CPNS Tahun 2021 Tidak Ada Pengangkatan, Kang DS Diharapkan Melakukan Perubahan untuk Guru Honorer

Editor Indra Gunawan, salah satu Ketua dari Organisasi Guru Honorer GTKHNK 35+ Kab. Bandung (Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non K Usia 35+)./visi.news/ki agus.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS — Adanya informasi mengenai wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perihal untuk tidak melakukan pengangkatan CPNS di tahun 2021, dan lebih mengoptimalkan untuk mengangkat para Honorer menjadi P3K, membuahkan paradigma tersendiri.

Indra sebagai Aktifis Muda dan merupakan salah satu Ketua dari Organisasi Guru Honorer GTKHNK 35+ Kab. Bandung (Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non K Usia 35+), berpandangan, bahwa Pemerintah Pusat, Khususnya Mendiknas/Mendikbud BKN dan MenpanRB, seharusnya mampu menyelesaikan PR-nya terdahulu mengenai Test P3K yang sudah Lulus sebelumnya.

Karena hingga sampai saat ini, menurutnya, para P3K yang sudah lulus masih belum mendapatkan kejelasan, dan menjadi dilematis di lingkungan Pendidikan Kabupaten Bandung sendiri.
“Tentunya ini menjadi ‘Beban Moral’ baik untuk Disdik maupun Bupati sendiri selaku Pemangku kebijakan di Daerah. Padahal Seleksi P3K merupakan product resmi Pusat yang secara tidak langsung hasilnya menjadi beban bagi Pemerintahan Daerah,” katanya di Soreang, Senin (18/1/2021).

Dia mengharapkan, masalah tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Mendikbud sendiri, jangan sampai ini menjadi konsumtif kebijakan yang menjadi regulasi dari kebiasaan Pemerintah saat ini, yang terkesan selalu memberikan sebuah harapan namun tidak pernah ada penyelesaian yang jelas bagi Masyarakat Umum, khususnya di dunia Pendidikan (Guru Honorer).

Karena kebijakannya itu, lanjut dia, sebatas Program atau wacana tetapi untuk realisasinya selalu tidak ada kejelasan. Kalau menurut bahasa Gaul Anak-anak sekarang mah Pemberi Harapan Palsu (PHP) atau Omong Doang (OmDo).

Padahal dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sendiri, dia mendengar memang akan bahkan mungkin sedang dalam tahapan penyelesaian, dan berdasarkan kabar yang diterima setidaknya sudah ada beberapa yg ditanda tangani SKnya untuk permasalahan pengangkatan Tenaga P3K. Namun tetap regulasinya menunggu keputusan dari Pusat, artinya tetap saja membuat Ambigu para Honorer, mengingat di tahun 2021 Pemerintah Pusat akan membuka sedikitnya sekitar 1 juta kesempatan untuk P3K jalur Umum dalam skala Nasional seperti yang pernah di sampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Uus H Firdaus: Musim Pancaroba Tak Bisa Dihindari, Instansi Harus Bertanggungjawab atas Pekerjaan Sebelumnya

Dia sempat melakukan perbincangan dengan sesama Guru Honorer yang dinyatakan sudah lulus. Dari perbincangan tersebut diperoleh informasi, banyak ketimpangan. Bila sebelumnya ada sekitar 300 lebih guru honor membengkak menjadi 400 lebih, malah sekarang katanya diberikan kelulusannya itu untuk 700 orang guru honorer.

Hal tersebut, diakuinya, tidak lepas dari perjuangan kawan-kawan yang mengatas namakan Guru Honorer K2, yang seharusnya sudah tidak ada semenjak 2013 lalu, namun karena ada ketidakpuasan dalam penjaringan dimasa itu, maka Guru Honorer yang gagal mengikuti CPNS K2 ditahun 2013 membuat sebuah Komunitas yang menyatakan diri sebagai “Honorer K2.”

“Tentunya masalah tersebut harus segera di selesaikan. Karena kalau dibiarkan malah akan menjadi polemik dilingkungan Guru Honorer sendiri dengan adanya pemisah antara K2 dan Non K2,” ujar dia.

