Bupati Bandung Perjuangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Jadi PNS

Editor :
Bupati Bandung Dadang M Naser, /visi.news/yusup supriatna

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Belum lama ini beredar sebuah surat dari Bupati Bandung Dadang M Naser kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu berisi mengenai dukungan aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (GTKHNK 35+) agar secepatnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Surat yang ditandangani Bupati Bandung tertanggal 30 September 2020 itu juga berisi mengenai permohonan Pemkab Bandung kepada pemerintah pusat agar mengalokasikan APBN untuk pembayaran gaji guru dan tenaga pendidikan honorer sesuai Upah Minimum Kabipaten (UMK).

Bupati Dadang M Naser membenarkan jika surat tersebut telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Pemkab Bandung menginginkan agar para guru dan tenaga kependidikan menjadi pegawai negeri.

Lanjut Dadang, upaya tersebut sebagai bentuk perlindungan dari Pemkab Bandung tentang nasib guru dan tenaga pendidik honorer.

“Di periode pertama Pak Joko Widodo sudah bagus sebetulnya untuk program honorer. Karena honorer tidak perlu di tes atau diadu dengan pendatang baru. Kalau saat ini ada testing. Yang terakomodir menjadi ASN kebayakan yang baru,” ucap Dadang saat diwawancara wartawan, usai menunaikan Salat Jumat di Masjid Al Fathu, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jumat (23/10/2020).

Pihaknya menginginkan Kemenpan RB agar turun tangan menangani masalah ini. Sehingga dalam pengangkatan dari tenaga honorer menjad ASN dipastikan tidak ada permainan sama sekali.

Yang terpenting, kata dia, proses pengangkatan guru atau tenaga kependidikan menjadi ASN di Pemkab Bandung agar dilakukan tanpa testing. Namun, dilihat dari masa pengabdian, keprofesionalismean, hingga Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

“Kami dorong agar diangkat secara otomatis tanpa testing. Jadi serahkan ke Pemkab Bandung. Kemenpan RB kami juga minta turun tangan agar tidak ada permainan dalam pengangkatannya,” tuturnya.

Dikatakan Kang DN sapaan akrabnya, sedikitnya ada 300 orang PNS yang pensiun setiap bulannya. Dengan banyaknya PNS yang pensiun, tentu Pemkab Bandung dipastikan kekurangan pegawai. Sehingga dibutuhkan pegawai berstatus PNS untuk mengisi kekosongan di beberapa OPD, termasuk di sektor pendidikan.

“Karenanya kami ingin dorong percepatan peningkatan status. Yang sudah mengabdi lama harus diprioritaskan dan tanpa testing. Bayangkan sekarang, banyak gurunya kalah statusnya sama muridnya. Guru masih honorer, tapi murid sudah jadi ASN,” jelasnya.

Dadang menyebut status guru dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer harus diperjuangkan. Karena jika diikutkan tes, maka bakal banyak yang tidak akan lulus karena kalah kompetitif keilmuwannya. Sebab, peserta yang mengikuti tes banyak dari kalangan yang masih fresh. 

“Kan, kasihan kalau dites. Kalau di masalah metodologi dan teknik mengajar mereka yang sudah mengabdi lama pasti matang. Tapi kalau dites bisa saja kalah kemampuan sama yang baru,” jelasnya.

Masalahnya, kata Dadang, mereka kadang sudah lupa materi yang akan dites.” Contoh, guru yang mengajar lama PMP, maka kalau dites bahasa Inggris, pasti kalah. Beda sama yang lulusan-lulusan baru,” pungkasnya.@yus

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pembangunan Tower Asmaul Husna Soreang Dipastikan Selesai Desember 2020

Jum Okt 23 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Bupati Bandung Dadang M Naser pastikan pembangunan Tower Sabilulungan atau Asmaul Husna di kawasan Masjid Al Fathu Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bisa selesai tepat waktu, yakni di akhir Desember 2020. Meski waktu sisa pengerjaan sudah sangat mepet, namun bupati menilai jika pengerjaan pembangunan tower yang akan […]