VISI.NEWS | KOTA BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan hasil survei terbaru terkait rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung 2025 yang digelar pada Senin (15/12/2025).

Dalam Konferensi pers, Wali Kota Farhan mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi penolakan sosial, khususnya di kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas perdagangan.

Menurutnya, potensi penolakan tersebut terutama datang dari pedagang, baik kelompok kecil maupun menengah, yang khawatir akan terdampak oleh penerapan sistem BRT. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan perlu dikaji secara cermat sebelum kebijakan dijalankan.

Wali Kota menegaskan bahwa hasil survei tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat, mengingat penerapan BRT di Kota Bandung merupakan bagian dari skema besar BRT Bandung Raya yang saling terintegrasi antarwilayah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil tidak dapat berdiri sendiri dan harus selaras dengan perencanaan regional.

Terkait dampak terhadap pedagang, Wali Kota menyebutkan adanya opsi kompensasi sebagai bentuk perhatian pemerintah. Namun demikian, mekanisme kompensasi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut melalui dialog terbuka dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

Pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan komunikasi yang baik dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Pada akhirnya, meskipun BRT penting, kita juga ingin memastikan kepentingan seluruh kelompok masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan setiap hari guna menemukan momentum dan solusi terbaik sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. @Ihda