Debat Publik, GNPK RI Sayangkan Kurangnya Sosialisasi oleh KPU Kab. Bandung

ilustrasi./visi.news/alam
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Bandung kembali menyayangkan terjadinya kekecewaan pendukung dan media terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung.

Menurut Ketua GNPK RI Kabupaten Bandung, Imam Supriadi, M.M., munculnya kekecewaan tersebut karena KPU kurang menyosialisasikannya kepada masyarakat, baik dalam bentuk himbauan atau sosialisasi di media massa.

“Seharusnya, kalau aturannya membatasi fasilitas untuk pendukung dan media sosialisasikan sebelumnya. Kan KPU sudah bisa melakukan himbauan secara resmi melalui PWI, AJI atau IJTI. Begitu juga ke para pendukung paslon. Lebih bagus lagi, kalau KPU juga pasang iklan untuk dibat publik ini di beberapa media lokal, supaya diketahui oleh publik Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Imam, memang menetapkan beberapa aturan dalam rangkaian kegiatan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) termasuk aturan untuk debat publik ini. KPU melakukan pembatasan terhadap jumlah orang yang boleh menghadiri debat publik terbuka antar pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020.

Tim kampanye paslon yang hadir dalam debat publik, kata Imam, hanya diperbolehkan tidak lebih dari empat orang.

Aturan tersebut, katanya,tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19 yang telah resmi diundangkan.

PKPU juga sudah mengatur jumlah peserta yang diperbolehkan mengikuti acara debat publik. “Dalam PKPU tersebut, acara debat publik hanya dihadiri antara lain Paslon, tujuh atau lima orang anggota KPU Provinsi, atau lima orang anggota KPU, dua orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,” ungkapnya.  Aturan tersebut, katanya terdapat pada PKPU No. 13 tahun 2020 Pasal 59 huruf (b).

Imam menyebutkan, debat publik atau debat terbuka antar Paslon hanya dihadiri oleh:
1. Pasangan Calon; 2). 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 3). 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan 4). 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9; d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Dengan jumlah penduduk lebih dari 3,7 juta di Kabupaten Bandung, seharusnya sosialisasi yang dilakukan harus lebih intensif dan terukur jangan hanya formalitas sebagai syarat untuk memenuhi peraturan saja,” pungkasnya.@mpa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Penabrak Gerbang Masjidilharam dalam Kondisi 'Tak Normal' Saat Ditangkap

Sab Okt 31 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Seorang pria mengendarai sebuah mobil sedan yang melaju kencang hingga menabrak gerbang luar Masjidilharam di Mekah, Arab Saudi. Pria yang disebut sebagai warga Saudi itu telah ditangkap. Kondisinya disebut “tidak normal” saat ditangkap. Melansir detik.com dari Associated Press mengutip Saudi Press Agency (SPA), Sabtu (31/10/2020), melaporkan […]