Oleh Drajat

DALAM sejarah panjang peradaban manusia, pendidikan menjadi salah satu pilar utama kemajuan suatu bangsa. Di tangan para pemimpin yang arif dan bijaksana, pendidikan tumbuh menjadi taman subur yang menumbuhkan generasi unggul. Sebaliknya, di tangan pemimpin yang salah urus, pendidikan menjelma menjadi ladang gersang penuh proyek tambal sulam, kehilangan arah dan makna.
Di negeri ini, pendidikan kerap menjadi perbincangan hangat di setiap masa, tetapi dingin dalam aksi nyata. Tak jarang, jabatan strategis dalam dunia pendidikan justru diberikan kepada mereka yang tidak memiliki latar belakang, pengalaman, atau dedikasi dalam bidang tersebut. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa dunia pendidikan tidak kunjung maju? Mengapa kualitas generasi muda stagnan, bahkan mundur di beberapa aspek? Jawabannya bisa jadi karena salah kelola, atau lebih tepatnya: salah kaprah dalam mengurus pendidikan.
Politik di Atas Kompetensi
Salah satu kesalahan paling mendasar adalah ketika jabatan di sektor pendidikan diputuskan berdasarkan kedekatan politik, bukan pada kompetensi. Kursi pemimpin lembaga pendidikan sering kali diisi bukan oleh mereka yang paham seluk-beluk dunia pendidikan, melainkan oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan. Padahal, pendidikan bukan ladang eksperimen politik. Ia adalah urusan hajat hidup orang banyak, menyangkut masa depan bangsa. Ketika pemimpin pendidikan tidak paham akar masalah di lapangan, bagaimana mungkin ia mampu merumuskan kebijakan yang solutif?
Sudah seharusnya pendidikan ditangani oleh ahlinya, oleh mereka yang tidak hanya memahami teori pendidikan, tapi juga pernah terjun langsung di ruang-ruang kelas, menghadapi realita anak-anak, guru, kurikulum, dan sistem birokrasi yang kompleks. Pemimpin pendidikan haruslah figur yang memiliki rekam jejak, bukan sekadar kedekatan dengan elite kekuasaan. Bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan keras, bahwa jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya?
Fenomena lain yang memprihatinkan adalah proyekisasi pendidikan. Banyak kebijakan yang tampak gemerlap di permukaan, tetapi kosong di dalam. Program-program dikemas dalam nama besar, namun lebih mengutamakan pencitraan daripada dampak jangka panjang. Guru dijejali pelatihan demi pelatihan yang belum tentu relevan dengan kebutuhan mereka di kelas. Sekolah dikejar target administratif, bukan kualitas pembelajaran. Murid menjadi objek sistem, bukan subjek pembelajaran.
Lebih menyedihkan lagi, pendidikan seringkali hanya menjadi “komoditas politik” lima tahunan. Setiap pergantian kepemimpinan membawa perubahan kebijakan yang drastis, tanpa evaluasi komprehensif dari kebijakan sebelumnya. Padahal, pendidikan butuh kesinambungan, bukan kegaduhan dan loncatan-loncatan kebijakan yang tidak konsisten. Akibatnya, kualitas pendidikan kita seperti layang-layang yang putus benang: terombang-ambing oleh angin kebijakan politik.
Ketika pendidikan salah urus, dampaknya bukan pada angka atau statistik semata. Dampaknya adalah pada anak-anak kita: generasi penerus bangsa. Mereka tumbuh dalam sistem yang tidak berpihak, yang hanya menekankan hafalan bukan pemahaman, nilai bukan karakter, proyek bukan proses. Tak heran jika kita masih menemukan siswa yang tidak mampu berpikir kritis, tidak memiliki empati sosial, dan tidak siap menghadapi tantangan dunia nyata.
Pendidikan semestinya mencetak manusia seutuhnya — cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara spiritual. Namun, ketika sistem lebih sibuk mengurusi proyek dan pencitraan, maka nilai-nilai hakiki dari pendidikan itu sendiri tergerus perlahan.
Meski situasi tampak suram, harapan masih ada. Harapan itu lahir dari guru-guru yang tetap mengajar dengan hati, dari kepala sekolah yang tetap mengelola dengan integritas, dari komunitas pendidikan yang tak henti-hentinya bergerak meski kadang diabaikan. Harapan itu juga lahir ketika masyarakat mulai kritis dan ikut mengawal proses pendidikan, tidak lagi pasrah pada kebijakan yang asal-asalan.
Sudah saatnya semua pihak, termasuk pengambil kebijakan, merenung dan bertanya pada nurani: Apakah kita masih ingin melihat bangsa ini besar dan bermartabat? Jika ya, maka urusan pendidikan harus ditangani secara serius, dengan meletakkan kompetensi dan integritas di atas kepentingan politik.
Negara ini butuh pemimpin pendidikan yang bukan hanya pintar, tapi juga peduli dan tulus. Butuh orang-orang yang mau mendengar suara akar rumput, bukan hanya mendengar laporan di meja kerja. Dunia pendidikan tidak boleh terus dijadikan ajang coba-coba, apalagi ladang proyek. Pendidikan adalah urusan suci, karena dari sinilah masa depan sebuah bangsa dibentuk.
Mari kita jaga kesucian dunia pendidikan. Mari kita pastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, adil, dan bermartabat. Dan yang paling penting, mari kita pastikan bahwa yang mengurus pendidikan adalah mereka yang memang ahli di bidangnya. Karena salah urus pendidikan bukan sekadar kesalahan, tapi dosa sejarah.***

• Doktor Ilmu Pendidikan, Wasekjen Komnasdik, dan Hipnoterapis