VISI.NEWS | BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membuka wacana pembongkaran Teras Cihampelas, skywalk ikonik yang dibangun di era Ridwan Kamil pada 2017. Wacana ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik keberadaan skywalk tersebut.
Farhan menyebut ada usulan untuk melepas aset Teras Cihampelas. Namun, ia menilai pelepasan aset bukan proses yang mudah dan harus dikaji bersama DPRD serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Teras Cihampelas itu ada yang menyarankan agar dilakukan pelepasan aset. Proses pelepasan aset memang tidak semudah itu, sambil menunggu usulan-usulan, saya perlu bicara dengan DPRD juga, saya mesti bicara dengan BKAD,” ujar Farhan, Kamis (3/7/2025).
Ia menilai, skema penjualan maupun penyewaan Teras Cihampelas tidak mungkin dilakukan.
“Dijual mah enggak mungkin, disewakan enggak mungkin. (Dibongkar?) Tah eta (nah itu),” kata Farhan.
Meski belum ada keputusan final, Farhan menegaskan Pemkot Bandung saat ini fokus menjaga kebersihan, keamanan, dan penerangan di kawasan tersebut. Satpol PP akan berjaga 24 jam, Dinas SDA Bina Marga memperbaiki toilet, serta Dishub memasang lampu jalan agar area tidak gelap.
Menurut Farhan, wacana pembongkaran muncul karena ia menilai ada yang keliru dari segi tata ruang Teras Cihampelas, meskipun ia mengaku bukan ahli di bidang tersebut.
“Saya mah bukan ahli, tapi perasaan sebagai pengguna jalan, seperti ada yang salah. Hieum (gelap). Tapi kan saya tidak mungkin meninggalkan begitu saja, harus diberesin dulu,” ucapnya.
Farhan menambahkan, sejak dibangun dengan total anggaran Rp 74 miliar untuk dua tahap dan rehabilitasi, Teras Cihampelas kini justru menimbulkan masalah baru, termasuk kemacetan dan terganggunya pemandangan Jalan Cihampelas yang bersejarah.
Ia memastikan proses pembongkaran membutuhkan kajian hukum dan politik yang panjang.
“Tugas kami di Kota Bandung memastikan Teras Cihampelas itu aman, bersih terang benderang. Bahwa ada wacana ataupun saran dari Pemprov agar ada upaya pelepasan aset, itu ya kita akan jajaki kemungkinan secara hukumnya. Itu tergantung proses politiknya, karena ada DPRD,” tutupnya. @ffr
