Oleh Som Niroula

SETELAH gelombang unjuk rasa besar-besaran yang menggulingkan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli, membakar gedung-gedung pemerintahan, dan menyerang partai politik, masa depan politik Nepal kini berada di bawah kendali militer. Situasi ini mengikuti jejak krisis serupa yang sebelumnya terjadi di Sri Lanka dan Bangladesh.

Unjuk rasa yang dipelopori generasi muda—khususnya Gen Z—membuat pemerintahan koalisi yang dipimpin Oli jatuh pada 9 September. Dalam hitungan jam setelah pengunduran dirinya, kekacauan dan kekerasan semakin meluas. Saat ini, Angkatan Darat Nepal mengambil alih peran utama dalam proses pembentukan pemerintahan sementara yang terdiri dari tokoh-tokoh non-parlemen.

Saat demonstrasi meningkat dan gedung-gedung publik dibakar, militer sempat menjadi saksi bisu. Di Kathmandu, markas besar tentara hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pembakaran. Bahkan satu peleton tentara berada di kompleks parlemen Singha Durbar ketika parlemen, kantor menteri, dan Mahkamah Agung dibakar massa.

Setelah kekacauan meluas, Kepala Staf Angkatan Darat memulai dialog dengan para pemimpin unjuk rasa, termasuk Wali Kota Kathmandu, Balen Shah, yang dikenal sebagai figur populis. Beberapa media menyebut nama mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai kandidat kuat untuk memimpin pemerintahan sementara.

Sejarah Baru: Militer Jadi Penentu

Secara historis, Angkatan Darat Nepal jarang terlibat aktif dalam politik dan tidak pernah mencoba mengambil alih kekuasaan secara langsung. Namun, situasi sekarang mengingatkan pada peran militer Bangladesh saat unjuk rasa mendadak menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang kemudian melarikan diri ke India.

Demonstran Gen Z di Nepal juga tampaknya terinspirasi oleh gerakan serupa di Sri Lanka dan Bangladesh, yang menuntut agar tokoh non-politik memimpin negara pasca penggulingan pemerintahan terpilih.

Protes Gen Z dimulai secara damai pada 8 September 2025, dengan tuntutan utama mencabut larangan media sosial serta mengakhiri korupsi dan salah urus negara. Namun, unjuk rasa itu dengan cepat berubah menjadi kekerasan dan perusakan.

Dalam peristiwa tersebut, 22 orang tewas dan 256 lainnya terluka. Saat berita ini ditulis, belum ada pemerintah resmi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan komisi independen untuk menyelidiki insiden kekerasan tersebut.

Kekuasaan Ambruk, Kekerasan Meluas

Pada hari pertama aksi, Perdana Menteri Oli langsung mendapat tekanan kuat dari mitra koalisinya di Partai Kongres Nepal dan partainya sendiri, Partai Komunis Nepal (CPN-UML). Ia mengundurkan diri keesokan harinya karena gagal mengendalikan situasi.

Setelah itu, terjadi gelombang kekerasan tanpa preseden. Selain menyerang parlemen dan Mahkamah Agung, massa juga menyasar tokoh-tokoh partai penguasa: Nepali Congress, CPN-UML, dan Partai Komunis Nepal (Maois Centre). Kantor partai dan rumah pribadi para pemimpin dibakar. Beberapa media dan pengusaha juga menjadi korban.

Pada 10 September, massa yang menamakan diri mereka geng Gen Z mulai menyerbu penjara-penjara di seluruh Nepal dan membebaskan para tahanan. Protes meluas ke kota-kota besar seperti Pokhara, Biratnagar, dan Bhairahawa, dengan sasaran utama adalah kantor pemerintah provinsi dan daerah.

Meskipun pemerintah menerapkan jam malam, aksi kekerasan tidak berhenti. Rumah-rumah para politisi daerah tetap diserang.

Nepal kini berada dalam situasi paradoksal: para pemimpin politik masih ingin mempertahankan Konstitusi 2015, tetapi para demonstran telah menggulingkan pemerintahan pusat dan provinsi secara paksa. Konstitusi itu sebelumnya disusun untuk memperkuat inklusivitas dan federalisme, serta memberi kekuasaan lebih kepada kelompok marginal.

Namun kini, nilai-nilai tersebut tampaknya telah disingkirkan. Jika konstitusi dikesampingkan atau bahkan dibatalkan, ketidakpastian politik di Nepal akan semakin dalam.

Masa Lalu yang Ditinggalkan, Dialog yang Diabaikan

Partai politik Nepal memiliki sejarah panjang dalam perjuangan demokrasi, termasuk penggulingan Raja Gyanendra Shah pada 2008 dan rezim Rana pada 1951. Meski sering dikritik karena korupsi dan tata kelola buruk, mereka telah membentuk budaya politik yang berlandaskan dialog dan rekonsiliasi.

Budaya inilah yang memungkinkan mereka mengakhiri konflik bersenjata selama satu dekade dengan pemberontak Maois pada 2006. Namun kini, ironisnya, partai-partai tersebut tidak dilibatkan dalam proses pembentukan pemerintahan sementara oleh militer.

Parlemen Nepal memang belum dibubarkan secara resmi. Namun proses dialog yang hanya melibatkan militer dan tokoh-tokoh non-politik tampak bertujuan untuk melemahkan posisi partai-partai politik. Jika partai tidak dilibatkan, krisis politik baru berpotensi muncul dalam waktu dekat.

Dalam kondisi genting seperti saat ini, penting bagi militer dan kepolisian untuk menjaga keamanan. Namun demikian, mereka — bersama masyarakat internasional dan negara-negara tetangga — juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Konstitusi tetap dihormati dan proses demokrasi tidak terputus.***

• Som Niroula adalah peneliti di Departemen Konflik, Perdamaian, dan Pembangunan, Universitas Tribhuvan, Kathmandu, Nepal. Ia juga anggota CRG Research Collective, Kolkata dan mantan Junior Fellow di Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wina.*
• Sumber 360info di bawah lisensi Creative Commons.