Waketum Persis: Laporan Dana Haji Kurang Masif

Editor Ilustrasi ibadah haji./republika.co.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Ustaz Jeje Zainuddin menilai ada ketidakpercayaan publik terkait dana haji. Ia menduga hal tersebut disebabkan beberapa hal.

Pertama, publikasi laporan penggunaan dana haji oleh pihak BPKH dirasa masih kurang masif di tengah masyarakat. Padahal ini adalah dana tabungan masyarakat yang jumlahnya sangat besar.

“Di zaman teknologi informasi seperti ini harusnya pihak BPKH memanfaatkan teknologi dan memperkerjakan SDM yang mumpuni di bidangnya sehingga informasi itu dapat menyebar dengan cepat dan tepat kepada publik.” kata Ustaz Jeje seperti dilansir Republika.co.id, Ahad (6/6/2021).

Kedua, lemahnya kepercayaan publik kepada kinerja pemerintahan sekarang ditambah dengan situasi pandemi yang berdampak krisis ekonomi. Krisis kepercayaan publik atas keamanahan pemerintah, kata Ustaz Jeje, juga diperkuat dengan maraknya kasus korupsi dan penyelewengan uang rakyat. Akibatnya, krisis ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan rakyat semakin meningkat.

“Juga banyaknya hoaks terkait penggunaan dana haji oleh pemerintah yang tidak direspons dan kurang klarifikasi dari pihak BPKH sehingga menyebabkan masyarakat umum mempercayainya sebagai suatu kebenaran.” kata Ustaz Jeje.

Ustaz Jeje pun mendesak pemerintah secara transparan melaporkan penggunaan dan pengelolaan dana haji kepada publik.

“Sebetulnya sudah ada secara reguler. Tapi tampaknya terbatas publikasinya, harusnya kan via media massa secara masif.” kata Ustaz Jeje.

150,2 Triliun

Sementara itu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan total dana haji per akhir Mei 2021 sebesar Rp 150 triliun rupiah.

Penggunaan nilai manfaat dana haji diperuntukkan untuk beberapa hal. Yakni, rekening virtual, subsidi BIPIH, biaya kemaslahatan, dan biaya operasional. Selama pandemi, nilai manfaat total tahun sebesar Rp 7,43 triliun

Selain kegiatan haji, ada pula dana abadi umat (DAU) yang disalurkan untuk kegiatan kemaslahatan. Jumlah dana tersebut total Rp 3,4 triliun rupiah setiap tahun dan nilai manfaatnya sekitar Rp 200 miliar rupiah.

Baca Juga :  Update Corona 19 Agustus: 144.945 Positif, 98.657 Sembuh

“Jenis kegiatan kemaslahatan bisa berupa pendidikan dan dakwah, kesehatan, sarana prasarana ibadah, ekonomi umat, dan sosial keagamaan,” kata Anggota Badan Pelaksana BPKH, Beny Witjaksono, dilansir Republika.co.id yang mengkonfirmasinya, Ahad (6/6/2021).

Sementara untuk saat ini, total jemaah haji yang sudah mengantre sebanyak 5,1 juta orang yang terdiri dari jemaah haji reguler 5.017.856 orang dan jemaah haji khusus 96.620 orang.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari calon jemaah haji reguler maupun khusus dapat diminta kembali atau disimpan di BPKH.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman,” ujar Yaqut saat konferensi pers terkait pembatalan haji di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Menag mengatakan jemaah yang tidak berangkat tidak perlu khawatir akan dana Bipihnya. Dana tersebut dikelola oleh BPKH dan disimpan di bank-bank syariah dengan mengedepankan prinsip syariah yang aman. 
@fen
 
 

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Lagi, 2 Warga Kabupaten Sukabumi Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Sen Jun 7 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu mencatat pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal bertambah dua orang. “Kami mendapatkan laporan pada hari ini atau Minggu, ada dua pasien Covid-19 yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi khusus rumah sakit rujukan meninggal dunia untuk jenazahnya […]