Oleh: Engkus Kustyana

• Guru Besar Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PEMBANGUNAN sering kali dibayangkan sebagai urusan negara: anggaran besar, regulasi tebal, dan rapat panjang. Namun, dari sebuah desa kecil di Senegal bernama Bambali, dunia justru belajar bahwa pembangunan bisa lahir dari kesadaran personal, empati sosial, dan keberpihakan pada warga paling bawah. Tokohnya adalah Sadio Mané, pesepak bola dunia, yang dengan caranya sendiri menghadirkan makna pembangunan yang kerap hilang dalam praktik administrasi publik modern.

Mané membangun sekolah, rumah sakit, akses air bersih, jaringan listrik, hingga memberikan bantuan rutin kepada warga desanya. Ia tidak menunggu program nasional, tidak menunggu proposal disetujui, dan tidak sibuk membingkai kegiatannya dengan istilah teknokratis. Ia melihat kebutuhan, lalu bertindak. Dalam perspektif administrasi publik, inilah bentuk paling jujur dari pelayanan publik: hadir ketika dibutuhkan.

Mark Moore (1995) menyebutnya sebagai public value, yakni nilai publik yang tercipta ketika tindakan menghasilkan manfaat nyata, diterima masyarakat, dan berkelanjutan. Apa yang dilakukan Mané memenuhi ketiganya. Dampaknya terasa, diterima warga, dan membangun harapan jangka panjang. Bahkan, jika dibandingkan dengan banyak program pembangunan formal, hasilnya justru lebih cepat dan minim resistensi.

Lebih jauh, praktik Mané sejalan dengan gagasan community-based development. Korten (1984) menegaskan bahwa pembangunan akan efektif ketika bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat dan kekuatan lokal. Bambali tidak dibangun dengan proyek mercusuar, melainkan dengan fasilitas dasar yang menentukan kualitas hidup. Sekolah dibangun karena anak-anak membutuhkannya. Rumah sakit hadir karena akses kesehatan adalah hak dasar, bukan privilese.

Dalam konteks tata kelola, pendekatan ini juga bersinggungan dengan collaborative governance. Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa urusan publik tidak lagi dapat diselesaikan oleh negara semata, melainkan melalui kerja sama berbagai aktor. Mané mungkin bertindak sebagai individu, tetapi keberhasilannya lahir dari keterhubungan dengan komunitas, tokoh lokal, dan nilai-nilai sosial yang hidup di desa tersebut.

Bagi Indonesia termasuk Jawa Barat dengan ribuan desa kisah ini menyimpan pelajaran penting. Kita memiliki kerangka kebijakan, dana desa, dan perangkat kelembagaan yang relatif lengkap. Namun, persoalan mendasarnya sering kali sama: pembangunan terasa jauh dari denyut kehidupan warga. Program ada, tetapi makna sosialnya kerap tipis. Administrasi publik terjebak pada kepatuhan prosedural, bukan kepekaan sosial.

UNDP (1997) mengingatkan bahwa good governance tidak diukur dari seberapa rapi dokumen kebijakan, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin partisipasi, keadilan, dan efektivitas pelayanan. Dalam konteks ini, Mané justru menghadirkan ironi: seorang atlet mampu menunjukkan praktik tata kelola yang responsif, sementara institusi publik sering kali tertinggal oleh rutinitas birokrasi.

Tentu, negara tidak bisa digantikan oleh individu. Namun negara dapat dan seharusnya belajar. Belajar bahwa pembangunan desa bukan semata urusan anggaran, melainkan soal orientasi nilai. Belajar bahwa keberpihakan pada warga kecil tidak selalu lahir dari regulasi baru, tetapi dari keberanian untuk mendengar dan bertindak.

Di sinilah administrasi publik diuji. Apakah ia sekadar menjadi mesin prosedur, atau benar-benar hadir sebagai instrumen kemanusiaan. Kisah Sadio Mané mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati tidak selalu dimulai dari kantor pemerintahan, melainkan dari nurani yang masih peka.

Dan mungkin, justru dari sebuah desa kecil di Afrika itu, kita perlu bercermin: jika seorang pesepak bola bisa membangun desanya dengan empati dan keberanian moral, maka sudah semestinya institusi public dengan segala kewenangan dan sumber dayanya mampu melakukan hal yang sama, atau setidaknya tidak lupa pada tujuan awalnya: melayani manusia.***