Oleh Aep S. Abdullah
KASUS tragis di Banjaran, Kabupaten Bandung, meninggalkan luka yang dalam. Seorang ibu muda, EN (34), bersama dua anaknya ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Polisi menduga sang ibu lebih dulu meracuni anak-anaknya, lalu mengakhiri hidup dengan gantung diri. Sebuah surat wasiat dalam bahasa Sunda tertinggal, berisi curahan hati tentang kelelahan hidup, lilitan utang, dan rasa putus asa.
Kasus ini bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Ia adalah cermin getir dari rimpangnya kehidupan masyarakat kita. Ketika di satu sisi ada elit politik yang bisa mengantongi penghasilan setara Rp3 juta per hari hanya dari uang harian perjalanan dinas DPR, di sisi lain ada rakyat kecil yang bahkan kesulitan membeli beras atau membayar utang menumpuk. Kontras ini begitu menusuk hati, apalagi peristiwa terjadi di daerah pemilihan (dapil) yang bisa meloloskan sepuluh anggota DPR RI sekaligus.
Bayangkan, seorang anggota DPR bisa mengantongi penghasilan total mencapai Rp50 juta, bahkan lebih dari Rp100 juta per bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan rumah, transportasi, hingga uang perjalanan dinas. Sementara itu, pekerja di Bandung rata-rata menerima gaji setara UMK sebesar Rp 3,7 juta per bulan, atau sekira Rp 100 ribu per hari. Dalam satu hari, penghasilan seorang wakil rakyat bisa menyamai gaji sebulan penuh buruh di Bandung—buah ketimpangan yang tak terabaikan.
Jika pekerja “bertahan” dengan gaji segitu, pertanyaannya: bisakah mereka menutup kebutuhan dasar? Perkiraan biaya hidup di Bandung untuk satu orang tanpa sewa sekira Rp 3 juta bahkan lebih. Realitanya, banyak keluarga harus membagi Rp 3,7 juta untuk kebutuhan lebih dari satu orang, menanggung kontrakan, makan, listrik, transport, dan utang.
Surat wasiat EN memperlihatkan betapa utang telah menghancurkan martabat manusia. Ia menulis dengan penuh rasa putus asa bahwa hidupnya hanya berputar dalam lingkaran utang yang tidak berkesudahan. Utang bukan sekadar soal angka, tapi juga soal harga diri, soal bagaimana masyarakat memandang seseorang yang terhimpit finansial.
Kondisi keluarga yang rapuh, ditambah tekanan ekonomi, menjadi kombinasi penghancur. Pada titik itu, EN merasa jalan satu-satunya adalah mengakhiri hidup, dan tragisnya, membawa serta anak-anaknya yang tak berdosa.
Kita teringat kasus serupa di berbagai daerah, di mana orang tua nekat menghabisi anak-anaknya lalu bunuh diri karena tekanan ekonomi. Di Klaten, seorang ibu mengajak anaknya menenggak racun serangga karena tak kuat menanggung utang koperasi. Di Jakarta, ada ayah yang gantung diri dengan pesan tidak sanggup lagi membayar cicilan. Polanya sama: ekonomi tertekan dan harapan yang menipis.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kesenjangan sosial dan disparitas pendapatan bukan sekadar statistik, tetapi nyata menghantui rumah rakyat kecil. Mereka dihantam harga pokok, listrik, air, cicilan, sementara elit politik sibuk memperdebatkan posisi dan fasilitas, seolah tidak mendengar jeritan.
Sungguh menggetarkan: di sebuah dapil dengan representasi politik besar, masih ada yang memilih jalan maut karena merasa tak ada yang mendengar. Apakah wakil mereka tidak tahu? Atau hanya menikmati fasilitas di Jakarta, sementara tragedi seperti ini jadi sekadar headline sesaat?
Kasus Banjaran seharusnya menjadi tamparan bagi elite politik. Kesejahteraan bukan soal angka pertumbuhan ekonomi atau surplus APBN, tapi bagaimana EN bisa makan layak, tidur tanpa dihantui utang, dan hidup tanpa rasa malu di komunitasnya. Ironisnya, tragedi ini terjadi di daerah yang bupatinya juga cukup intens memberikan perhatian kepada warga tidak mampu, dan di provinsi yang gubernurnya dikenal sangat peduli pada masyarakat miskin.
Namun kepedulian personal seorang kepala daerah saja tidak cukup. Jejaring pengaman sosial harus dibangun secara sistemik, bukan sekadar digetok tularkan setelah ada contoh kebaikan yang viral di konten media sosial. Sebab, rakyat tidak butuh panggung kepedulian sesaat, melainkan kepastian perlindungan jangka panjang yang mampu mencegah tragedi kemanusiaan seperti di Banjaran
Lebih menyedihkan lagi, di tengah tragedi ini nyaris tidak terdengar suara lantang dari sepuluh anggota DPR asal Dapil Jabar II. Padahal, bahkan di kecamatan tempat EN tinggal, ada wakil rakyat yang duduk di Senayan. Diamnya mereka sungguh ironis, karena justru merekalah yang seharusnya lebih sibuk dan proaktif membangun jaring pengaman kemiskinan, bukan sekadar hadir saat masa kampanye atau ketika sorotan publik sedang tinggi. Mereka bisa mendorong anggaran program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, mengawal distribusi bansos agar tidak bocor, atau membuat inisiatif regulasi yang langsung menjawab kebutuhan dasar rakyat, seperti akses pangan murah, listrik terjangkau, hingga pembebasan biaya sekolah bagi keluarga miskin.
Lebih jauh, ini mengingatkan bahwa kemiskinan bukan soal angka statistik, tapi martabat. Ketika martabat manusia ditekan jadi “orang miskin penuh utang,” keputusan ekstrem mungkin terjadi. EN adalah bukti nyatanya: rasa malu, kelelahan, kecewa, kemudian putus asa. Kita tidak boleh menyalahkan korban. Yang harus dikritik adalah sistem yang membiarkan rakyat tertekan hingga putus asa. Seharusnya sistem politik dan ekonomi kita mencegah tragedi seperti ini.
Peran pemerintah daerah vital. Desa, kecamatan, kabupaten mesti punya sistem deteksi dini keluarga rentan—bukan bantuan sembako sesaat, tetapi pendampingan ekonomi, psikologis, dan sosial, agar mereka tidak merasa sendiri melawan tekanan.
Tragedi kemanusiaan di Banjaran adalah panggilan refleksi: sejauh mana kita menunaikan amanah konstitusi—menyejahterakan rakyat? Apakah demokrasi kita hanya melahirkan wakil rakyat di kursi empuk, sementara nyawa rakyat yang lapar dibiarkan melayang? Jika jurang elite–rakyat dibiarkan melebar, tragedi akan terus berulang. Banjaran bukan nama saja—ia adalah simbol luka bangsa. Luka yang menuntut keadilan, hanya bisa dijawab dengan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.***
