Oleh Aep S. Abdullah
DI TENGAH situasi ekonomi yang semakin sulit, rakyat Indonesia menghadapi tekanan berlapis. PHK terus terjadi, pendapatan makin susah, sementara harga kebutuhan pokok merangkak naik dari hari ke hari. Pemerintah menambah beban dengan berbagai pungutan dan kenaikan pajak yang terasa langsung di kantong masyarakat. Namun, ironisnya, pada saat rakyat menjerit, sejumlah anggota DPR RI tidak peka bahkan justru mempertontonkan sikap seolah mengejek. Beberapa diantara mereka melontarkan pernyataan-pernyataan yang dianggap tidak bijak, bahkan menyakiti hati publik.
Nama-nama seperti Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Nafa Urbach mencuat karena komentar mereka yang menyinggung masyarakat di momen genting ini. Alih-alih memberikan empati, kata-kata mereka justru terdengar bagai pemantik api di tengah tumpukan jerami kering. Rakyat banyak yang sudah frustrasi, kian tersulut emosinya.
Padahal, kalau kita cermati demo dengan massa beringas ini tidak membawa narasi yang jelas. Agenda demo pada 28 Agustus 2025 itu Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan”.
Agenda perjuangan buruh ini meliputi penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah, pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK, serta reformasi pajak perburuhan yang adil termasuk penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT. Selain itu, buruh menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law, RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, revisi UU Pemilu agar lebih aspiratif, serta pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Mereka juga mendorong penegakan standar K3 di pertambangan, sistem pengupahan adil di perkebunan sawit, dan ratifikasi Konvensi ILO-190 untuk menghapus kekerasan serta pelecehan di dunia kerja.
Namun, setelah aksi demo buruh di depan Gedung DPR itu, datang kelompok massa mahasiswa dan ojeg online yang terus mengalir dengan narasi bubarkan DPR.
Aksi ini tidak jelas siapa pemimpin atau koordinatornya. Begitu juga agenda yang mereka perjuangkan. Mereka lebih terpicu oleh narasi sejumlah anggota dewan yang memancing emosi publik.
Pernyataan tak bijak ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersandar pada realitas pahit: kesenjangan kesejahteraan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya begitu menganga. Data menjadi buktinya. Seorang anggota DPR RI menerima gaji pokok dan tunjangan hingga Rp 80 juta – Rp 120 juta per bulan, belum termasuk fasilitas mobil, rumah dinas, hingga perjalanan luar negeri. Bandingkan dengan upah minimum regional (UMR) Jakarta yang pada 2025 hanya sekitar Rp 5,2 juta. Rasio gaji DPR dengan UMR mencapai lebih 20 kali lipat.
Bandingkan dengan Malaysia. Anggota Parlemen di sana bergaji sekitar RM 16.000 atau setara Rp 55 juta per bulan, sementara UMR Kuala Lumpur berada di kisaran RM 1.500 (Rp 5,2 juta). Rasio-nya hanya sekitar 10 kali lipat. Di Australia, anggota parlemen digaji AUD 200 ribu per tahun atau Rp 220 juta per bulan, tapi upah minimum per bulan juga cukup tinggi, sekitar AUD 3.500 (Rp 38 juta). Rasio-nya hanya 5-6 kali lipat. Di Amerika Serikat, gaji anggota Kongres sebesar USD 14.500 per bulan (Rp 220 juta), dengan minimum wage federal sekitar USD 1.260 (Rp 19 juta). Rasio-nya sekitar 11 kali lipat.
Artinya, kesenjangan di Indonesia jauh lebih parah. Rakyat diminta berhemat, sementara wakilnya hidup dalam kemewahan. Ketidakadilan struktural, di tengah pertarungan kepentingan elit bangsa yang belum stabil pasca pilpres, membuat ucapan para anggota DPR terasa makin menusuk.
Di daerah pemilihan, banyak masyarakat mengeluh bahwa wakil mereka jarang turun langsung mendengarkan aspirasi. Saat masa kampanye, janji ditebar; setelah terpilih, yang tampak justru sibuk menghadiri rapat-rapat seremonial atau berpose di media sosial. Kinerja legislatif yang benar-benar berpihak pada rakyat, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok, perbaikan kesehatan dan pendidikan, hingga pengawasan pada kebijakan pemerintah, masih jauh panggang dari api.
