• Inisiatif di Singapura dan Malaysia untuk melindungi pekerja gig dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang dalam mengatur tenaga kerja berbasis platform.

Oleh Yosuke Uchiyama

Pekerja gig, yang terwakili oleh pekerjaan berbasis kerumunan, pekerjaan on-demand, dan freelance, telah berkembang pesat di seluruh dunia. Kemudahan untuk menerima pekerjaan hanya dengan smartphone telah memberikan banyak orang pengaturan kerja yang fleksibel. Namun, di balik kenyamanan bagi konsumen, ada masalah seperti kondisi kerja yang tidak stabil dan pengecualian dari jaminan sosial bagi para pekerja gig. Pekerja gig umumnya tidak memiliki hak yang diberikan kepada karyawan tetap. Akibatnya, mereka sering kali terabaikan dari perlindungan dasar yang disediakan oleh undang-undang ketenagakerjaan, seperti upah minimum, asuransi kesehatan, serta kompensasi atas sakit dan cedera akibat pekerjaan.

Sebuah perkembangan penting untuk pekerja semacam ini terjadi pada 9 September 2025, ketika Undang-Undang Pekerja Gig Malaysia 2025 disetujui oleh Dewan Negara Malaysia. Sebagai undang-undang pertama di dunia yang secara komprehensif melindungi pekerja gig, undang-undang ini akan berdampak pada lebih dari 1,2 juta pekerja di Malaysia. Setelah mendapat persetujuan Raja dan pengumuman resmi dari pemerintah, undang-undang ini akan segera berlaku.

Transformasi besar untuk pekerjaan gig dimulai di Amerika Serikat dan Eropa. Di AS, California Assembly Bill 5 (AB5), yang disahkan pada 18 September 2019 dan berlaku mulai 1 Januari 2020, mempermudah pekerja gig untuk diakui sebagai karyawan tetap. Sementara itu, di Eropa, Spanyol menjadi negara pertama yang mengesahkan undang-undang khusus: Undang-Undang Rider (Royal Decree-Law 9/2021), yang diadopsi pada 11 Mei 2021 dan berlaku mulai 12 Agustus 2021. Undang-undang ini membuat asumsi hukum bahwa pengantar makanan adalah karyawan, bukan pekerja lepas.

Di Asia, Undang-Undang Pekerja Platform di Singapura mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Undang-undang ini mewajibkan pekerja gig untuk membayar kontribusi jaminan sosial (Central Provident Fund) secara setara dengan perusahaan platform, serta memperluas akses ke kompensasi pekerja dan asuransi medis. Selain itu, pengelola platform kini bertanggung jawab atas keselamatan kerja. Sistem perlindungan pendapatan dan kompensasi kecelakaan juga telah dibentuk. Undang-undang ini untuk pertama kalinya secara resmi memasukkan pekerja gig dalam mekanisme perlindungan tenaga kerja utama, yang sebelumnya terabaikan karena dianggap sebagai pekerja lepas.

Disetujuinya Undang-Undang Pekerja Gig Malaysia 2025 menandakan dimulainya institusionalisasi perlindungan pekerja gig yang substansial di Asia.

Apa yang Akan Didapat Pekerja Gig

Provisi dalam Undang-Undang ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori:

• Kontrak Kerja: Untuk meningkatkan transparansi kontrak, undang-undang mewajibkan agar kontrak kerja mencantumkan dengan jelas pihak-pihak yang terlibat, durasi, ruang lingkup pekerjaan, remunerasi, metode pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
• Hak-hak Pekerja Gig: Pekerja gig dijamin hak untuk tidak diberhentikan tanpa alasan yang sah, serta hak untuk bekerja di beberapa platform, bergabung dengan serikat pekerja, mendapatkan pernyataan gaji, dan adanya mekanisme untuk mencegah pembayaran yang tidak dibayar.
• Penyelesaian Sengketa: Struktur tiga tingkat dibentuk, yaitu mekanisme keluhan internal perusahaan, mediasi, dan adjudikasi cepat dengan biaya rendah oleh Gig Workers Tribunal yang baru dibentuk.
• Dewan dan Jaminan Sosial/Kesehatan dan Keselamatan: Pembentukan dewan dengan representasi yang setara antara pengusaha dan pekerja memungkinkan mereka untuk mengusulkan remunerasi minimum dan reformasi sistem. Perusahaan platform juga diwajibkan untuk berkontribusi pada Organisasi Jaminan Sosial (SOCSO), yang secara jelas memastikan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Provisi ini dapat dilihat sebagai “model hibrida Malaysia”, yang terletak di antara Platform Work Directive Uni Eropa dan model reklasifikasi pekerjaan yang dicontohkan oleh Inggris serta model perpanjangan jaminan sosial Singapura.

