VISI.NEWS | BANDUNG – Pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung yang nilainya hampir mencapai Rp 1 triliun menjadi salah satu isu krusial yang mengemuka saat kunjungan dan silaturrahmi jajaran pengurus baru PDI Perjuangan Kabupaten Bandung ke rumah dinas Bupati Bandung Dadang Supriatna di Soreang, Rabu (7/1/2026) petang. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan ruang fiskal daerah dan menghambat laju pembangunan jika tidak dikelola secara cermat dan disiplin.
Namun di tengah tekanan fiskal tersebut, Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS justru dinilai mampu menjawab tantangan. Pemerintah Kabupaten Bandung bahkan disebut berhasil menunjukkan kondisi fiskal yang relatif sehat dengan predikat “Sanggup Bayar APBD”.
Kang DS menegaskan bahwa makna “sanggup bayar APBD” bukan sekadar jargon. Istilah tersebut merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, termasuk membayar kontraktor, gaji ASN, serta kewajiban lainnya dengan tetap menjaga defisit anggaran dalam batas yang wajar.
Menurut Kang DS, kemampuan menjaga stabilitas fiskal menjadi kunci agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan, meskipun terjadi pengurangan signifikan pada dana transfer dari pusat. Ia menilai disiplin anggaran dan prioritas belanja menjadi faktor penentu dalam menghadapi tekanan keuangan daerah.
Apresiasi terhadap kinerja Bupati Bandung tersebut datang dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat. Ia menilai capaian “sanggup bayar APBD” menjadi indikator kuat bahwa tata kelola keuangan Pemkab Bandung berada di jalur yang benar.
“Di saat Pemprov Jabar dan sebagian pemkab serta pemkot lain di Jawa Barat mengalami kesulitan keuangan dan tidak sanggup bayar APBD, Kabupaten Bandung justru bisa. Ini bukti kepemimpinan yang kuat dan pengelolaan anggaran yang sehat,” ujar Yayat Sumirat.
Yayat pun optimistis kondisi fiskal yang relatif stabil akan membuat pembangunan Kabupaten Bandung pada 2026 dapat berjalan lebih agresif. Ia menilai kemampuan memenuhi kewajiban anggaran memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap mendorong program-program prioritas.
Dalam konteks politik, PDI Perjuangan Kabupaten Bandung menegaskan tetap solid berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Bedas. Sikap politik tersebut sekaligus meneguhkan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Kang DS dan seluruh program kerja yang dijalankannya.
Penegasan itu disampaikan Yayat Sumirat saat silaturahmi kelembagaan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung dengan Bupati Bandung di Rumah Jabatan Bupati, Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (7/1/2026) malam. Silaturahmi yang juga dihadiri jajaran Kesbangpol Kabupaten Bandung itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari dinamika politik nasional, wacana sistem pemilu, hingga tantangan ekonomi daerah yang diproyeksikan semakin berat pada tahun 2026.
@uli
