Bawaslu Amankan Paket Sembako, Diduga Money Politic

Editor :
Hedi Ardia, Komisioner Bawaslu Kab Bandung./visi.news/apih igun.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS — Sebanyak 150 paket sembako yang diduga barang bukti politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon (Paslon) diamankan Bawaslu di Kertasari, Kamis (29/10).

Pembagian itu memanfaatkan fasilitas Posyandu sebagai penerima paket sembako. Bawaslu menyita barang itu dan akan ditindaklanjutinya.

Hak itu diungkapkan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kab Bandung, Hedi Ardia. Dia menjelaskan, praktik dugaan politik uang itu berhasil diungkap Pengawas Kecamatan Kertasari pada Kamis (29/10/20) lalu berkat insting tajam pengawas Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari.

“Pengawas desa ini mendapatkan informasi dari warga akan adanya pembagian sembako dari salah satu tim pasangan calon. Berbekal informasi tersebut pengawas langsung berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Kertasari untuk meminta arahan dan petunjuk teknis terhadap informasi tersebut,” jelasnya, Senin (2/10/20).

Atas arahan dari pengawas kecamatan, pengawas tingkat desa itu melakukan pencegahan dengan mendatangi langsung lokasi yang menjadi titik pembagian sembako. Setibanya di lokasi pada rentang waktu pukul 13.00-16.00, terdapat empat mobil pengangkut paket sembako dan tengah terjadi penyerahan dari seseorang bernama RG selaku koordinator desa tim kampanye paslon ke saudara A selaku koordinator di level RT.

Setiap bungkus paket sembako tersebut berisi satu bungkus mie instan, satu bungkus gula pasir berisi 500 gram, sarden 1 kaleng dan stiker paslon. Setelah memastikan paket tersebut mengarah pada tindak politik uang, Pengawaa desa mengamankannya di balai Posyandu Kampung Cibutarua RT 4 RW 4, Desa Neglawangi, kecamatan Kertasari.

“Kami apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Pengawas Kecamatan dan Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Sebab, itu beberapa unsur dugaan politik uangnya ada,” tambahnya

Dalam penanganan politik uang di Pilkada ini, lanjut Hedi, semua orang baik pemberi dan penerima sama-sama bisa dipidana sesuai pasal 187 A UU No 10/2016. Berbeda dengan Pelaksanaan Pemilu yang bisa dijerat hanya paslon dan tim kampanye. Oleh karena itu, kepada masyarakat jangan pernah menerima politik uang dari siapapun.

Sebab, bunyi pasal 187 A Undang-undang No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Terkait dugaan politik uang ini tidak hanya terjadi di Kertasari, hal yang sama pun kami dapatkan informasinya terjadi di Cileunyi. Tidak hanya pembagian paket sembako, ada juga pembagian telor dengan ditempeli stiker paslon. Sekali lagi, itu semua ada unsur politik uangnya. Jadi sebaiknya paslon dan masyarakat untuk tidak memberi dan menerimanya,” pungkasnya. @pih

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ibu-ibu Injak Tas Berlogo Louis Vuitton Saat Aksi Bela Nabi

Sen Nov 2 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Sejumlah ibu-ibu peserta aksi Bela Nabi Muhammad atau Aksi 211 menginjak-injak tas berlogo Louis Vuitton saat menggelar demonstrasi di sekitar Kedutaan Besar Prancis, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020). Ibu-ibu tersebut ikut turun ke jalan mengecam sikap Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang dianggap telah menyudutkan Islam. Aksi ibu-ibu menginjak […]