Padahal statusnya sama sebagai Honorer, tutur Indra, bahkan dilihat dari masa Kerja dan usia pun nyaris sama. Sebagai solusi dia beserta rekan-rekannya berinisiatif membentuk GTKHNK 35+, sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Berkat perjuangannya dengan dukungan penuh dari rekan-rekannya, Alhamdulillah GTKHNK 35+ mendapatkan respon Positif dari semua Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Dan GTHKNK 35+ terealisasikan jadi Gerakan Nasional Guru honorer yg berusia 35+, serta memiliki Kepengurusan dari Mulai Pusat (Nasional) hingga ke Tingkat Kabupaten, salah satunya di Kabupaten Bandung.

“Hal paling utama yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdo’a dengan harapan bahwa Penjaringan P3K yang sudah lulus kemarin bisa segera mendapatkan SK sesuai Haknya, kasihan sudah hampir 2 tahun mereka menunggu,” imbuhnya.

Untuk kedepannya, dia mengharapkan, pengangkatan tenaga P3K yang sudah direncanakan, harus memperhatikan beberapa aspek untuk dijadikan pertimbangan dalam hal melaksanakan kebijakan, diantaranya :
1. Melihat Aspek Usia dan Masa Kerja yaitu para Honorer diatas umur 35 tahun, yang sudah jelas tidak mungkin mengikuti Test CPNS.
2. Mengutamakan Honorer yg sudah memiliki NUPTK dan Linierisasi keilmuannya dalam menjalankan tugas selaku Honorer khususnya Guru Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
3. Menghilangkan sekat antara Honorer K2 dengan Honorer yang lainnya, karena disanalah titik permasalahan yang sebenarnya dimana kebijakan pemerintah akan selalu menjadi timpang dan kerdil, apabila Guru Honorer selalu di sangkut pautkan dengan K2 karena K2 itu sebenarnya “tidak ada”, tetapi penjaringan P3K harus di buka untuk Umum bukan untuk kelompok (K2) saja, kalau hal tersebut terealisasikan baru permasalahan Honorer akan mulai teratasi.
4. Memberikan pengangkatan P3K secara Langsung tanpa Test untuk Seluruh Guru yang Usianya sudah lebih dari 35 tahun, karena pengabdian dan masa kerjanya pun harus di hargai dan diakui, tentunya dengan melihat aspek kelayakan mulai dari, Masa kerja, Linierisasi Pendidikan dan NUPTK, tentunya dengan pengawasan yg ketat untuk menghindari titipan dan manipulasi data.
5. Berikanlah Kesejahteraan yg layak sesuai UMK yg berlaku kepada Honorer dan tentunya langsung melalui rekening masing – masing jangan melalui Sekolah atau disatukan dengan BOS, karena hingga saat ini masih banyak bahkan sering terjadi “maal praktek money laundry” yang dilakukan pejabat sekolah dengan memberikan honorarium yang tinggi namun harus di kembalikan ke Pimpinannya, misal Honorer diberikan Honor Rp1,5 juta namun setelah menerima harus mengembalikan sampai Rp1 juta, itu sangat memprihatinkan sekali, dan itu terjadi di Kabupaten Bandung.

Baca Juga :  Himpuh Minta Pemerintah Siapkan Vaksin untuk Calon Haji

“Kami sangat optimis untuk kedepannya, dibawah Kepemimpinan Bupati terpilih, Kang Dadang Supriatna (Kang DS) dan Sahrul Gunawan, akan ada perubahan yang sangat signifikan khususnya di Dunia Pendidikan Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Karena hal tersebut, disebutkan dia, harus diperhatikan dan diawasi secara serius. Jadi dia sangat yakin permasalahan Honorer khususnya Pendidik/Guru di Kabupaten Bandung khususnya secara bertahap dapat diselesaikan. Dan ini bisa saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kang DS selaku Bupati Kab. Bandung terpilih untuk memperbaiki sistem Pendidikan di kabupaten Bandung kedepan, dan semua anggota GTKHNK 35+ menyatakan kesiapannya membantu dalam hal melakukan pendampingan dan pengawasan dilapangan. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ace Hasan Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan Keagamaan

Sen Jan 18 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyoroti adanya ketimpangan anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, ketimpangan ini menjadi masalah utama yang harus dipecahkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Tantangan terbesarnya sebetulnya soal pendidikan keagamaan. Postur anggaran kementerian […]