VISI.NEWS | BALI – Navicula, band grunge asal Bali yang dikenal dengan aktivisme sosial dan lingkungan mereka, telah mengumumkan pembatalan penampilan mereka yang dijadwalkan pada Jumat, 24 Mei 2024, di acara Water Vaganza, bagian dari World Water Forum 2024.
Keputusan ini diambil sebagai tindakan solidaritas terhadap Forum Air untuk Rakyat (People’s Water Forum), yang diskusi akademis dan intelektualnya mengalami hambatan dan pembubaran. Navicula menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam diskusi global tentang pemanfaatan air yang adil dan berkelanjutan.
“Kami sangat berharap ajang event internasional semestinya melibatkan lebih banyak partisipasi dan aspirasi publik untuk memberi masukan pemanfaatan air yang berkeadilan bagi seluruh rakyat,” ujar perwakilan Navicula, dikutip dari akun instagramnya @naviculamusic, Kamis (23/5/2024).
Mereka juga menyatakan bahwa tindakan pembatasan yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Navicula berharap akan bertemu penggemar mereka di kesempatan berikutnya dan tetap berkomitmen pada pelestarian air, keadilan air, dan air untuk rakyat.
People’s Water Forum (PWF) yang diadakan di Bali mengalami pembubaran paksa oleh ormas Patriot Garuda Nusantara.
Berikut adalah beberapa alasan dan konteks terkait pembubaran diskusi ini:
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM): Pembubaran PWF oleh Patriot Garuda Nusantara dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Jaringan masyarakat sipil mengecam peretasan, ancaman, intimidasi, dan pembubaran paksa yang dialami panitia pelaksana dan para peserta PWF 2024 di Bali. Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, menyatakan bahwa tindakan ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
2. Kritik terhadap World Water Forum (WWF): PWF adalah agenda masyarakat sipil dari berbagai negara yang merespon agenda World Water Forum ke-10 yang disponsori oleh pemerintah Indonesia dan lembaga internasional. Para aktivis lingkungan dan kemanusiaan mengkritisi WWF dan menilai pembubaran PWF menunjukkan pola otoriter yang masih berkuasa hingga saat ini. Mereka menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil dalam isu lingkungan dan pengelolaan air.
3. Kebebasan Akademik: Pembubaran PWF juga telah mencederai prinsip kebebasan akademik yang diatur dalam Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF) 2017. Prinsip SPAF menekankan tanggung jawab otoritas untuk melindungi dan menghormati kebebasan akademik.
4. Tuntutan Investigasi: Berbagai organisasi dan individu, termasuk Protection International Indonesia, meminta Komnas HAM untuk segera turun melakukan investigasi dan menangkap orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada pembela lingkungan. Mereka menyoroti pentingnya perlindungan bagi peserta dan panitia PWF yang saat ini sedang dikepung.
Pembubaran PWF di Bali menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan terhadap kebebasan berpendapat dan hak sipil di Indonesia.
@mpa
.
