VISI.NEWS – Puluhan massa yang menamakan diri Barisan Aksi (Barak) Pemuda dan Mahasiswa mendesak Bupati Bandung H Dadang M Naser untuk menjelaskan ke publik terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan transparansi perihal dana Covid-19.
Koordinator Aksi, Rizky mengatakan, aksi dilakukan atas dasar kepedulian pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Bandung terkait kondisi pemerintahan saat ini.
“Kami menemukan kejanggalan yang diduga dilakukan oleh Bapak dan ibu Bupati Bandung mengenai pemberian THR kepada DPRD Kabupaten Bandung,” tegas Rizky kepada wartawan, usai aksi di depan Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Jawa Barat, Kamis (27/8).
Menurut Rizky, pemberian THR berupa amplop yang selain berisi uang di depan amplopnya ada gambar Bupati Bandung dan istrinya.
“Sepengetahuan saya, pemberian THR atau berupa uang apa pun itu tidak boleh dari eksekutif kepada legislatif. Dikarenakan menurut aturan, jelas melanggar Undang-Undang No 20 Tahun 2021 tentang pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.
Tambah Rizky, kasus serupa seperti sama dengan yang terjadi di Malang. Pihaknya menduga pemberian THR ini mungkin bisa jadi ada kepentingan lain.
“Apa pun kepentingan itu, kita tidak tahu. Apa motifnya dugaan pemberian THR itu sampai terjadi, kita juga belum tahu,” ucapnya.
Selanjutnya, tambah Rizky perihal dana Covid-19. Masyarakat di bawah teriak-teriak perihal bantuan tersebut.
“Kami di sini sebagai warga berhak tahu dan menanyakan hal tersebut. Anggaran ini mencapai 250 miliar lebih,” jelasnya.
Perihal dana Covid-19, ini sempat dipertanyakan oleh DPRD dengan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi anggaran Covid-19.
“Namun, pansus tersebut keberadaannya di mana dan kinerjanya sudah sejauh mana. Pasalnya dana Covid-19 ini mendekati 250 miliar lebih,” ucapnya.
Pihaknya meminta transparansi perihal penggunaan dana tersebut. Masyarakat di bawah teriak dan ribut perihal bantuan, di bawah ada yang ribut, mendengar juga di bawah dana ini ada yang tumpang tindih. Oleh karena itu, pihaknya minta transparansi perihal penggunaan dana tersebut.
“Kami berhak tahu atas penggunaan dana tersebut. Pembelian dan untuk apa saja serta siapa yang menerima tersebut,” jelasnya.
Pihaknya berharap Bupati Bandung menerima dan memberikan jawaban yang tegas dengan menjelaskan secara transparan ke publik biar masyarakat tahu.
“Jikalau Bupati Bandung tidak merespon atas aksi dan pertanyaan kami, selanjutnya akan melakukan aksi yang sama dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu Kapolresta Bandung Kombespol Hendra Kurniawan melalui Kapolsek Soreang Kompol Yana Mulyana mengatakan, unjuk rasa Barak Pemuda dan Mahasiswa tersebut merupakan aksi kedua yang mendapat perhatian dari pihaknya di hari yang sama.
“Sebelumnya di hari yang sama, ada aksi juga yakni aksi dari bakal calon bupati jalur perseorangan yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU,” ucapnya.
Menurutnya, kedua aksi tersebut berhasil dikendalikan sehingga berjalan dengan damai dan lancar. Soalnya para pengunjuk rasa sebelumnya sudah menyampaikan informasi kepada Polsek Soreang terkait rencana kedua aksi tersebut.
Dalam aksi ini, pihaknya menurunkan 30 personel pengamanan untuk aksi bakal calon perseorangan, sedangkan untuk aksi Barak Pemuda dan Mahasiswa personel yang diturunkan mencapai dua kali lipat lebih sebanyak 80 Personel.
“Puluhan Personel yang disiagakan dalam pengamanan tersebut merupakan gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan sejumlah unsur lain,” pungkasnya. @yus