Kenyataan ini membuat rakyat kehilangan rasa percaya. Dan ketika ketidakpercayaan bertemu dengan beban hidup yang berat, protes menjadi jalan yang dipilih. Aksi demonstrasi di beberapa kota membuktikan hal itu. Namun tragis, akibat ucapan yang dianggap memprovokasi, demonstrasi berubah ricuh. Seorang anak bangsa yang menjadi tulang punggung keluarga harus kehilangan nyawa: Affan Kurniawan (21), seorang driver ojek online (Ojol). Selain korban tewas tentu banyak lagi yang mengalami luka-luka baik dipihak pendemo maupun petugas.
Belum lagi kerugian materil. Di Bandung sebuah rumah bersejarah eks rumah dinas Wakil Gubernur Jabar ludes dibakar pendemo. Di Makasar, gedung DPRD-nya juga ludes dilalap api. Begitu juga di beberapa daerah lainnya. Kehilangan tersebut adalah kehilangan kita bersama.
Apalagi jika menengok ke akar masalah, tragedi itu sebenarnya berawal dari komunikasi politik yang buruk. Wakil rakyat yang seharusnya meredam, justru menambah bara. Dalam situasi rakyat yang lapar dan kecewa, ucapan tidak bijak sama artinya dengan menyulut korek api di ruang penuh gas.
Kita tidak menolak perbedaan pendapat. Demokrasi memang hidup dari perdebatan. Tapi yang dibutuhkan rakyat dari anggota DPR bukan sekadar kata-kata, melainkan solusi nyata. Bagaimana cara harga BBM bisa sama dengan bangsa serumpun Malaysia agar harga-harga lainnya bisa terkendali. Bagaimana mereka menggunakan hal inisiatifnya untuk membuat tata kelola BUMN-BUMN kita bisa untung sehingga bisa menjadi penopang APBN, bagaimana indek persepsi korupsi (IPK) kita bisa rendah, sektor ril kita agar lebih bergairah, dan kewenangan lainnya. Inilah yang mestinya menjadi fokus, bukan komentar yang seolah meremehkan penderitaan rakyat.
Data Bank Dunia menunjukkan, lebih dari 40% penduduk Indonesia masih rentan jatuh miskin jika ada guncangan ekonomi. Itu artinya, ucapan-ucapan yang merendahkan rakyat sama saja menambah luka mereka. Ketika pemimpin bicara tanpa empati, rakyat akan merasa ditinggalkan.
Kritik terhadap DPR bukan berarti benci pada lembaganya. Justru sebaliknya, kritik lahir karena kita ingin lembaga legislatif ini benar-benar menjalankan fungsinya: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika semua fungsi itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, kesejahteraan rakyat akan ikut naik.
Namun, yang tampak saat ini justru DPR lebih sering berpihak pada penguasa ketimbang pada rakyat. Banyak undang-undang yang disahkan lebih menguntungkan investor dan kelompok elite ketimbang masyarakat kecil. Dari Omnibus Law hingga revisi UU KPK, rakyat merasa tidak dilibatkan. Lalu bagaimana rakyat bisa percaya, jika suara mereka tidak pernah benar-benar didengar?
Momen sulit ini mestinya menjadi refleksi. Wakil rakyat perlu sadar bahwa jabatan mereka adalah amanah, bukan privilege untuk hidup mewah. Setiap ucapan mereka akan dicatat, setiap tindakan akan dinilai. Jangan sampai sejarah mengingat mereka bukan sebagai pejuang rakyat, melainkan sebagai pengkhianat aspirasi.
Dalam situasi duka dan krisis seperti sekarang, kita hanya bisa berharap ada kesadaran kolektif di parlemen. Bahwa gaji besar, fasilitas mewah, dan kekuasaan politik, semuanya berasal dari rakyat. Dan sudah sepantasnya digunakan kembali untuk kepentingan rakyat.
“Ucapan bisa menyembuhkan, ucapan bisa melukai. Pemimpin sejati adalah mereka yang memilih kata-kata yang menenangkan, bukan membakar,” demikian kata seorang ulama. Mari kita belajar dari tragedi ini, agar nyawa Affan yang gugur tidak sia-sia. Mereka adalah pengingat bahwa bangsa ini hanya bisa kuat jika pemimpin dan rakyat berjalan seiring, bukan saling berhadapan.***
