Agar Respon Cepat, Komisi VIII Usul UU Penanggulangan Bencana Direvisi

Editor :
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto bersalaman siku dengan Menteri Kesehatan dalam Rapat Kerja RUU tentang Penanggulangan Bencana di Ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/09/2020)./visi.news/dpr.go.id

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Komisi VIII DPR RI mengusulkan perubahan (revisi) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen atas penataan dan perbaikan serta sekaligus memberikan respon cepat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam Rapat Kerja Musyawarah RUU tentang Penanggulangan Bencana dengan Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta DPD RI di Ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Yandri menilai Indonesia memiliki bentuk geografis wilayah yang memungkinkan terjadi berbagai bentuk bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan maupun tanah longsor serta bencana lainnya dalam bentuk wabah virus Covid-19.

“Indonesia memiliki bentuk geografis wilayah yang sangat memungkinkan terjadi bencana alam yang sangat merugikan masyarakat apalagi ditambah adanya wabah pandemi virus Covid-19 ini,” ucap Yandri.

Politisi Partai Amanat Nasional tersebut mengatakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah. “Perubahan RUU ini atas respon cepat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana alam sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945,” tandas Yandri.@mpa

Baca Juga :  HASIL LIGA 1: Persebaya - Persela Berbagi Angka, Persik Tekuk Persipura

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPK & PLN Berhasil Selamatkan Aset Lebih dari Rp. 960 M

Sen Sep 7 , 2020
Silahkan bagikanmoreVISI.NEWS – Aset Negara bernilai lebih dari 960 milyar rupiah berhasil diamankan PLN dan KPK serta ATR/BPN terhitung sejak awal tahun 2020. Hal ini terungkap dari pertemuan antara Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dengan Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Dirut PLN […]