kaum Muda

Tidak ada dua anak muda yang menggunakan internet dengan cara yang sama. Meski media sosial dapat membawa dampak buruk, ia juga dapat menjadi sumber dukungan komunitas dan perawatan yang menyelamatkan nyawa.

Risiko terbesar justru dialami oleh anak muda yang sudah hidup dalam kondisi rentan. Anak muda di daerah terpencil sejak lama menggunakan platform digital untuk menemukan teman sebaya dan dukungan di luar kota mereka. Anak muda Pribumi telah menciptakan ruang-ruang yang kaya akan budaya dan koneksi. Anak muda dengan identitas seksual atau gender yang beragam sering bergantung pada komunitas daring untuk merasa aman dan dipahami. Banyak di antara mereka tidak memiliki layanan lokal yang mampu memberikan dukungan serupa.

Bagi kelompok-kelompok ini, larangan tersebut dapat menghilangkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ia dapat menciptakan keheningan di tempat yang sebelumnya penuh komunitas. Ia dapat mendorong mereka ke ruang-ruang yang lebih sulit diawasi. Ia juga dapat mengarahkan mereka ke platform komersial yang belum dilarang namun tetap berisiko.

Karena itu, dampak larangan ini akan terasa tidak merata. Sebagian anak muda akan berhenti menggunakan aplikasi tertentu. Sebagian lain akan mencari jalan pintas. Ada yang beralih ke sistem pesan privat. Ada pula yang terputus dari teman sebaya dan minat bersama.

Jika tujuannya adalah melindungi anak muda dari bahaya, kita harus merencanakan langkah selanjutnya. Undang-undang sudah diberlakukan. Kini saatnya membangun alternatif yang memungkinkan anak muda kembali terhubung. Itu berarti sumber dukungan baru dan ruang publik daring yang baru. Itu berarti layanan yang dibentuk bersama anak muda, bukan dipaksakan kepada mereka.

Kebijakan yang Tidak Menyelesaikan Masalah Utama

Pemerintah mempresentasikan larangan ini sebagai respons tegas terhadap perundungan, masalah kesehatan mental, dan paparan konten berbahaya. Namun, tidak satu pun dari persoalan ini benar-benar terselesaikan hanya dengan menghapus akun.

Perundungan adalah masalah sosial yang terjadi di sekolah, rumah, dan komunitas. Ia terus berlangsung melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi pesan, platform gim, atau obrolan grup. Larangan akun pada platform tertentu tidak menyentuh akar masalahnya.

Kesehatan mental jauh lebih kompleks daripada sekadar layar masuk akun. Kehidupan digital memang dapat memperburuk stres, tetapi juga dapat memberikan bantuan, dukungan sebaya, dan akses ke layanan.

Larangan ini tidak menyediakan program kesehatan mental baru. Ia tidak membantu keluarga berdiskusi tentang penggunaan yang aman. Ia tidak melatih guru atau membangun kepercayaan dengan anak muda. Sebaliknya, kebijakan ini hanya mengubah satu fitur pengalaman digital dan mengklaim keberhasilan sebelum bukti apa pun terkumpul.

Mengkhawatirkan bahwa pemerintah sudah membingkai kebijakan ini sebagai kemenangan besar. Larangan tersebut bahkan belum sepenuhnya berlaku. Kita belum melihat bagaimana remaja akan merespons. Kita juga belum melihat bagaimana perusahaan akan menyesuaikan desain mereka untuk mematuhi hukum.

Menyatakan kemenangan terlalu dini berisiko membuat persoalan nyata tetap tersembunyi.

Melindungi Hak dan Partisipasi

Kaum muda selalu menjadi bagian dari kehidupan publik. Platform digital telah memberi mereka cara untuk belajar, berbagi gagasan, dan mengorganisasi gerakan. Aksi mogok sekolah untuk iklim adalah contoh jelas. Gerakan ini dibentuk secara daring oleh anak muda bahkan sebelum mereka cukup umur untuk memilih.

Larangan usia ini menghilangkan banyak alat yang mereka gunakan untuk berbicara sebagai sebuah kelompok. Padahal, hak mereka untuk berpartisipasi secara politik merupakan bagian inti dari Konvensi Hak-Hak Anak. Kebijakan tidak seharusnya membungkam suara-suara ini atau memperlakukan mereka sebagai ancaman.

Ketika larangan ini mulai berlaku, kita harus mencari cara untuk memulihkan peran sosial anak muda. Kita membutuhkan pendidikan yang mendukung penggunaan media secara kritis. Kita memerlukan ruang aman untuk partisipasi sipil. Kita harus mendengarkan ketika anak muda menjelaskan bagaimana dan mengapa mereka menggunakan alat digital.

Pekerjaan Berat Baru Dimulai

Larangan usia media sosial adalah sebuah eksperimen besar. Ia mungkin mencegah sebagian bahaya, tetapi juga dapat menciptakan risiko baru. Masalah inti yang melatarbelakangi kebijakan ini masih ada: perundungan terus berlangsung, tantangan kesehatan mental terus berlanjut, kebutuhan akan panduan yang jelas bagi keluarga dan sekolah tetap ada, dan hak anak muda untuk berpartisipasi dalam masyarakat tetap relevan.

Mengesahkan undang-undang itu mudah. Membangun sistem pendukung yang kuat dan budaya kepedulian di sekitar anak muda jauh lebih sulit. Larangan ini telah menyerap banyak perhatian dari upaya tersebut. Kini saatnya mengembalikan fokus pada hal yang benar-benar penting: mendukung setiap anak muda agar dapat menjalani kehidupan sosial yang utuh di semua ruang yang mereka pilih untuk huni, menjaga hak-hak mereka tetap di pusat kebijakan, dan memperlakukan mereka bukan sebagai objek yang harus dilindungi dari masyarakat, melainkan sebagai anggota masyarakat itu sendiri.

• Penulis, Daniel Angus adalah profesor di QUT dan Direktur Digital Media Research Centre.
• Artikel ini pertama kali diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™.