VISI.NEWS – Kebebasan berorganisasi merupakan aplikasi dari amanat konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yang didalamnya ada tersurat hak bagi anak bangsa untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat sesuai dengan pasal (28e) di dalam UUD 1945 tersebut.
Dalam hal ini, dikatakan Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jabar Bersatu (APMJB) Ari, seharusnya pemangku jabatan di pemerintah yang dipilih berdasarkan mandat masyarakat, dapat ikut serta mendukung dan mendorong setiap hal yang berkaitan dengan pengimplementasian dari Undang-Undang yang berlaku di negeri ini agar terciptanya anak bangsa yang berkualitas dan kompetitif.
Ari meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung setiap hal yang bekaitan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat sipil hingga tatanan organisasi. Mengharapkan Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil, agar mengharamkan upaya-upaya intervensi yang cenderung merugikan bagi masyarakat dan tatanan organisasi.
“Sebab dukungan Gubernur terhadap segala dinamika yang terjadi di organisasi yang diisi para pemuda akan memberikan dampak positif bagi terciptanya generasi muda yang berkualitas,” katanya di Gedung Sate, Kamis (1/7/2021).
Mengingat pada bulan Juli 2021 ini, lanjut dia, DPD KNPI Provinsi Jawa Barat akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dengan munculnya sejumlah kandidat untuk memperebutkan kursi pemuda nomor 1 di Provinsi Jabar. Kabar yang beredar setidaknya ada tiga nama yang digadang-gadang bakal bertarung untuk memperebutkan suara peserta Musda yang terdiri dari organisasi kepemudaan dan Pengurus KNPI di tingkat kabupaten dan kota.
Dia menegaskan, untuk menjadi orang ke satu itu harus mempunyai pengalaman mempimpin organisasi menjadi penting. Karena menjalakan sebuah organisasi sebesar KNPI itu harus memiliki kematangan berorganisasi, setidaknya calon pernah sukses menjalankan roda organisasinya sebagai ketua organisasi.
Tentunya dia menginginkan calon yang dipilih nanti merupakan sosok pemimpin visioner dalam program-program pembinaan kepemudaan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah jangan ada intervensi dari penguasa daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Sebab menjadi Ketua DPD KNPI itu harus mandiri tidak tergantung kepada siapapun, apalagi kepada Gubernur Jawa Barat.
Adanya fakta dan indikasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendukung dan akan membiayai salah satu kandiddat, tambah dia, hal itu menunjukkan bahwa kandidat tersebut, kandidat tidak independent dan tidak percaya diri, sehingga dampaknya Perahu DPD KNPI Jabar akan ditungganggi kepentingan politik Ridwan Kamil yang ngotot ingin menjadi Capres 2024.
Maka Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jabar Bersatu, menyatakan sikap:
Meminta kepada seluruh organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI Jabar untuk tidak terjebak dalam politik praktis. Mengajak kepada seluruh organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI Jabar untuk menjaga indepedensi KNPI Jabar dari kepentingan elite politik.
Selanjutnya dia mengemukakan, menuntut Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar untuk diam dan jangan terllibat politik praktis dan mengintervensi Musda KNPI Jabar. Juga menuntut Ridwan Kamil untuk fokus membangun Jabar, bukannya fokus terhadap hal-hal politis berkaitan dengan pilpres 2024.
“Untuk yang terahir kami meminta Kejaksaan Tinggi Jabar melakukan audit forensik penggunaan APBD oleh DPD KNPI Jabar,” pungkas dia. @qia/nia/rul
