Oleh Aep S Abdullah

ADA sebuah lelucon di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU): ketika seorang kepala daerah dari NU berkuasa, tiba-tiba banyak pejabat yang mendadak memiliki Kartanu (Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama). Lucunya, ketika mereka diminta membaca doa Qunut atau Tahlil, mereka malah gagap dan akhirnya terpaksa belajar ke kiai-kiai NU. Begitu pula sebaliknya, jika seorang pemimpin dengan paham berbeda yang naik, tiba-tiba suasana keagamaan di daerah itu berubah drastis.

Fenomena ini menunjukkan betapa politik bisa memengaruhi praktik keberagamaan seseorang. Padahal, Islam mengajarkan bahwa agama adalah sesuatu yang harus berakar kuat dalam keyakinan, bukan sekadar mengikuti arus kekuasaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Namun, realitasnya, banyak orang yang ‘menyesuaikan diri’ dengan kondisi politik demi kenyamanan atau bahkan demi jabatan. Bukankah ini yang sering terjadi? Hari ini mereka pakai sarung dan peci, ikut sholawatan dan tahlilan, besoknya bisa jadi mereka yang paling kencang menyebut amalan itu bid’ah.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan memang selalu berpengaruh terhadap pemahaman keagamaan. Sejak zaman Khulafaur Rasyidin hingga dinasti-dinasti Islam setelahnya, kita melihat bagaimana penguasa bisa mengangkat dan menyingkirkan ulama yang berbeda pandangan. Bahkan, ada ulama yang dipenjara hanya karena memiliki pendapat yang bertentangan dengan kebijakan penguasa.

Ketika Wahabi berkuasa di suatu wilayah, aturan keagamaan bisa berubah ketat. Tahlil, Maulid, dan Qunut bisa dilarang, bahkan pelakunya bisa dicap sesat. Sebaliknya, ketika NU yang dominan, ritual-ritual tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan seolah menjadi standar kebaikan seseorang.

Ini akan terus berlangsung selama kita tidak dewasa melihat perbedaan. Kata Gus Dur, “Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Maka orang tidak pernah tanya apa agamamu”.

Lalu, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi hal ini?

Rasulullah SAW pernah bersabda:”Akan datang suatu zaman di mana yang hak dianggap batil dan yang batil dianggap hak. Maka berpegang teguhlah pada agamamu, karena siapa yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan.” (HR. Abu Dawud)

Berpegang teguh bukan berarti kita fanatik pada paham yang akan menjadikan perpecahan. Fanatik pada Allah SWT dan Rasulullah SAW lebih baik dari pada fanatik pada tafsir-tafsir agama yang berpotensi menjadi banyak perbedaan paham dan terpecah belah.  Karena sebagian tafsir itu bisa berubah pemahamannya sesuai dengan perkembangan politik dan jaman.

Artinya, kita harus bijak dalam menghadapi perbedaan yang muncul terutama akibat politik. Jangan sampai iman kita naik turun hanya karena suasana politik. Jangan juga sampai kita membenci saudara sesama Muslim hanya karena perbedaan fiqih yang dipengaruhi oleh kondisi politik di suatu daerah.

Islam mengajarkan pentingnya persatuan. Meski berbeda pendapat, kita tetaplah satu umat. Seperti firman Allah SWT:

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS. Ali Imran: 103)

Dalam konteks politik, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana cara kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan yang ada? Salah satu jawabannya adalah dengan tidak gampang terprovokasi.

Ada orang yang dulunya rajin tahlilan, tapi karena kepala daerahnya ganti, mendadak jadi anti-tahlil. Ada juga yang dulu tidak pernah ikut Maulid, tapi karena kebijakan daerah berubah, mendadak jadi paling NU. Ini kan lucu? Seharusnya, keyakinan kita tidak ditentukan oleh siapa yang sedang berkuasa.

Jangan sampai kita menjadi korban politik yang akhirnya malah memperkeruh persaudaraan sesama Muslim. Ingatlah bahwa politik itu dinamis, pemimpin bisa berganti, tapi Tuhan kita, Allah SWT tetap sama.

Coba lihat sekeliling. Ada yang tadinya pakai celana cingkrang, lalu mendadak pakai sarung setelah pejabat daerahnya berubah. Ada juga yang tadinya semangat sholawatan, tiba-tiba menolaknya hanya karena ingin menyesuaikan diri dengan kelompok penguasa baru. Bukankah ini aneh?

Kita harus meneladani sikap para ulama yang tetap istiqamah dalam keyakinannya, tidak mudah terbawa arus politik. Imam Malik pernah berkata:

“Tidak ada sesuatu yang lebih merusak agama ini selain kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tidak memahami agama.”

Jabatan dan kekuasaan itu sementara. Hari ini NU yang dominan, besok bisa kelompok lain. Lalu, apakah kita harus terus berubah-ubah mengikuti politik? Tidak. Islam mengajarkan kita untuk teguh dalam keyakinan, tetapi tetap toleran terhadap perbedaan.

Jadi, mari kita jaga persatuan, jangan mudah terprovokasi, dan yang paling penting, jangan sampai jadi korban politik!

Wallahu a’lam.***