Oleh Aep S. Abdullah
BEBERAPA hari terakhir, dunia politik kita seakan memasuki ruang gelap yang penuh sesak dengan suara amarah. Di tengah rakyat yang bergulat untuk bisa bertahan hidup, mencari kerja yang sulit, biaya sekolah anak, dan jerat cicilan, sebagian anggota DPR justru menampilkan wajah yang kontras. Alih-alih menunjukkan empati, mereka bertingkah seakan mengolok-ngolok penderitaan rakyat.
Betapa getirnya melihat wakil rakyat yang gajinya lebih dari 20 kali lipat upah minimum, malah sibuk flexing pendapatan, berjoget di panggung resmi, atau melontarkan ucapan yang menyayat hati. Dalam logika publik, itu bukan sekadar kelalaian, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Dari situlah bara kecil berubah menjadi api yang membesar.
Tak heran bila gelombang massa akhirnya meluap. Gedung DPR RI digeruduk. Kantor-kantor dewan di berbagai daerah turut menjadi sasaran. Rumah-rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya, didatangi massa, dijarah, dan dirusak. Sebuah tragedi demokrasi yang seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak.
Barangkali dalam konteks politik kita, rakyat melihat wakil-wakilnya sebagai musuh simbolik atas kesenjangan, ketidakadilan, dan arogansi yang terus dipertontonkan.
Filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche berkata, “Seorang penulis yang baik tidak hanya memiliki jiwanya sendiri, tetapi juga jiwa teman-temannya.” Dengan kutipan ini, ia menyiratkan bahwa seorang penulis yang baik lebih suka dipahami daripada dikagumi. Barangkali demikian pula seharusnya wakil rakyat: bukan hanya membawa kepentingannya sendiri, melainkan juga membawa jiwa, suara, dan penderitaan rakyat yang diwakilinya.
Tapi tentu, penjarahan bukanlah jalan yang benar. Ia hanya gejala dari sebuah penyakit sosial yang lebih dalam: hilangnya jembatan komunikasi antara rakyat dan elite. Ketika lidah sebagian anggota dewan lebih sering melukai ketimbang menghibur, jarak psikologis itu semakin melebar. Rakyat merasa tak punya wakil, dan wakil merasa punya kuasa tanpa batas.
Pelajaran terpenting dari peristiwa ini adalah soal empati. Anggota DPR harus berani keluar dari zona nyaman hedonis dan merasakan derita rakyat. Mereka harus ingat, gaji dan tunjangan yang mereka terima bukan hadiah dari langit, melainkan hasil keringat buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, dan jutaan rakyat lain yang saban hari berjuang untuk hidup.
Jika paradigma kerja mereka tetap untuk kepentingan penguasa, pengusaha atau pesanan, maka rakyat akan terus menjauh. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, yang seharusnya menjadi payung hukum penting, contohnya, tak kunjung diselesaikan. Conflict of interest menjadi batu besar yang menghalangi.
Lebih jauh, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPR kehilangan makna. Publik melihat, sebagian besar dewan hanya aktif ketika urusan honorarium, proyek, atau kepentingan kelompok politiknya sedang dipertaruhkan. Sisanya, senyap tanpa karya.
Kini pertanyaannya, ke mana bandul politik ini akan bergerak? Ada yang menyebut ke Solo, dengan segala simbol politik nasionalis yang tengah dikembangkan. Ada pula yang menunjuk ke Petamburan, simbol politik yang kerap lahir dari arus bawah dan emosi kolektif umat. Atau ke arah lainnya. Tentu kita tunggu.
Kutub-kutub itu sedang menjadi sorotan. Karena sama-sama punya daya magnet kuat, dan sama-sama berpotensi menjadi penyalur kemarahan publik. Namun, seperti hukum besi dalam politik, selalu ada pihak luar yang ikut menunggangi.
AM Hendropriyono, mantan Kepala BIN, dengan lugas mengingatkan bahwa gejolak ini bukan murni lahir dari dalam. Ia mengatakan sudah mendeteksi kepentingan asing yang menunggangi anak bangsa untuk mengguncang panggung politik Indonesia. Tentu kita berharap ia bisa membuka lebih gamblang siapa penunggangnya.
Artinya, rakyat yang marah bisa saja sedang diprovokasi untuk mengarah ke jalur yang lebih destruktif. Dan inilah bahaya paling besar: energi amarah rakyat bisa digunakan sebagai bahan bakar oleh mereka yang punya agenda tersembunyi.
Di sinilah para wakil rakyat harus segera sadar. Menjadi anggota DPR bukan sekadar soal kursi empuk, mikrofon yang bisa dipakai bicara, atau kamera yang merekam gaya mereka. Tapi tentang tanggung jawab moral yang amat berat: menjaga harapan rakyat, bukan menghancurkannya.
Jika mereka masih menutup mata, jangan salahkan bila gelombang kemarahan berikutnya lebih dahsyat. Rakyat bisa kehilangan kesabaran, dan sejarah menunjukkan, ketika rakyat kehilangan kesabaran, rezim sebesar apa pun bisa runtuh.
Filsuf Yunani, Plato, pernah berpesan bahwa orang bijak memikirkan kehidupan politik, bukan karena kepentingan pribadi, tetapi demi kebaikan bersama. Barangkali pesan itulah yang kini harus diingat oleh para anggota DPR. Jika tidak, ruang gelap yang kita masuki hari ini bisa berubah menjadi jurang dalam yang akan menelan demokrasi. ***
