Berkerumun Selama Nataru, Sanksi Menanti Tanpa Pandang Bulu

Editor :
Biwara Yuswantana selaku Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 DIY./visi.news/istimewa

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pemkab/Pemkot yang ada di bawah Pemda DIY, diminta untuk memperketat berbagai izin kegiatan Nataru (Natal dan Tahun Baru) yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemda DIY, Biwara Yuswantana, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (10/12/2020).

Pemda DIY memutuskan akan melarang berbagai bentuk kerumunan selama perayaan Nataru 2021 mendatang. Bagi masyarakat atau wisatawan yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes), maka siap-siap saja dibubarkan Satpol PP atau diberi sanksi.

“Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tren kasus positif Covid-19 di DIY yang terus meningkat, dimana setiap harinya muncul kasus positif baru lebih dari 100 kasus,” ucap Biwara kepada wartawan, dilokasi.

Biwara memaparkan, per hari Kamis (10/12/2020), bertambah 191 kasus baru, sehingga total kasus positif Covid-19 di DIY sampai saat ini mencapai 7.612 kasus. Biwara mengingatkan, “Perayaan Nataru boleh saja, tapi tidak boleh ada kerumunan.” paparnya.

Menurut Biwara, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY tersebut, Gubernur DIY sudah mengirim surat edaran ke Kabupaten/Kota untuk memperketat pengawasan Prokes di masing-masing wilayahnya.

Lanjut Biwara, titik-titik kerumunan seperti Malioboro, Tugu, dan Titik Nol KM pun tak luput diawasi. Pemkot, bersama Dinas Perhubungan dan UPT Malioboro, diminta segera melakukan koordinasi dalam rangka mengantisipasi kerumunan selama Nataru.

Sambung Biwara, Kabupaten/Kota diminta agar meningkatkan pengawasan Prokes di masing-masing wilayahnya dengan meningkatkan kinerja Gugus Tugas di Kecamatan dan Desa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Prokes di tempat usaha dan tempat umum lainnya.

“Juga tak lupa, membubarkan kerumunan yang berpotensi penularan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY, Singgih Raharjo mengungkapkan, destinasi wisata dan usaha pariwisata wajib melengkapi sarana dan fasilitas Prokes dalam rangka menyambut Nataru.

Baca Juga :  Keluarga Pasien Covid-19 Terbantu Jogo Tonggo

Selain itu, ada juga pelatihan bagi petugas di lapangan maupun pengelola untuk bisa mengimplementasikan Prokes saat wisatawan datang nanti.

“Dari pengalaman dua kali long weekend kemarin, maka kunci untuk menekan potensi penyebaran Covid-19 adalah dengan memiliki kesadaran Prokes. Karenanya, pengelola wisata harus memperhatikan jam operasional kawasan wisata dan melakukan pembersihan total untuk waktu-waktu tertentu dalam rangka menjaga kebersihan dan kesehatan,” ungkapnya.

Singgih menambahkan, pengelola wisata diperbolehkan membuka kawasan mereka bagi pengunjung. Namun dengan catatan, mereka harus memastikan pengunjungnya melakukan reservasi sebelum masuk melalui aplikasi Visiting Jogja.

Kata Singgih, aplikasi tersebut nantinya akan mengatur kuota masuk wisatawan yang datang. Bila sudah penuh, maka pengunjung akan dilarang masuk kawasan wisata.

“Dengan melakukan reservasi, maka tidak ada antrian dan data bisa lengkap serta tertib data untuk bisa tracing dan tracking bila muncul kasus Covid-19,” jelasnya. @yus

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Yogyakarta Terbitkan Surat Edaran Pengawasan Prokes: "Tak Larang Pesta Kembang Api, Tapi Acaranya Bisa Dibubarkan Paksa"

Rab Des 30 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Ketua Gugus Tugas Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam, telah menerbitkan Surat Edaran tentang peningkatan pengawasan Protokol Kesehatan menyambut libur akhir tahun. Dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 10 Desember 2020 dan ditujukan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota itu, salah […]