Pasca Protes dan Pemogokan

Disahkannya undang-undang ini mengikuti serangkaian pemogokan dan protes dari pekerja gig. Pemogokan besar pertama di sektor pengantaran makanan terjadi di Klang Valley pada 2022, diikuti dengan aksi protes berkelanjutan yang dikenal dengan “Grab Blackout” pada 2024. Mobilisasi melalui media sosial membuka mata masyarakat terhadap sistem remunerasi yang tidak transparan dan kondisi kerja yang keras, yang kemudian menjadi isu sosial yang mendesak pemerintah dan parlemen.

Namun, undang-undang ini bukan kemenangan penuh bagi pekerja gig. Perusahaan platform besar tidak secara aktif mendukung undang-undang ini, dan pemerintah, yang mencoba menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan pekerja, menerima solusi kompromi. Oleh karena itu, meskipun transparansi kontrak dan jaminan sosial dasar tercapai, hak tawar kolektif resmi dan status pekerjaan penuh tidak dimasukkan. Selain itu, karena Konfederasi Serikat Pekerja Malaysia (MTUC) meminta penundaan pemungutan suara dengan alasan kurangnya konsultasi dengan pemangku kepentingan, tidak dapat disangkal bahwa meskipun undang-undang ini merupakan hasil koordinasi kepentingan yang kompleks, masih ada ruang untuk perbaikan.

Namun demikian, tak diragukan lagi bahwa inisiatif di Singapura dan Malaysia telah membuka cakrawala baru untuk melindungi pekerja gig di Asia. Meskipun tidak sempurna dan masih berkembang, model Malaysia memberikan gambaran realistis tentang bagaimana negara-negara berkembang dapat mengatur tenaga kerja berbasis platform.

Kasus India

Namun, sebelum adanya institusionalisasi pada tingkat nasional, negara bagian Rajasthan di India telah mengesahkan Undang-Undang Pekerja Gig Berbasis Platform (Pendaftaran dan Kesejahteraan) 2023. Undang-undang ini mewajibkan pendaftaran pekerja gig dan agregator, membentuk komite kesejahteraan yang mencakup perwakilan pekerja, serta menciptakan dana kesejahteraan yang dibiayai oleh “pungutan kesejahteraan” yang dipungut dari platform per transaksi.

Negara bagian lain di India, Karnataka, juga telah memperkenalkan Undang-Undang Pekerja Gig Berbasis Platform (Jaminan Sosial dan Kesejahteraan) 2025. Meskipun terobosan ini secara hukum mendefinisikan status pekerja gig, penerapannya masih terbatas pada tingkat negara bagian dan belum diperluas menjadi undang-undang nasional.

Dengan demikian, Undang-Undang Rajasthan dapat dianggap sebagai pendahulu parsial untuk institusionalisasi perlindungan pekerja gig di Asia, yang berbeda dengan reformasi yang terjadi di Singapura dan Malaysia. Ini menunjukkan sebuah trajektori institusionalisasi yang menavigasi kompromi dengan aktor yang ada dalam lingkungan yang sulit menggunakan strategi peradilan.

Formasi institusional dalam konteks ini tidak bersifat linier, melainkan direkonfigurasi melalui perlawanan yang terfragmentasi, koordinasi negara, dan kompromi dengan platform. Bersama dengan reformasi di Singapura, pengalaman Malaysia menempatkan Asia sebagai arena aktif eksperimen regulasi, menawarkan pendekatan hibrida yang bukan sekadar reklasifikasi pekerjaan secara menyeluruh atau perpanjangan jaminan sosial yang sederhana.

Seiring dengan berkembangnya perdebatan serupa di negara-negara seperti Thailand dan Indonesia, kasus-kasus ini memberikan bahan perbandingan yang penting dan menekankan pentingnya bagi pembuat kebijakan di negara-negara berkembang untuk menggabungkan mobilisasi pekerja, diskursus publik, dan masukan ahli untuk merancang perlindungan yang sesuai dengan konteks lokal.

• Yosuke Uchiyama adalah Peneliti di Transportation Institute, Chulalongkorn University, Thailand.
• Artikel ini diterbitkan pertama kali di bawah Creative Commons oleh 360info™.