23 Pegawai dan 1 Tahanan Positif Covid-19, KPK Semprot Gedung dan Rutan

Editor Penyemprotan disinfektan di area gedung KPK./istimewa/via mdk.com
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Umum melakukan penyemprotan disinfektan dan fogging di seluruh area Gedung KPK, Sabtu (29/8). Hal ini menindaklanjuti adanya 23 pegawai dan 1 tahanan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Areal gedung yang dilakukan penyeprotan dan fogging di antaranya seluruh ruangan di Gedung Merah Putih dan Gedung ACLC Kav. C1, Rutan Merah putih, Rutan Kav C1 dan Rutan Pomdam Jaya Guntur,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (29/8), seperti dilansir Merdeka.com.

Penyemprotan disinfektan dan fogging juga dilakukan terhadap seluruh mobil operasional KPK. Ali memastikan KPK terus berupaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan KPK.

“Beberapa hari ke depan, test swab juga akan kembali dilakukan terhadap para pegawai KPK,” kata Ali.

Sebelumnya, KPK memutuskan akan menutup total markas antirasuah selama tiga hari. Hal ini dilakukan menyusul puluhan pegawai di lembaga antikorupsi ini yang terkonfirmasi positif virus corona Covid-19 berdasarkan tes swab.

Diketahui, secara total ada 23 pegawai KPK, baik tetap maupun outsourching dan 1 orang tahanan yang positif Covid-19.

“Tadi telah dilaksanakan rapat pimpinan bersama jajaran eselon I, II, kemudian kita memutuskan bahwa terhitung nanti sejak hari Senin 31 Agustus sampai dengan hari Rabu, 2 September kita full bekerja dari rumah, dalam artian kantor kita tutup sampai tiga hari tersebut,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Jumat (28/8).

Nawawi menyebut, pada Kamis, 3 September 2020 berikutnya akan diusahakan kembali bekerja sediakala, hanya saja tidak semuanya diperkenankan ke kantor. Sebagian tetap bekerja dari rumah.

“Kita akan kembali masuk bekerja dengan persentase 50-50 itu insyaallah pada hari Kamis mendatang,” kata Nawawi.

Baca Juga :  IKKD, Sekda Jabar Minta Kab/Kota Prioritaskan Pemerintahan Terbuka

Terkait dengan pegawai yang bekerja di Kedeputian Penindakan, Nawawi menyebut masih merumuskan hal yang terbaik. Hal tersebut karena ada batas waktu penahanan terhadap seseorang di tahap penyidikan.

“Kecuali kepada beberapa rekan personel di bagian deputi penindakan yang tentu akan disikapi oleh kedeputian penindakan bagaimana mungkin kalau mereka tidak bisa ditinggalkan,” kata Nawawi. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Soal Nama Usman, Orkesmas Nilai Bawaslu Kab. Bandung tak Bernyali

Sab Agu 29 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Setelah Aliansi Organisasi Kamasyarakatan (Orkesmas) Kab. Bandung beraudiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Bandung, Jumat (28/8) kemarin terkait nama Usman Sayogi disebut bakal calon (balon) wakil bupati pada Pilkada Kab. Bandung 9 Desember 2020, Bawaslu Kab. Bandung dinilai tak benyali dan tak bergigi. Demikian ditegaskan Ketua […]